Search

Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada Kukar Masuk Tahap Penyidikan, Ulil Amri: Harus Segera Ada Kepastian

BERITAALTERNATIF.COM – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki tahap penyidikan. Dosen hukum dari Universitas Mulawarman sekaligus Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI), Ulil Amri, mengatakan proses penyidikan pada prinsipnya harus dilakukan secara segera dan tidak dibiarkan tanpa kepastian. Ulil […]

Dosen Unmul Ulil Amri Sampaikan Pandangan Hukum soal Penyidikan Dugaan Tindak Korupsi Dana Hibah Pilkada Kukar

BERITAALTERNATIF.COM – Penanganan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar sebelumnya membenarkan telah melakukan gelar perkara dan meningkatkan penanganan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan Perkembangan itu kemudian mendapat sorotan dari akademisi hukum Universitas Mulawarman Samarinda […]

Kejari Kukar Resmi Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pilkada Kukar Senilai 76 Miliar ke Tahap Penyidikan

BERITAALTERNATIF.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara (Kukar) meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar ke tahap penyidikan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kukar, Wicaksono, membenarkan adanya peningkatan status tersebut. Sebelumnya, dia mengatakan kasus tersebut masih dalam proses peningkatan dari tahap penyelidikan […]

Benarkah Ada Korupsi dalam Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Kukar?

BERITAALTERNATIF.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah Pilkada yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum. KPU Kukar menyatakan siap memberikan data, dokumen maupun keterangan apabila dibutuhkan secara resmi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar dalam proses penanganan laporan tersebut. Komisioner […]

Bupati Aulia Sebut Belimbur sebagai Tradisi Penyucian Diri dan Penguat Persaudaraan

BERITAALTERNATIF.COM – Ribuan warga memadati kawasan depan Museum Mulawarman, Tenggarong, Minggu (27/9/2026), untuk mengikuti Belimbur yang menjadi penutup rangkaian Erau Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura 2026. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengatakan, Belimbur bukan hanya tradisi saling menyiram air, melainkan warisan leluhur yang mengandung nilai penyucian diri, keselamatan, persaudaraan dan kebersamaan masyarakat. […]

Sangketa Lahan Eks Kalaptaru, La Ode Sarankan Warga Ajukan Gugatan Perlawanan

BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menyebut masyarakat yang memiliki dasar hak atas lahan di kawasan eks Kalpataru Group dapat menempuh sejumlah langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingannya. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut terlebih dahulu dapat ditempuh melalui koordinasi dan mediasi antara masyarakat, pihak kurator, serta pihak terkait […]

Eks HGU Kalpataru Group Diusulkan Jadi Tanah Terlantar, Pengamat Sebut Tahapannya Panjang

BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menilai persoalan lahan eks Kalpataru Group tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah status kawasan menjadi tanah terlantar. Menurutnya, terdapat sejumlah tahapan hukum yang harus dilalui sebelum suatu tanah dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi pembahasan DPRD […]

HGU Eks Kalpataru Dipersoalkan, Pengamat Hukum Pertanyakan Peran BPN

BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menyoroti proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan eks Kalpataru Group yang kini menjadi persoalan antara perusahaan, masyarakat, dan pihak kurator. Menurutnya, persoalan mendasar perlu ditelusuri sejak proses penerbitan HGU. Salah satunya menyangkut apakah seluruh bidang tanah yang masuk […]

Pengamat Hukum: Kurator Tak Bisa Serta-Merta Panen Hasil Kebun Eks Kalpataru

BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menilai aktivitas pemanenan hasil perkebunan di kawasan eks Kalpataru Group perlu diperjelas status hukumnya. Hal itu menyusul adanya persoalan antara masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas lahan dengan pihak kurator yang menguasai aset perusahaan berdasarkan proses hukum di Pengadilan Niaga. […]

Harga Solar Melonjak di Prancis, Minyak Kanola Jadi Bahan Bakar Alternatif

BERITAALTERNATIF.COM – Kenaikan tajam harga bahan bakar di Prancis telah mendorong sebagian pengemudi kendaraan diesel menggunakan minyak nabati, khususnya minyak kanola, sebagai pengganti solar. Langkah ini dalam beberapa hari terakhir juga mendapat perhatian di jejaring sosial Prancis, sekaligus memunculkan peringatan mengenai konsekuensi teknis dan hukum yang mungkin ditimbulkannya. Harga solar di Prancis dalam beberapa hari […]

Biro Hukum TRC PPA Kaltim Paparkan Perkembangan Kasus Pelecehan Seksual di Kembang Janggut

BERITAALTERNATIF.COM – Biro Hukum Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim), Sudirman, memaparkan perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam kasus tersebut, terdapat 12 korban yang diketahui masih berusia anak-anak, dengan rentang usia sekitar 10 hingga 13 tahun. Dia […]

Kasus Kekerasan Seksual di Kaltim terus Meningkat dalam Empat Tahun Terakhir

BERITAALTERNATIF.COM – Kasus kekerasan seksual di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, pada 2023 terdapat 71 kasus kekerasan seksual dan perlindungan anak yang ditangani. Jumlah tersebut meningkat menjadi 133 kasus pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 150 kasus pada 2025. […]