Oleh: Jamaluddin*
Pada pagi 18 Agustus, republik kembali menjadi kehidupan biasa. Bendera masih terpasang di depan rumah. Umbul-umbul masih melintang di jalan. Sisa perlombaan mungkin belum seluruhnya dibersihkan. Tetapi petani sudah kembali ke kebun, pedagang membuka warung, sopir menghidupkan kendaraannya, buruh kembali bekerja, guru masuk kelas, dan keluarga kembali menghitung kebutuhan rumah tangga.
Sehari sebelumnya, kita merayakan kemerdekaan. Empat hari sebelumnya, pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD untuk menyampaikan keadaan republik dan berbagai capaian pemerintah menjelang usia Indonesia yang ke-81.
Pidato kenegaraan memang selalu memiliki wataknya sendiri. Negara berbicara melalui angka-angka besar: investasi, pertumbuhan, produksi pangan, pembangunan rumah sakit, sekolah, koperasi, rumah, jembatan, bantuan sosial, keuntungan BUMN, hingga hilirisasi.
Kita membutuhkan angka-angka itu. Pemerintah memang harus dapat menunjukkan apa yang telah dikerjakan. Tetapi kehidupan rakyat tidak berlangsung di dalam tabel.
Ia berlangsung setelah pidato selesai, ketika angka-angka besar itu bertemu dengan kenyataan kecil yang dialami orang setiap hari.
Menariknya, Presiden sendiri menyediakan ukuran yang sangat baik untuk membaca seluruh pidatonya. Ia mengatakan bahwa kemerdekaan bukan hanya apa yang diproklamasikan, melainkan “kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.”
Menurut saya, kalimat itu jauh lebih penting daripada hampir semua angka yang disebut dalam pidato. Sebab jika kita sungguh-sungguh menerimanya, ukuran keberhasilan negara tidak cukup berhenti pada apa yang sudah dilakukan pemerintah. Kita harus membawanya satu langkah lebih jauh: apa yang berubah dalam kemampuan rakyat untuk menjalani kehidupannya sendiri?
Di sinilah 18 Agustus menjadi penting. Pada tanggal itu tidak ada lagi tepuk tangan di Gedung Nusantara. Yang ada adalah kesempatan untuk membaca kembali pidato negara dari arah sebaliknya.
Bukan lagi negara bercerita tentang apa yang sudah diberikan kepada rakyat, melainkan rakyat bertanya: apa yang sekarang lebih mampu mereka lakukan karena negara bekerja?
Angka Besar dan Pekerjaan yang Nyata
Presiden, misalnya, melaporkan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp 1.931 triliun dengan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026, investasi disebut telah mencapai Rp 1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta pekerjaan. Tidak ada alasan untuk meremehkan angka tersebut.
Tetapi Presiden juga menegaskan bahwa investasi dan pertumbuhan bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup rakyat.
Karena itu, justru karena kita menyetujui prinsip tersebut, ukuran berikutnya harus lebih berani: bukan hanya berapa banyak pekerjaan yang tercipta, tetapi pekerjaan seperti apa yang tercipta.
Bagi seorang anak muda, satu juta lapangan kerja terdengar sangat besar. Tetapi hidupnya hanya membutuhkan satu pekerjaan: pekerjaan yang dapat ia masuki, memberikan penghasilan layak, membuat kemampuannya berkembang, dan memungkinkan ia membangun masa depan.
Pada 2025, tingkat pengangguran terbuka kelompok usia 15–19 tahun masih 23,34 persen dan kelompok 20–24 tahun 14,35 persen. Pada tahun yang sama, 19,44 persen penduduk berusia 15–24 tahun tercatat tidak sedang sekolah, bekerja, ataupun mengikuti pelatihan. Karena itu, persoalan generasi muda bukan semata kekurangan angka investasi. Persoalannya adalah bagaimana investasi tersebut berubah menjadi jalan masuk yang nyata bagi mereka.
Pendidikan: untuk Pergi atau untuk Pulang?
Di bidang pendidikan, Presiden berbicara tentang sekolah, layar pintar, Sekolah Rakyat, SMA Garuda, beasiswa ke perguruan tinggi dunia, dan pentingnya anak Indonesia menguasai bahasa asing.
Ia juga menyampaikan bahwa banyak negara sedang kekurangan tenaga kerja dan membutuhkan pekerja Indonesia di berbagai bidang. Semua itu masuk akal.
