BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti belum tersalurkannya dana kurang salur senilai Rp 2,4 triliun dari pemerintah pusat kepada Pemkab Kukar.
Yani mempertanyakan kepastian pencairan dana tersebut yang hingga kini disebut belum diterima pemerintah daerah.
Dia mengungkapkan, persoalan dana kurang salur tersebut telah beberapa kali ditanyakan, termasuk saat dirinya mendatangi DPR RI dan berkoordinasi dengan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
“Dana enggak dikirim-kirim juga sampai sekarang, enggak ada. Kita juga setiap hari marah juga,” ujarnya di Kantor DPRD Kukar pada Senin (7/9/2026).
Menurutnya, DPRD Kukar tidak tinggal diam dalam memperjuangkan hak daerah tersebut.
Ia mengaku telah datang langsung ke DPR RI untuk mempertanyakan persoalan dana kurang salur dan memperoleh informasi mengenai laporan pemerintah pusat terkait penyaluran dana tersebut.
Yani mengatakan, berdasarkan informasi yang disampaikan kepadanya dari Banggar DPR RI, pemerintah pusat melaporkan bahwa dana kurang salur untuk tahun-tahun sebelumnya telah disalurkan dalam persentase yang cukup besar.
“Laporan Menteri Keuangan kepada anggota DPR RI, terutama Banggar DPR RI, 2023-2024 itu disalurkan 80-90 persen dana kurang salur,” katanya.
Namun, dia mempertanyakan laporan tersebut karena dana yang dimaksud belum dirasakan atau diterima oleh daerah. “Buktinya belum sampai ke daerah,” tegasnya.
Dia menilai terdapat persoalan serius apabila laporan mengenai penyaluran dana dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di daerah.
Bahkan, ia menyebut pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai keberadaan dan status dana kurang salur tersebut.
“Artinya bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan membohongi DPR RI. Karena uangnya belum ada ke daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Yani mengaku dirinya tidak mengetahui secara pasti apakah dana tersebut sebenarnya sudah dicairkan oleh pemerintah pusat atau belum.
Dia meminta agar ada kejelasan mengenai proses pencairan, termasuk kemungkinan dana telah dicairkan tetapi belum diterima pemerintah daerah.
“Saya juga enggak tahu. Jangan sampai memang cair, enggak dilaporkan ke kita. Kan itu saja. Jangan sampai di sana diam-diam cair,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya menginginkan adanya keterbukaan dan kejelasan mengenai dana yang menjadi hak daerah.
Menurutnya, pemerintah pusat harus memberikan informasi yang benar mengenai status dana kurang salur sehingga daerah dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran dengan baik.
“Kita mau yang jujur-jujuran saja; yang benar-benar saja,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa setiap persoalan terkait pengelolaan keuangan negara pada akhirnya dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
“Permainan apa pun yang Anda lakukan, kebohongan apa pun yang Anda lakukan, nanti juga suatu saat akan ketahuan dan pasti akan diketahui,” ujarnya. (*)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
