BERITAALTERNATIF.COM – Dilansir dari Mehr News pada Selasa (15/9/2026) pagi, perkembangan keamanan dan politik Irak setelah kekalahan ISIS telah menghadapkan negara ini pada sebuah tantangan yang akar persoalannya tidak semata-mata dapat dipahami dari medan militer.
Munculnya ISIS pada 2014 dan runtuhnya sebagian struktur keamanan Irak menegaskan perlunya pembentukan dan pengaktifan pasukan bersenjata rakyat untuk menghadapi ancaman terorisme. Selanjutnya, pasukan perlawanan rakyat Hashd al-Shaabi menjadi salah satu komponen penting dalam persamaan keamanan Irak. Dengan berakhirnya tahap utama pertempuran melawan ISIS, meskipun ancaman terorisme dalam bentuk sebelumnya berkurang, persoalan mengenai posisi pasukan bersenjata di luar struktur konvensional tentara dan pasukan keamanan tetap ada.
Karena itu, “persoalan senjata” di Irak pasca-ISIS tidak semata-mata terbatas pada pertanyaan kelompok mana yang memiliki senjata; tetapi berkaitan dengan pertanyaan yang lebih mendasar mengenai hubungan antara negara, kedaulatan, pasukan perlawanan dan monopoli alat kekerasan.
Dari sudut pandang ini, pelucutan senjata perlawanan tidak dapat semata-mata dianggap sebagai tindakan militer atau keamanan; karena sebagian kelompok tersebut memiliki representasi dan pengaruh politik serta telah memainkan peran dalam pembentukan konstelasi kekuasaan Irak.
Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengubah kondisi yang ada, selain memiliki konsekuensi keamanan, dapat memengaruhi keseimbangan politik internal, hubungan antara kelompok-kelompok Syiah dan pemerintah pusat, bahkan hubungan Irak dengan aktor-aktor regional dan ekstra-regional.
Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan sekadar “penyerahan senjata”; melainkan bagaimana mendefinisikan kembali hubungan pasukan perlawanan dengan pemerintah Irak dan menentukan batas peran mereka dalam tatanan politik-keamanan baru negara ini.
Persoalan ini dalam beberapa bulan terakhir, di bawah pengaruh tekanan eksternal dan khususnya tekanan Amerika Serikat terhadap Baghdad untuk mengendalikan aktivitas kelompok-kelompok bersenjata, telah memasuki tahap baru. Pemerintah Irak juga, dengan menekankan perlunya senjata berada di bawah kendali pemerintah, berupaya menangani masalah ini dalam kerangka kedaulatan nasional dan kepentingan Irak.
Dalam kondisi seperti ini, Irak berada di hadapan dilema yang sensitif: di satu sisi, pemerintah untuk mengonsolidasikan kedaulatannya mau tidak mau harus bergerak menuju monopoli alat kekerasan dan mencegah aktivitas bersenjata di luar kerangka negara; di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ini secara tergesa-gesa dan konfrontatif dapat menyebabkan bentrokan dengan sebagian kekuatan politik-keamanan yang kuat dan menimbulkan ketidakstabilan baru di negara tersebut.
Perlawanan dan Tekanan Eksternal
Setelah kekalahan ISIS, persoalan utama di Irak berubah dari “memerangi ancaman teroris” menjadi “bagaimana mendefinisikan kembali tatanan keamanan pasca-ISIS”. Pasukan yang selama perang melawan ISIS telah menjadi salah satu pilar utama keamanan Irak kini menghadapi tuntutan yang berbeda: menempatkan sepenuhnya senjata dan pengambilan keputusan militer di bawah kendali pemerintah.
Pemerintah Irak memandang persoalan ini sebagai bagian dari konsolidasi kedaulatan dan monopoli alat kekerasan, tetapi bagi sebagian kelompok perlawanan, persoalannya bukan sekadar menyerahkan senjata; melainkan berkaitan dengan posisi mereka dalam struktur keamanan negara, pengalaman perang melawan ISIS dan penilaian mereka terhadap ancaman di masa depan.
Dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan pandangan ini semakin tajam di bawah pengaruh tekanan AS dan kondisi regional yang baru. Washington semakin menginginkan diakhirinya aktivitas kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di luar kendali langsung pemerintah Irak. Baghdad juga, di bawah tekanan politik, keamanan dan ekonomi yang timbul dari hubungannya dengan AS, terpaksa semakin serius menangani persoalan pengendalian senjata.
