BERITAALTERNATIF.COM – Kuasa hukum Nurfadiah, Dr. Agus Shali, menyatakan bahwa penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Polda Kalimantan Timur dalam perkara yang melibatkan Irma Suryani bukanlah akhir dari proses hukum. Menurut Agus, pihaknya masih memiliki sejumlah upaya hukum yang akan ditempuh, termasuk mengajukan praperadilan terhadap SP3 tersebut. Pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan atas konferensi […]
BERITAALTERNATIF.COM – Publikasi teks nota kesepahaman antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat, terlepas dari penilaian politik para pendukung maupun penentangnya, dari sudut pandang hukum internasional dan teknik penyusunan perjanjian internasional layak mendapat perhatian serius. Pengalaman dua dekade terakhir menunjukkan bahwa dalam hubungan Iran dan Amerika, pentingnya cara penyusunan komitmen serta mekanisme pelaksanaannya tidak kalah […]
Oleh: Supardi* Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, langkah yang ditempuh oleh warga untuk menguji suatu peraturan daerah atau peraturan kepala daerah sejatinya bukanlah sesuatu yang perlu dipandang negatif. Sebaliknya, hal tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral warga negara dalam mendorong perbaikan tata […]
Oleh: Riyawan* Pagi itu gerimis turun pelan. Bukan hujan deras, tapi cukup untuk bikin tanah basah dan udara terasa lebih dalam. Di warung kopi pinggir kampung, obrolan biasa berubah jadi sesuatu yang lebih berat dari sekadar harga gabah atau video lucu di TikTok. Semuanya bermula dari satu kabar yang viral, kasus pelecehan seksual di salah […]
Oleh: Leila Nezirevic* Ketika para pemimpin Eropa menyerukan penahanan diri dan diplomasi, tindakan mereka justru menceritakan hal yang berbeda. Dari infrastruktur militer hingga penyelarasan politik, Eropa tidak berdiri terpisah dari perang melawan Iran; ia justru terjerat di dalamnya, mengungkap pola ketergantungan yang lebih dalam terhadap Amerika Serikat serta kemunduran strategis. Para pemimpin Eropa merespons perang […]
BERITAALTERNATIF.COM — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (BEM Unikarta), Zulkarnain, menyoroti tewasnya seorang pelajar di Kota Tual, Provinsi Maluku, yang diduga akibat tindakan kekerasan oknum aparat kepolisian. Dia menilai peristiwa tersebut menjadi duka mendalam sekaligus alarm serius atas masih adanya praktik kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil di Indonesia. Menurutnya, kematian pelajar tersebut tidak […]
BERITAALTERNATIF.COM — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (BEM Unikarta), Zulkarnain, mendesak adanya transparansi dan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap oknum aparat kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Dia menilai selama ini banyak kasus pelanggaran yang melibatkan aparat tidak ditangani secara serius dan berakhir tanpa penyelesaian yang memberikan […]
Oleh: Dr. Muhsin Labib* Kasus Jeffrey Epstein tidak bermula dari sebuah penyingkapan, melainkan dari sebuah pembiaran yang disengaja. Selama dekade-dekade gelap, ia hidup sebagai rahasia umum di kalangan terbatas—sebuah paradoks di mana aparat hukum, media arus utama, dan institusi negara berada pada jarak yang janggal: terlalu dekat untuk tidak mengetahui, namun terlalu jauh untuk bertindak. […]
BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai memiliki potensi efisiensi anggaran serta mampu menekan konflik politik. Namun, di sisi lain, mekanisme tersebut menyimpan risiko berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Pengamat hukum dari Universitas Kutai Kartanegara, Jamaluddin, menilai bahwa salah satu persoalan utama dalam Pilkada langsung selama ini […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat hukum Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Jamaluddin, menilai mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada Januari 2026 sebagai momentum bersejarah dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara resmi mengakhiri penggunaan hukum pidana kolonial yang telah berlaku sejak tahun 1918. Menurut Jamal, KUHP lama merupakan […]
BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum membantah anggapan bahwa kepolisian akan menjadi institusi dengan kewenangan tanpa kontrol melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Pemerintah menegaskan, KUHAP baru justru memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, sekaligus memperluas objek praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat. Wakil Menteri Hukum RI, Eddy Hiariej, mengatakan salah satu kemajuan penting […]
BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum menegaskan bahwa pengaturan unjuk rasa dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi atau melarang kebebasan berdemonstrasi. Pasal tersebut hanya mengatur kewajiban pemberitahuan kepada aparat kepolisian, bukan kewajiban meminta izin. Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, dalam jumpa pers lanjutan terkait klarifikasi […]
