Oleh: Ferdianur*
Bagi saya, persoalan data desil bukan hanya persoalan angka, tabel, atau urusan administrasi pemerintahan. Di balik setiap data terdapat manusia yang kehidupannya bisa dipengaruhi oleh keputusan yang lahir dari data tersebut.
Data desil digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui pengelompokan tingkat kesejahteraan. Pengelompokan ini kemudian dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah. Karena itu, posisi seseorang dalam desil bukan sekadar angka, tetapi dapat berpengaruh terhadap bagaimana kondisi ekonominya dibaca dalam kebijakan.
Pandangan ini muncul bukan semata-mata dari ruang kelas. Dalam beberapa kegiatan survei dan ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat, saya mendengar sendiri berbagai keluhan mengenai data desil. Ada masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak tergambarkan dengan benar dalam data. Ada pula yang mempertanyakan mengapa dirinya masuk dalam kategori tertentu, sementara keadaan yang mereka jalani sehari-hari terasa jauh berbeda.
Di titik inilah menurut saya persoalannya menjadi penting untuk dibicarakan. Data seharusnya menjadi alat untuk melihat realitas, bukan justru membuat realitas masyarakat menjadi tidak terlihat.
Saya memahami bahwa melakukan pendataan masyarakat bukan pekerjaan sederhana. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat beragam dan dapat berubah sewaktu-waktu. Penghasilan, pekerjaan, jumlah tanggungan, kondisi rumah tangga, hingga perubahan ekonomi keluarga dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang.
Karena itu, data desil seharusnya tidak dipandang sebagai label yang bersifat tetap. Data perlu diperbarui dan diverifikasi agar tetap menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Kesalahan dalam pengelompokan desil juga dapat berdampak pada ketidaktepatan sasaran program pemerintah.
Ukuran keberhasilan pendataan bukan hanya berapa banyak masyarakat yang berhasil didata. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa dekat data tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Sebab ketika data keliru, dampaknya dapat menjadi serius. Kesalahan pada data bisa berujung pada kesalahan menentukan sasaran. Pada akhirnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian bisa saja terlewat.
Sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam, saya melihat persoalan ini juga dari sudut pandang Islam. Islam menempatkan keadilan dan amanah sebagai prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat tersebut sangat relevan ketika kita berbicara tentang data yang menjadi dasar kebijakan publik. Data adalah bagian dari proses menentukan siapa yang berhak mendapatkan perhatian dan program pemerintah. Karena itu, prosesnya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.
Saya tidak bermaksud menempatkan persoalan ini sebagai upaya mencari siapa yang salah. Justru saya melihat ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem.
Verifikasi dan validasi data harus benar-benar diperkuat. Pemerintah perlu membuka ruang koreksi yang mudah bagi masyarakat ketika menemukan ketidaksesuaian. Keterlibatan unsur paling dekat dengan masyarakat, seperti RT dan kelurahan, juga penting karena mereka lebih memahami kondisi sosial warga di lingkungannya.
Jangan sampai masyarakat hanya diminta memberikan data, tetapi ketika data tersebut ternyata tidak sesuai dengan kondisi mereka, tidak tersedia ruang yang jelas untuk melakukan koreksi.
Persoalan data desil juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada angka. Statistik memang penting, tetapi statistik harus mampu menjelaskan kehidupan manusia yang sesungguhnya.
Data yang baik bukan sekadar data yang lengkap, tetapi data yang benar. Dan data yang benar bukan hanya persoalan teknis. Ia menyangkut keadilan.
Sebagai mahasiswa, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan keresahan yang ditemukan di tengah masyarakat. Kritik terhadap kebijakan bukan berarti menolak pemerintah. Justru kritik yang disampaikan berdasarkan temuan di lapangan merupakan bagian dari upaya menjaga agar kebijakan tetap berada pada jalur yang berpihak kepada masyarakat.
Pada akhirnya, yang kita harapkan sederhana: jangan sampai kesalahan data melahirkan kesalahan kebijakan, dan jangan sampai kesalahan kebijakan berujung pada ketidakadilan bagi masyarakat. Karena di balik setiap angka dalam sebuah sistem pendataan, ada manusia yang sedang mempertaruhkan kehidupannya. (*Mahasiswa Semester 5 Fakultas Agama Islam Unikarta)