Anak-anak Indonesia memang harus mampu berbicara dalam banyak bahasa dan bekerja di mana pun di dunia jika mereka menginginkannya.
Tetapi pendidikan kita harus mempunyai cita-cita yang sedikit lebih besar daripada sekadar membuat anak Indonesia kompetitif untuk mengisi kekurangan tenaga kerja negara lain.
Seorang anak dari Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, atau desa mana pun harus boleh bermimpi bekerja di Tokyo, Seoul, Paris, Beijing, atau Dubai.
Tetapi ia juga harus memiliki pilihan untuk pulang dan tetap menemukan masa depan yang masuk akal di kampungnya sendiri.
Pendidikan yang merdeka bukan hanya membuat seseorang mampu pergi jauh. Pendidikan juga harus membuat tempat asalnya cukup berkembang sehingga pulang tidak berarti mengubur masa depan.
Karena itu, keberhasilan pendidikan jangan hanya diukur dari berapa banyak anak diterima di universitas terbaik dunia atau berapa banyak bahasa asing yang mereka kuasai.
Kita juga harus bertanya: setelah mereka menjadi pintar, apakah daerah tempat mereka lahir mampu menggunakan kepintaran itu?
Jika semua anak terbaik harus pergi karena desa dan kota kecil tidak menyediakan ruang bagi kemampuan mereka, kita sedang membangun manusia tetapi belum sungguh-sungguh membangun tempat mereka berasal.
Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani
Hal yang sama berlaku ketika kita berbicara tentang pangan. Presiden melaporkan Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, harga pupuk turun 20 persen, ketersediaannya meningkat, dan produksi naik.
Dalam dunia yang menghadapi ketidakpastian pangan dan perubahan iklim, capaian itu tentu patut dihargai. Negara yang tidak mampu menyediakan makanan bagi rakyatnya akan selalu rapuh.
Tetapi setelah menyatakan swasembada, pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar apakah Indonesia mampu menghasilkan cukup pangan. Pertanyaannya adalah: apakah orang yang menghasilkan pangan itu hidup semakin baik?
Produksi padi dapat naik, tetapi petani tetap harus menghitung biaya hidup. Pupuk bisa lebih murah, tetapi petani masih berhadapan dengan harga jual, sewa lahan, alat produksi, modal, cuaca, dan rantai perdagangan. Swasembada adalah keberhasilan bangsa dalam menghasilkan pangan. Kesejahteraan petani adalah keberhasilan memastikan orang yang menghasilkan pangan memperoleh bagian yang layak dari keberhasilan itu.
Kita terlalu sering merasa sebuah persoalan selesai ketika produksi naik. Padahal dari satu karung gabah, satu keranjang sayur, satu ton ikan, atau satu tandan buah sawit terdapat perjalanan ekonomi yang panjang. Ada pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, pembiayaan, perdagangan, dan akhirnya pasar.
Nilai terus bertambah sepanjang perjalanan itu. Karena itu, kemerdekaan petani tidak cukup diukur dari berapa banyak yang ia hasilkan, tetapi seberapa besar bagian dari perjalanan ekonomi tersebut dapat ia masuki dan nikmati.
Ada satu kalimat Presiden yang menurut saya layak dibawa pulang sampai ke kebun-kebun rakyat. Ketika membicarakan perdagangan komoditas Indonesia, ia mengatakan: “Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya.”
Presiden menganggap keadaan itu tidak adil bagi Indonesia. Saya setuju. Tetapi jika prinsip itu benar untuk sebuah bangsa, kita juga patut menanyakannya kepada hubungan ekonomi di dalam negeri. Kebunnya milik petani. Buahnya dihasilkan petani. Risiko gagal panen ditanggung petani. Tetapi seberapa besar kekuatan yang dimiliki petani ketika harga ditentukan?
Ikannya ditangkap nelayan, tetapi siapa yang memiliki gudang dingin dan akses pasar? Produk dibuat usaha kecil, tetapi siapa yang memiliki jaringan distribusi dan data konsumennya?
Jika kita marah ketika bangsa lain menentukan harga kekayaan Indonesia, kita juga harus gelisah ketika orang-orang yang menghasilkan kekayaan di dalam negeri hampir tidak memiliki kekuatan dalam menentukan nilainya.
Koperasi: Jangan hanya Menghitung Jumlahnya
Di titik ini, gagasan Koperasi Desa Merah Putih menjadi menarik. Presiden melaporkan 10.000 koperasi telah beroperasi, 3.300 di antaranya dianggap sudah berjalan optimal, dengan target 30.000 pada akhir 2026.