Sebaliknya, respons kelompok-kelompok perlawanan tidak seragam. Sebagian kelompok menyetujui prinsip penempatan senjata di bawah kendali pemerintah, tetapi sebagian lainnya, termasuk Kataib Hizbullah dan Harakat al-Nujaba, menolak pelucutan senjata dalam pengertian konvensional.
Ketidakseragaman dan perbedaan posisi di antara kelompok-kelompok perlawanan Irak menunjukkan bahwa persoalan Irak saat ini tidak terbatas pada “penyerahan senjata”; melainkan berkaitan dengan keharusan memberikan jaminan mengenai kedaulatan, keberadaan pasukan asing, pengendalian perbatasan dan independensi Irak dalam keputusan politik dan ekonomi.
Dalam beberapa minggu terakhir, posisi kelompok-kelompok yang menolak menyerahkan senjata kepada pemerintah, seperti Kataib Sayyid al-Shuhada, Kataib Hizbullah dan Organisasi Badr, telah disampaikan oleh para komandannya di forum-forum publik. Posisi-posisi tersebut, dalam beberapa hal, menyebutkan prasyarat penting yang harus dilakukan pemerintah pusat agar kelompok-kelompok ini bersedia menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah.
Dalam kerangka ini, pernyataan terbaru Kataib Sayyid al-Shuhada dapat dianggap sebagai prasyarat yang paling jelas. Kataib Sayyid al-Shuhada menyatakan bahwa dukungannya terhadap proses monopoli senjata bergantung pada pelaksanaan 10 syarat terkait. Yang paling penting di antaranya adalah keluarnya seluruh pasukan Amerika dari darat, udara dan laut Irak serta diumumkannya berakhirnya keberadaan mereka dalam bentuk apa pun, tidak digunakannya wilayah darat dan udara Irak untuk menyerang negara-negara lain, pengalihan kendali perbatasan wilayah Kurdistan kepada Angkatan Darat Irak dan pengesahan undang-undang mengenai Hashd al-Shaabi.
Posisi Kataib Hizbullah juga dianalisis dalam kerangka yang sama; karena kelompok ini sebelumnya telah menegaskan bahwa kelompok-kelompok perlawanan tidak akan menyerahkan senjata apa pun selama “pendudukan asing” di darat dan udara Irak masih berlangsung, dan penjelasan penuh mengenai status senjata bergantung pada waktu pembebasan Irak.
Selain itu, dalam posisi terakhirnya, mereka juga menambahkan keluarnya seluruh pasukan koalisi, independensi Irak dalam keputusan politik dan ekonomi, keluarnya pasukan Turki serta penyelesaian persoalan pasukan Peshmerga sebagai prasyarat mereka.
Hadi al-Amiri, pemimpin Organisasi Badr, juga dalam pidato-pidatonya baru-baru ini, meskipun mendukung penyerahan senjata kepada pemerintah dengan menyebutnya sebagai “tujuan nasional dan berdasarkan konstitusi Irak”, memandang hal tersebut dapat diwujudkan dalam kerangka tercapainya kedaulatan nasional Irak.
Selain syarat-syarat sebelumnya, ia juga menambahkan pelucutan senjata kelompok-kelompok yang mengancam keamanan negara-negara tetangga Irak atau bertentangan dengan konstitusi sebagai prasyarat yang diajukan.
Secara umum, terdapat keselarasan bersama di antara tiga posisi tersebut, yaitu tidak menolak monopoli senjata, tetapi dengan syarat tercapainya kedaulatan penuh dan dihapuskannya ancaman-ancaman eksternal.
Tiga Dimensi Persoalan
Senjata dalam struktur politik dan keamanan Irak, selain memiliki fungsi militer, juga terkait dengan persoalan kedaulatan negara, keseimbangan kekuatan politik, keamanan nasional dan hubungan regional.
Oleh karena itu, persoalan pelucutan senjata perlawanan di Irak bukan sekadar persoalan militer dan setiap keputusan mengenai masa depan senjata kelompok-kelompok perlawanan dapat memiliki konsekuensi yang melampaui bidang militer dan bahkan memengaruhi stabilitas politik Irak. Persoalan ini setidaknya dapat dianalisis dari tiga dimensi: politik, keamanan dan regional.
Pertama, dimensi politik. Kelompok-kelompok perlawanan bukan semata-mata aktor militer; sebagian dari mereka memiliki struktur politik, perwakilan parlemen dan basis sosial serta berperan dalam konstelasi kekuasaan Irak.
