Oleh: Haidir* Pertanyaan tentang siapa saja yang layak dan kompeten menjadi untuk menjadi figur presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kutai Kartanegara (Kukar) tidak ideal dijawab dengan pendekatan subyektif. Jika pendekatannya adalah hak keadilan, maka setiap alumni HMI, terutama yang sudah menjadi warga Kukar berhak untuk dicalonkan, mencalonkan, dipilih dan memilih calon presidium KAHMI […]
BERITAALTERNATIF.COM — Setelah menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) melanjutkan penyampaian aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan DPRD Kukar di ruang Badan Musyawarah (Bamus) terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui jalur DPRD. Dalam forum tersebut, koordinator aksi sekaligus Menteri Kajian Strategis BEM Unikarta, […]
BERITAALTERNATIF.COM — Wacana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui mekanisme tidak langsung kembali menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Isu tersebut dinilai berpotensi menggerus kedaulatan rakyat dan membuka ruang konsolidasi kekuasaan elite politik. Kritik keras itu disampaikan Ketua Umum DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Kukar, Renanda Kusuma, yang menilai Pilkada tidak langsung justru menjauhkan […]
BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai berpotensi menekan sengketa hukum, namun tetap menyisakan persoalan serius terkait praktik transaksional politik di kalangan elite partai. Pengamat hukum dari Universitas Kutai Kartanegara, Jamaluddin, menilai secara yuridis mekanisme Pilkada melalui DPRD memungkinkan konflik hukum menjadi jauh lebih minim dibandingkan pemilihan langsung […]
BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai memiliki potensi efisiensi anggaran serta mampu menekan konflik politik. Namun, di sisi lain, mekanisme tersebut menyimpan risiko berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Pengamat hukum dari Universitas Kutai Kartanegara, Jamaluddin, menilai bahwa salah satu persoalan utama dalam Pilkada langsung selama ini […]
BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap mekanisme tersebut karena dinilai berpotensi melemahkan demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat. Ketua BEM Unikarta, Zulkarnain, mengatakan bahwa pihaknya memandang wacana tersebut secara obyektif dengan […]
BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan antarpartai politik di lembaga legislatif. Mekanisme tersebut dikhawatirkan melahirkan tarik-menarik kepentingan politik yang justru melemahkan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara, Zulhansyah, menilai bahwa Pilkada di DPRD akan membuka ruang negosiasi politik yang […]
BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai berpotensi melemahkan fungsi utama lembaga legislatif di daerah. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara, Zulhansyah, menegaskan mekanisme tersebut bertentangan dengan semangat Reformasi serta berisiko menggeser fokus DPRD dari tugas pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Zulhan menyampaikan bahwa gagasan pengalihan kewenangan Pilkada dari rakyat […]
Oleh: Izmil Patola* Perdebatan mengenai mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) antara pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetap menjadi isu krusial dalam hukum tata negara Indonesia. Studi ini memberikan analisis yuridis kritis mengenai implikasi pengembalian Pilkada ke DPRD. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menemukan bahwa meskipun pemilihan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat politik dari Universitas Mulawarman Samarinda, Saiful Bahtiar, menilai pentingnya pengaturan masa jabatan bagi anggota legislatif di berbagai tingkatan—baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota—demi menjamin regenerasi politik dan memperkuat fungsi kaderisasi partai. Menurutnya, dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, tidak ada pembatasan masa jabatan bagi anggota legislatif. “Secara normatif, terutama […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) resmi mengajukan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini diproyeksikan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025. Langkah ini disebut sebagai turunan strategis dari visi-misi Bupati Kutim untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah, yakni beralih dari ketergantungan pada sektor pertambangan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menilai bahwa jabatan anggota legislatif seharusnya dibatasi seperti halnya jabatan eksekutif. Menurutnya, tanpa pembatasan periodesasi, demokrasi di Indonesia akan kehilangan makna karena tidak terjadi sirkulasi kepemimpinan yang sehat. “Secara ketentuan memang tidak ada yang membatasi masa jabatan anggota DPR. Tetapi […]