Koperasi dirancang menjadi pembeli hasil pertanian dan perikanan, memiliki angkutan, serta membantu memperkuat rantai pasok dari desa. Tetapi ada satu ukuran yang harus dijaga sejak awal. Jangan hanya bertanya berapa koperasi yang beroperasi. Tanyakan: berapa banyak ketergantungan masyarakat yang berhasil dikurangi setelah koperasi itu hadir? Apakah petani memiliki lebih banyak pilihan menjual hasilnya? Apakah panen yang dahulu rusak sekarang dapat diangkut? Apakah biaya barang menjadi lebih rendah? Apakah keuntungan yang sebelumnya keluar sekarang tinggal lebih lama di desa? Apakah masyarakat benar-benar memiliki usaha itu, atau sekadar menjadi pengguna fasilitas yang dibangun pemerintah?
Presiden mengatakan negara perlu menguasai rantai pasok agar rakyat tidak dipermainkan oleh kekuatan modal besar. Semangatnya mudah dipahami.
Tetapi koperasi seharusnya membawa kita satu langkah lebih jauh. Tujuan akhirnya bukan negara terus-menerus menguasai rantai ekonomi tersebut. Tujuan akhirnya adalah rakyat yang terorganisasi mampu menguasai bagian yang semakin besar dari rantai ekonominya sendiri.
Negara membantu membuka jalan, memberi modal awal, menyediakan infrastruktur dan perlindungan. Tetapi koperasi baru benar-benar berhasil ketika suatu hari ia dapat berdiri tanpa terus menunggu pemerintah mengatakan apa yang harus dilakukan.
Hilirisasi Harus Memindahkan Kemampuan
Begitu pula dengan BUMN dan hilirisasi. Presiden berbicara tentang efisiensi BUMN, keuntungan yang meningkat, Danantara, serta proyek-proyek pengolahan sumber daya di dalam negeri. Ia mengatakan Indonesia harus menguasai teknologi, kekayaan, dan nilai tambahnya sendiri. Itu adalah arah yang penting.
Tidak masuk akal sebuah negeri kaya bahan mentah terus menjual kekayaannya pada tahap paling awal, kemudian membeli kembali barang jadi dengan harga jauh lebih tinggi.
Tetapi hilirisasi juga perlu dibaca dari bawah. Ketika sebuah pabrik besar berdiri di suatu daerah, ukuran keberhasilannya jangan berhenti pada nilai investasi, kapasitas produksi, atau jumlah ekspor.
Berapa banyak usaha lokal yang ikut naik kelas? Berapa banyak tenaga kerja setempat memperoleh keahlian, bukan sekadar pekerjaan kasar? Apakah teknologi perlahan benar-benar kita kuasai? Apakah daerah menjadi lebih mampu ketika sumber daya itu suatu hari habis? Apakah keuntungan yang tercipta memperkuat sekolah, kesehatan, infrastruktur, usaha, dan kemampuan ekonomi masyarakat di sekitarnya?
Jika jawabannya tidak, kita mungkin berhasil mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tetapi belum tentu berhasil mengubah kekayaan alam menjadi kemampuan bangsa.
Hilirisasi sejati bukan hanya memindahkan pabrik ke Indonesia. Hilirisasi harus memindahkan pengetahuan, keterampilan, kepemilikan, teknologi, dan kekuatan ekonomi ke tangan yang lebih luas.
Ketika Kartu Kesehatan Bertemu Ruang Tunggu
Bidang kesehatan memberikan gambaran yang bahkan lebih jelas. Presiden melaporkan cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang, layanan tersedia di lebih dari 10 ribu puskesmas, 20 rumah sakit umum daerah baru telah beroperasi, 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dibangun atau ditingkatkan, serta iuran JKN bagi 96,8 juta warga tidak mampu ditanggung negara.
Ini adalah pekerjaan negara yang nyata. Tetapi dalam pidato yang sama, Presiden juga mengakui besarnya pekerjaan yang belum selesai.
Menurut data Kementerian Kesehatan yang ia sampaikan, 474 kabupaten/kota masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum, 505 kabupaten/kota membutuhkan 127.580 dokter gigi, dan 481 kabupaten/kota membutuhkan 55.712 dokter spesialis. Hampir semua puskesmas, katanya, belum memiliki lengkap 13 jenis tenaga kesehatan.
