BERITAALTERNATIF.COM – Kisah tidak diterbitkannya visa bagi Kepala Organisasi Energi Atom Iran terjadi ketika Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam laporan dan pernyataan-pernyataannya berulang kali mengungkapkan kekhawatiran mengenai apa yang disebutnya sebagai “ketidakkooperatifan” Teheran.
Dilansir dari Mehr News pada Selasa (15/9/2026), kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana mungkin mengharapkan suatu negara untuk bekerja sama dan memberikan akses yang lebih besar, tetapi pada saat yang sama mencabut kesempatan bagi perwakilan senior nuklir negara tersebut untuk menghadiri konferensi umum IAEA.
Wina kembali menyaksikan perselisihan diplomatik mengenai program nuklir Iran dalam beberapa hari terakhir; perselisihan yang kali ini tidak terlihat di ruang-ruang teknis fasilitas nuklir, melainkan di pintu masuk salah satu pertemuan internasional terpenting di bidang energi atom.
Pagi ini, kantor berita Bloomberg dalam sebuah berita mengumumkan bahwa pemerintahan Trump mencegah Mohammad Eslami, Kepala Organisasi Energi Atom Iran, memasuki konferensi IAEA di Wina.
Tidak lama kemudian, seorang pejabat AS di IAEA juga mengakui tanggung jawab atas pencegahan tersebut dan menyebutkan alasannya karena nama “Eslami” tercantum dalam daftar sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia mengatakan: “Kami tidak dapat mengizinkan seorang pejabat yang dikenai sanksi PBB menghadiri konferensi IAEA.”
Di sisi lain, Iran tidak menganggap tindakan ini semata-mata sebagai persoalan administratif atau kesalahan manusia. Reza Najafi, perwakilan Iran untuk organisasi-organisasi internasional di Wina, menggambarkan tidak diterbitkannya visa bagi Kepala Organisasi Energi Atom Iran sebagai “pelanggaran serius terhadap hak-hak Iran” sebagai salah satu anggota IAEA dan menuntut tindakan perbaikan segera dari negara tuan rumah.
Teheran juga telah mengumumkan bahwa Austria, sebagai negara tuan rumah, berdasarkan kewajibannya berkewajiban memfasilitasi kehadiran perwakilan negara-negara anggota dalam pertemuan-pertemuan IAEA dan bahwa tekanan politik AS tidak dapat menghapus tanggung jawab pemerintah negara tuan rumah.
Selanjutnya, Ismail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, juga dalam konferensi persnya hari ini mengumumkan pemanggilan kuasa usaha Austria dan menegaskan bahwa Wina tidak dapat mengaitkan tanggung jawabnya atas kewajiban sebagai negara tuan rumah dengan tekanan Washington.
“Pemerintah Amerika Serikat, dengan menekan berbagai negara, berupaya mencegah kehadiran dan didengarnya suara Iran dalam forum-forum internasional,” tegasnya.
Baghaei menyatakan bahwa tindakan pemerintah Austria sebagai negara tuan rumah sama sekali tidak dapat dibenarkan. Negara ini, berdasarkan kewajibannya, seharusnya menerbitkan visa masuk bagi delegasi Iran.
“Kami telah menyampaikan keberatan kami secara tegas kepada pemerintah Austria dan kuasa usaha negara ini juga telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan keberatan. Dalam pertemuan tersebut, keberatan Iran telah disampaikan,” tegasnya.
Baghaei, dengan menyinggung pendekatan AAS terhadap Iran, mengatakan bahwa Iran menyaksikan berbagai kontradiksi; di satu sisi, mereka menuduh suatu negara, mengeluarkan resolusi dan menyusun laporan-laporan yang tidak benar, sementara di sisi lain, mereka bahkan mencabut hak perwakilan negara tersebut untuk hadir dan membela diri.
Ia menyebut perang yang mereka mulai terhadap Iran bukan hanya perang militer, tetapi juga berlanjut di bidang diplomatik dan hukum, dan tujuannya adalah mencegah suara Iran sampai kepada negara-negara lain.
