Oleh: Dr. Muhsin Labib*
Di negeri yang mengukur manusia dari posisi, bukan martabat, seragam bukan sekadar pakaian dinas—ia adalah perangkat erotika kekuasaan. Begitu dikenakan, terjadi semacam alkhemi status: suara menjelma perintah, kehadiran menjelma tekanan, dan tatapan saja sudah cukup membuat ruang bergeser memberi jalan. Fungsi resminya berbicara tentang disiplin dan pengabdian; fungsi sosialnya berbicara tentang sesuatu yang lebih purba—dominasi, dan hak istimewa yang tidak perlu diucapkan untuk dirasakan.
Libido kuasa tidak tumbuh di ruang hampa. Ia dirawat oleh budaya yang memuja hierarki sebagai tatanan alamiah. Selama masyarakat lebih tunduk kepada simbol daripada nilai, seragam menjadi jalan pintas paling efisien untuk memanen kepatuhan. Maka tidak mengherankan bila di banyak negara, profesi berseragam harus ditopang insentif besar agar diminati—sementara di sini, antrean sudah mengular bahkan sebelum fasilitas dijanjikan. Yang dikejar bukan kesejahteraan; yang dikejar adalah sensasi otoritas itu sendiri: kenikmatan menjadi pihak yang tidak perlu meminta, karena orang lain sudah terlebih dahulu memberi jalan.
Ketika kuota terbatas dan pintu seleksi menyempit, hasrat tidak padam—ia bermetamorfosis. Jika otoritas nyata tidak terjangkau, penampilannya pun sudah cukup. Seragam tiruan, atribut serupa, gaya komando, ekspresi keras yang dilatih di depan cermin: semua menjadi prostetik psikologis bagi mereka yang tidak lolos seleksi formal. Mereka membangun panggung sendiri untuk memainkan peran yang sama. Tanpa sumpah jabatan, tanpa kode etik, tanpa rantai komando yang sah, ekspresi kuasa tampil lebih telanjang—lebih demonstratif, lebih mudah merosot menjadi intimidasi murni.
Dari celah itulah bermunculan organisasi berpenampilan paramiliter, sebagian menjadikan estetika militer sebagai identitas utama, bahkan sumber kebanggaan. Mereka berdiri di wilayah abu-abu: bukan aparat negara, bukan pula sekadar warga sipil biasa. Ambiguitas ini bukan kelemahan—ia adalah strategi. Dari sana mereka memproyeksikan kekuatan tanpa menanggung sepenuhnya beban akuntabilitas. Seragam mereka mungkin tidak diakui hukum, tetapi cukup efektif menimbulkan rasa segan yang sangat nyata dan sangat berfungsi.
Dan di sinilah seragam menemukan mitra sempurnanya: dekeng. Jika seragam adalah proyeksi kuasa yang bekerja melalui penampilan, dekeng adalah infrastruktur tak kasat mata yang menjamin proyeksi itu tidak diganggu gugat. Seseorang yang berseragam—asli maupun tiruan—dan sekaligus memiliki nama besar di belakangnya beroperasi dalam dimensi yang berbeda sama sekali. Seragam membuka pintu; dekeng memastikan pintu itu tidak pernah ditutup kembali di hadapannya. Bersama-sama, keduanya membentuk ekosistem kekuasaan yang nyaris sempurna: terlihat legitimate di permukaan, tetapi berakar pada relasi personal yang jauh lebih tua dan lebih tangguh dari regulasi mana pun.
Dekeng bekerja melalui reputasi sebelum bekerja melalui intervensi nyata. Nama yang disebut di tempat yang tepat, simbol yang dikenali oleh orang yang tepat—semua ini adalah mata uang simbolis yang beredar jauh di bawah permukaan transaksi resmi.
Seseorang tidak perlu menelepon dekengannya setiap hari; cukup diketahui bahwa ia bisa menelepon. Ancaman laten itu sendiri sudah cukup membentuk perilaku orang-orang di sekitarnya. Dalam konteks ini, seragam dan dekeng saling memperkuat: seragam memberi bentuk visual pada kuasa, dekeng memberi kedalaman dan jangkauan yang tidak bisa diberikan oleh kain dan lencana semata.