Dua cerita itu tidak perlu dipertentangkan. Justru keduanya harus dibaca bersama. Kita boleh bangga karena semakin banyak orang mempunyai jaminan kesehatan dan fasilitas baru tersedia. Tetapi kartu tidak memeriksa pasien. Gedung tidak melakukan operasi.
Program kesehatan benar-benar hadir ketika seseorang di kecamatan yang jauh datang dengan keluhan, bertemu tenaga kesehatan yang diperlukan, mendapatkan pemeriksaan, obat, dan tindakan tanpa harus menempuh perjalanan ratusan kilometer atau menghabiskan tabungan keluarga.
Karena itu, ukuran berikutnya bukan hanya berapa banyak warga yang tercatat terlindungi. Tanyakan berapa cepat mereka benar-benar mendapat pelayanan. Bukan hanya berapa rumah sakit dibangun, tetapi apakah dokter dan peralatannya tersedia. Bukan hanya berapa orang telah diperiksa, tetapi apakah penyakit yang ditemukan kemudian bisa ditangani. Negara tidak hadir hanya ketika hak diberikan. Negara sungguh hadir ketika hak itu dapat digunakan.
Bantuan Sosial Harus Memiliki Tangga
Dalam perlindungan sosial, pidato Presiden juga membawa satu gagasan yang sangat manusiawi. Pendaftaran bantuan sedang didigitalisasi agar keluarga miskin tidak menghabiskan uang, waktu, dan hari kerja hanya untuk membuktikan bahwa mereka layak menerima bantuan.
Presiden menegaskan bahwa orang yang tidak mampu tidak seharusnya membayar untuk membuktikan ketidakmampuannya. Prinsip seperti ini layak didukung. Negara memang tidak boleh menambah beban orang yang sedang berada dalam kesulitan.
Tetapi keberhasilan perlindungan sosial pada akhirnya tidak dapat hanya dihitung dari semakin mudahnya seseorang menerima bantuan.
Ukuran yang lebih tinggi adalah semakin banyak orang yang setelah beberapa waktu tidak lagi membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Bantuan sosial harus menjadi lantai agar orang tidak jatuh terlalu dalam.
Tetapi di atas lantai itu harus tersedia tangga: pendidikan, pekerjaan, keterampilan, modal, kesehatan, akses pasar, dan kesempatan berusaha.
Tidak ada yang memalukan dari menerima bantuan ketika hidup sedang sulit. Justru negara dibentuk antara lain untuk memastikan seseorang tidak sendirian ketika menghadapi keadaan yang tidak sanggup ia tanggung sendiri.
Tetapi pembangunan akan gagal jika generasi demi generasi keluarga yang sama tetap bergantung pada bantuan tanpa pernah mendapatkan jalan untuk membangun penghasilan dan asetnya sendiri.
Infrastruktur yang Membuat Manusia Lebih Mampu
Hal serupa berlaku pada rumah, jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan berbagai infrastruktur yang disebut dalam pidato.
Presiden menceritakan pembangunan ribuan jembatan desa, titik air, renovasi puluhan ribu rumah, dan upaya membawa pelayanan lebih dekat ke wilayah terpencil. Di balik setiap angka itu sebenarnya ada perubahan yang sangat konkret. Seorang anak tidak lagi mempertaruhkan nyawa menyeberangi sungai. Seorang ibu tidak lagi berjalan jauh membawa jeriken. Hasil kebun dapat lebih cepat sampai ke pasar.
Karena itu, infrastruktur terbaik bukan yang paling besar prasastinya. Infrastruktur terbaik adalah yang setelah selesai hampir tidak lagi dibicarakan karena ia menjadi bagian biasa dari kehidupan yang jauh lebih mudah.
Jalan yang baik memperluas pasar. Jembatan memperpendek perjalanan sekolah. Air bersih mengembalikan waktu keluarga. Internet membuka pengetahuan dan pasar. Listrik memungkinkan usaha bekerja lebih lama dan menggunakan peralatan yang lebih baik. Negara membangun benda, tetapi yang seharusnya tumbuh dari benda itu adalah kemampuan manusia.
Pemerintah Boleh Dipuji
Cara membaca seperti ini juga penting agar kritik terhadap pemerintah tidak berubah menjadi kebiasaan mencari kesalahan.
Tidak semua capaian harus dicurigai. Tidak semua angka harus dianggap propaganda hanya karena berasal dari pemerintah.