Oleh karena itu, pelucutan senjata secara tiba-tiba dapat dipandang oleh sebagian kelompok sebagai pengurangan kekuatan politik dan kemampuan tawar-menawar mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok perlawanan juga tidak memiliki posisi yang sama; sebagian menunjukkan fleksibilitas lebih besar terhadap penempatan senjata di bawah kendali pemerintah dan sebagian lainnya menolak pelucutan senjata.
Dengan demikian, setiap solusi realistis harus membedakan antara mempertahankan posisi politik dan sosial kelompok-kelompok ini dengan membatasi aktivitas bersenjata di luar kerangka negara.
Kedua, dimensi keamanan. Pengalaman tahun 2014 dan munculnya ISIS menunjukkan bahwa lemahnya struktur keamanan negara dapat menjadi lahan bagi munculnya ancaman yang luas. Dari sudut pandang ini, bagi sebagian pasukan perlawanan, mempertahankan kapasitas militer masih berkaitan dengan konsep daya tangkal dan menghadapi ancaman yang mungkin terjadi.
Oleh karena itu, pertanyaan mendasarnya adalah: jika kapasitas militer kelompok-kelompok perlawanan dikurangi, mekanisme efektif apa yang akan tersedia untuk menjamin keamanan dan mencegah munculnya kekosongan kekuasaan? Jika pemerintah tidak mampu menciptakan pengganti yang sesuai bagi kapasitas keamanan yang ada, proses pelucutan senjata dapat, alih-alih meningkatkan stabilitas, justru meningkatkan kerentanan keamanan Irak.
Ketiga, dimensi regional dan eksternal. Persoalan senjata di Irak dipengaruhi oleh persaingan dan interaksi aktor regional dan ekstra-regional, khususnya Iran dan AS. Tekanan Washington untuk membatasi aktivitas kelompok bersenjata dan penekanan Baghdad terhadap pengendalian senjata oleh pemerintah, bersama dengan kekhawatiran perlawanan terhadap ancaman eksternal dan perkembangan regional, telah menjadikan persoalan ini melampaui masalah domestik. Oleh karena itu, Baghdad harus, sembari mengonsolidasikan kedaulatannya, mencegah Irak menjadi arena konfrontasi aktor-aktor asing.
Secara keseluruhan, pelucutan senjata perlawanan di Irak merupakan persoalan multilapis yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan keputusan militer. Keberhasilan proses ini bergantung pada kemampuan pemerintah Irak untuk menciptakan keseimbangan antara empat kebutuhan: mengonsolidasikan kedaulatan dan monopoli senjata secara legal, mempertahankan stabilitas politik, mencegah munculnya kekosongan keamanan dan mengelola tekanan regional serta eksternal. Setiap solusi yang mengabaikan salah satu dari empat tingkat ini dapat, alih-alih menyelesaikan persoalan, menjadi pemicu krisis baru di Irak.
Skenario Masa Depan
Dengan mempertimbangkan kondisi Irak saat ini dan perbedaan posisi kelompok-kelompok perlawanan Irak terkait penyerahan senjata mereka kepada pemerintah, terdapat tiga skenario yang dapat dibayangkan untuk masa depan persoalan ini (monopoli senjata):
Pertama, monopoli penuh senjata hingga batas waktu yang ditentukan (30 September). Tampaknya kemungkinan operasionalisasi skenario ini dalam kondisi saat ini sangat lemah, karena monopoli senjata membutuhkan kesepakatan secara bersamaan dari seluruh kelompok mengenai pengusiran pasukan asing dari Irak dan proses penyerahan senjata kepada pemerintah sendiri pada praktiknya dilaksanakan dalam rentang waktu yang lebih panjang.
Kedua, respons konfrontatif pemerintah menyusul penolakan tegas kelompok-kelompok perlawanan. Skenario ini juga, jika terjadi, dapat meningkatkan risiko konflik internal. Namun, dengan mempertimbangkan penolakan para pemimpin Syiah terhadap segala bentuk konflik dan perbedaan antarkelompok masyarakat satu sama lain, pelaksanaannya tampaknya sangat tidak mungkin. Perlu disebutkan bahwa kelompok-kelompok perlawanan menekankan monopoli senjata melalui dialog dan negosiasi, dan hal ini sendiri merupakan faktor yang membuat terwujudnya skenario kedua dinilai tidak mungkin.