Ekonomi lokal beradaptasi dengan cepat dan tanpa banyak protes. Setiap usaha baru seolah melewati ritual inisiasi tak tertulis: selain izin resmi, ada izin ketenangan yang dinegosiasikan melalui bahasa tubuh dan reputasi yang menggantung di udara. Tidak ada formulir, tidak ada cap, hanya kepastian implisit bahwa ketertiban dapat dibeli—dan penolakan terasa seperti mempertaruhkan kelangsungan hidup, sementara penerimaan terasa seperti membayar premi asuransi agar libido kuasa orang lain tidak diarahkan kepada diri sendiri. Ketika dekengan turut hadir dalam negosiasi semacam ini, harganya tidak naik—tetapi penolakan menjadi jauh lebih tidak terpikirkan. Bukan karena ancamannya lebih keras, melainkan karena batasnya kini tidak jelas: sampai mana hukum berlaku, dan di mana pengaruh personal mengambil alih.
Lama-kelamaan, masyarakat menginternalisasi logika ini hingga tak lagi terasa sebagai distorsi. Pengusaha memasukkan pungutan informal sebagai pos anggaran rutin.
Kelompok penekan menganggapnya imbalan wajar atas kehadiran. Lingkungan sekitar memandangnya sebagai realitas yang tidak perlu—dan mungkin berbahaya—untuk dipertanyakan. Negara hadir secara administratif, tetapi tidak selalu secara faktual. Ruang kosong antara hukum dan praktik diisi oleh mereka yang cukup berani memerankan kekuasaan—dan oleh mereka yang cukup terhubung untuk membuatnya bertahan.
Semua ini berakar pada kesalahpahaman yang sangat mendasar: mengira seragam memberi hak untuk dihormati tanpa syarat, bukan kewajiban untuk melindungi martabat orang lain. Mengira dekeng adalah bentuk solidaritas, bukan struktur ketergantungan yang meminta bayaran dalam mata uang yang tidak pernah ditetapkan kursnya. Ketika libido kuasa menjadi motivasi utama, pengabdian berubah menjadi retorika dekoratif—dan perlindungan berubah menjadi komoditas yang hanya mengalir ke arah mereka yang mampu membayar dengan kesetiaan atau uang, mana yang lebih mudah dijangkau.
Bahkan simbol tiruannya cukup untuk memicu respons kepatuhan, karena yang ditakuti bukan legalitasnya—melainkan potensi gangguan yang dibawanya, nyata atau dibayangkan. Dan ketika di balik simbol itu berdiri sebuah nama, sebuah jaringan, sebuah bisikan yang sampai ke telinga yang tepat, potensi gangguan itu terasa jauh lebih konkret dari sekadar seragam yang dipakai tanpa mandat.
Ironinya berjalan dengan tenang di bawah permukaan: semakin kuat daya pikat seragam sebagai objek hasrat, semakin pudar makna etis yang seharusnya melekat padanya. Yang berkembang bukan budaya perlindungan, melainkan budaya dominasi yang dipoles dengan estetika kedisiplinan—dan dijamin keberlangsungannya oleh jaringan relasi yang tidak terlihat tetapi selalu terasa. Ketertiban tampak ada, tetapi ia berdiri di atas fondasi rasa takut yang tidak pernah benar-benar diselesaikan, hanya dikelola—oleh seragam di siang hari, dan oleh dekeng di setiap waktu.
Mungkin inilah paradoks paling telanjang: masyarakat yang paling merindukan rasa aman justru paling rajin memproduksi dan memuja simbol-simbol yang membuat rasa aman harus terus dibeli. Seragam tidak lagi sekadar tanda tugas negara—ia adalah medium penyaluran libido kuasa yang bekerja bahkan tanpa mandat. Dekeng bukan pelengkap yang kebetulan hadir; ia adalah sistem pendukung kehidupan yang membuat seluruh pertunjukan ini bisa terus berjalan.
Dan selama hasrat terhadap dominasi dan superior lebih dihargai daripada integritas, selama koneksi lebih bisa diandalkan daripada hukum—pasar bagi seragam, asli maupun tiruannya, tidak akan pernah sepi. Begitu pula pasar bagi nama-nama yang cukup besar untuk disebut di saat yang tepat. (*Cendekiawan Muslim)