“Kami menggunakan seluruh sarana yang kami miliki agar tidak membiarkan tujuan tersebut terwujud,” ucapnya.
Dengan menyinggung tanggung jawab pemerintah Austria sebagai negara tuan rumah, dia mengatakan, jika pemerintah Austria menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan di bawah tekanan atau permintaan AS, hal itu sama sekali tidak menghapus tanggung jawab pemerintah negara tuan rumah.
Ia menegaskan, setiap pemerintah yang menjadi tuan rumah organisasi-organisasi internasional atau pertemuan-pertemuan internasional harus, di atas segalanya, menjaga reputasi dan kedudukannya sendiri serta tidak membiarkan tekanan AS menyebabkan dirinya memiliki tanggung jawab internasional, terlebih karena tidak melaksanakan kewajibannya.
Namun, di luar perselisihan hukum dan diplomatik mengenai visa, peristiwa ini juga menyoroti kontradiksi yang lebih besar; kontradiksi yang secara langsung berkaitan dengan hubungan Iran dan IAEA.
Dalam beberapa tahun terakhir, IAEA melalui berbagai laporan dan pernyataannya telah berulang kali menekankan perlunya kerja sama yang lebih besar dari Iran, pemberian penjelasan mengenai persoalan-persoalan pengamanan nuklir dan penyediaan akses yang diminta. Pada dasarnya, bagian penting dari perselisihan yang ada antara Teheran dan IAEA terbentuk di seputar persoalan “kerja sama dan akses” ini.
Namun, kini muncul pertanyaan sederhana: ketika Kepala Organisasi Energi Atom suatu negara anggota IAEA bahkan tidak memperoleh kesempatan untuk menghadiri konferensi umum lembaga ini, bagaimana mungkin negara yang sama diharapkan meningkatkan tingkat kerja sama, interaksi dan akses yang diminta?
Persoalannya bukan hanya kehadiran seorang pejabat Iran dalam suatu pertemuan. Persoalannya adalah pesan politik dari tindakan tersebut. IAEA meminta Iran untuk membuka lebih banyak pintu, memberikan lebih banyak informasi dan menyediakan akses yang lebih besar bagi para inspektur; tetapi pada saat yang sama, salah satu pejabat tertinggi nuklir Iran dicegah menghadiri pertemuan resmi IAEA oleh keputusan negara tuan rumah dan tekanan AS.
Situasi ini, setidaknya dari sudut pandang Teheran, dapat memperkuat anggapan bahwa aturan kerja sama dan interaksi dalam praktiknya tidak diterapkan secara sama kepada semua pihak.
Jika IAEA hendak menjalankan peran sebagai lembaga teknis dan netral internasional, harapan kerja sama dari negara-negara anggota harus bersifat timbal balik. Kerja sama bukan sekadar serangkaian kewajiban sepihak; melainkan membutuhkan tersedianya kondisi politik dan hukum minimum untuk dialog dan kehadiran anggota secara setara.
Pada akhirnya, kisah Kepala Organisasi Energi Atom ini menempatkan sebuah pertanyaan mendasar di hadapan IAEA: bagaimana mungkin Iran diharapkan memberikan akses dan kerja sama yang lebih besar untuk inspeksi dan verifikasi, sementara perwakilan senior nuklir negara yang sama dilarang menghadiri pertemuan resmi IAEA?
Jawaban atas pertanyaan ini, lebih dari sekadar persoalan seremonial, berkaitan dengan kredibilitas mekanisme kerja sama antara Iran dan IAEA serta klaim netralitas lembaga internasional ini. Jika Teheran hendak diminta untuk “bekerja sama”, maka wajar jika kerja sama tersebut harus dibangun berdasarkan penghormatan timbal balik, perlakuan yang setara terhadap anggota dan kemungkinan bagi mereka untuk hadir secara efektif dalam mekanisme resmi IAEA; jika tidak, jarak antara bahasa teknis IAEA dan realitas politik yang menguasai hubungan kedua pihak akan semakin dalam dari hari ke hari. (*)
Editor: Ufqil Mubin