Ketiga, tercapainya kesepakatan bersama setelah perpanjangan negosiasi. Berdasarkan laporan-laporan terbaru, pilihan yang paling mungkin untuk dilaksanakan dari ketiga skenario tersebut adalah bahwa kelanjutan jangka waktu negosiasi akan menghasilkan integrasi pasukan secara bertahap dan tercapainya kesepakatan-kesepakatan bertahap.
Oleh karena itu, jika negosiasi diperpanjang untuk mencapai kesepakatan bersama, berita lanjutan mengenai proses monopoli senjata harus diikuti pada bulan Oktober dan November. Sebab, di satu sisi waktu menuju batas waktu pemerintah tidak banyak tersisa, sementara Washington menjadikan penarikan penuh pasukannya bergantung pada kesepakatan mengenai kelompok-kelompok bersenjata dan di sisi lain kelompok-kelompok perlawanan juga menjadikan penarikan pasukan Amerika sebagai syarat penyerahan senjata mereka!
Solusi saat Ini
Pertama, mengubah “pelucutan senjata” dari tuntutan konfrontatif menjadi proses kesepakatan. Langkah pertama untuk keluar dari kondisi saat ini adalah mengubah bahasa dan pendekatan terhadap persoalan tersebut. Mengubah pelucutan senjata menjadi tuntutan yang segera dan konfrontatif, khususnya dalam kondisi ketika sebagian kelompok perlawanan masih menganggap diri mereka memiliki misi pertahanan, dapat menyebabkan perlawanan politik dan bahkan keamanan.
Oleh karena itu, pemerintah Irak harus, alih-alih hanya berfokus pada “penyerahan senjata”, menekankan proses bertahap pengalihan kendali senjata kepada pemerintah. Proses ini harus dibentuk berdasarkan dialog langsung, kesepakatan politik dan penetapan jadwal waktu yang realistis agar kelompok-kelompok bersenjata tidak merasa bahwa tujuannya adalah menghapus mereka dari struktur politik dan sosial Irak.
Kedua, memperkuat kemampuan nyata pemerintah dalam menyediakan keamanan. Kelompok-kelompok perlawanan tidak dapat diminta mengurangi kapasitas militer mereka tanpa pemerintah menciptakan kemampuan pengganti untuk menyediakan keamanan. Angkatan Darat, kepolisian, badan intelijen dan pasukan penjaga perbatasan Irak harus diperkuat dari sisi pelatihan, peralatan, informasi dan komando.
Pemerintah baru dapat mengharapkan monopoli senjata ketika secara nyata juga mengambil alih monopoli tanggung jawab keamanan. Jika tidak, kekhawatiran terhadap kekosongan keamanan dapat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pelucutan senjata.
Ketiga, mengurangi peran tekanan eksternal dan menekankan aspek nasionalisme nasional. Pada akhirnya, keberhasilan proses ini sangat bergantung pada apakah pelucutan senjata dipandang sebagai keputusan Irak, bukan proyek yang dipaksakan dari luar. Tekanan langsung AS atau aktor asing lainnya dapat memperkuat posisi pihak-pihak yang menentang pelucutan senjata dan mengubah persoalan dari “kedaulatan pemerintah” menjadi “perlawanan terhadap intervensi asing”. Baghdad harus, sembari mempertahankan hubungan luar negerinya, menangani persoalan ini dalam kerangka kepentingan nasional dan dialog internal.
Kesimpulan
Pada akhirnya, jalan keluar Irak dari kondisi saat ini bukan melalui pelucutan senjata secara segera dan paksa, melainkan melalui penataan kembali secara bertahap hubungan antara pemerintah dan pasukan perlawanan. Pemerintah harus secara bersamaan mengonsolidasikan otoritas hukumnya, memperkuat kapasitas keamanannya dan menyediakan jalur yang jelas bagi kelompok-kelompok perlawanan untuk beralih dari peran militer independen menuju peran resmi dan politik.
Jika ketiga proses ini berjalan secara bersamaan, persoalan senjata dapat berubah dari titik krisis menjadi peluang untuk menyempurnakan proses pembangunan negara di Irak; tetapi jika pelucutan senjata dilakukan tanpa kesepakatan, tanpa jaminan keamanan dan di bawah tekanan eksternal, kemungkinan besar hal itu bukan hanya tidak menyelesaikan persoalan, tetapi juga akan memperdalam perpecahan yang ada. (*)
Editor: Ufqil Mubin