Jika pupuk benar-benar lebih murah, kita harus mengatakan itu baik. Jika rumah sakit baru berdiri, itu kemajuan. Jika anak miskin kembali bersekolah, kita harus bergembira. Jika koperasi mampu mengangkut panen yang sebelumnya membusuk, kita harus mendukungnya.
Tetapi penghargaan terhadap kemajuan tidak mengharuskan kita berhenti bertanya. Justru pemerintah yang percaya diri dengan pekerjaannya seharusnya tidak takut terhadap pertanyaan berikutnya: berapa yang benar-benar berubah? Siapa yang paling merasakan? Apa yang masih tertinggal? Apakah program itu membuat masyarakat semakin mampu atau hanya semakin tergantung? Dan pertanyaan yang paling penting: jika anggaran dihentikan lima tahun dari sekarang, apakah perubahan yang dibangun masih hidup? Itulah perbedaan antara memberi hasil dan membangun kemampuan.
Negara dapat memberi beras kepada keluarga yang lapar. Itu penting. Tetapi negara mencapai keberhasilan yang lebih besar ketika keluarga itu memiliki pekerjaan atau usaha sehingga dapat membeli berasnya sendiri.
Negara dapat memberi pupuk murah kepada petani. Itu membantu. Tetapi keberhasilan berikutnya adalah ketika petani memiliki organisasi, modal, pengetahuan, dan pasar sehingga tidak selamanya menunggu subsidi untuk dapat bertahan.
Negara dapat mengirim dokter ke daerah terpencil. Itu wajib. Tetapi kita mencapai sesuatu yang lebih besar ketika anak dari daerah itu dapat menjadi dokter, memiliki fasilitas yang baik untuk bekerja, dan melihat masa depan yang layak bila ia memilih kembali ke kampungnya.
Negara dapat membangun koperasi. Tetapi keberhasilannya baru benar-benar terlihat ketika sepuluh atau dua puluh tahun kemudian koperasi itu masih hidup, semakin besar, dimiliki anggotanya, dan tidak menunggu instruksi kementerian untuk menentukan usaha apa yang harus dijalankan. Negara yang hadir, rakyat yang semakin berdaya
Presiden menutup pidatonya dengan gagasan bahwa republik ini tidak dibentuk hanya agar negara ada, tetapi agar rakyat tidak merasa sendirian dan merasakan pemerintah berada di samping mereka. Itu cita-cita yang sulit untuk tidak disetujui.
Namun mungkin kita perlu menambahkan satu kalimat setelahnya. Negara yang paling berhasil hadir bukanlah negara yang membuat rakyat terus-menerus membutuhkan kehadirannya untuk melakukan segala sesuatu. Negara yang paling berhasil adalah negara yang kehadirannya membuat rakyat semakin mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri.
Ada saat ketika negara harus berada paling depan: ketika terjadi bencana, ketika orang lapar, ketika anak tidak bisa sekolah, ketika seseorang sakit tetapi tidak mampu berobat, ketika pasar dikuasai segelintir orang, ketika desa tertinggal terlalu jauh, ketika kesempatan hidup seseorang hampir seluruhnya ditentukan oleh kemiskinan tempat ia dilahirkan.
Pada keadaan seperti itu, membiarkan rakyat “mandiri” bukan kemerdekaan. Itu pengabaian. Tetapi setiap pertolongan harus mempunyai arah. Dari ditolong menjadi mampu. Dari penerima menjadi pelaku. Dari konsumen menjadi produsen. Dari pekerja sederhana menjadi tenaga terampil. Dari petani yang hanya menjual bahan mentah menjadi pemilik bagian dari rantai usaha. Dari desa yang menunggu anggaran menjadi desa yang mempunyai sumber kekuatan ekonominya sendiri. Mungkin di situlah ukuran kemerdekaan pada usia 81 tahun seharusnya mulai berubah.
Selama puluhan tahun kita terbiasa mengukur negara dari banyaknya yang mampu ia bangun: jalan, sekolah, rumah sakit, bendungan, pabrik, program, bantuan, anggaran, investasi.
Semua itu tetap penting. Tetapi Indonesia yang lebih matang harus mulai menambahkan ukuran lain: Setelah semua itu dibangun, seberapa besar kemampuan rakyat bertambah untuk mengurus masa depannya sendiri? Berapa banyak petani yang sekarang memiliki pilihan pasar lebih luas? Berapa banyak anak muda yang tidak lagi harus pergi hanya karena di kampungnya tidak ada masa depan? Berapa banyak keluarga keluar dari bantuan sosial dan tidak kembali lagi? Berapa banyak daerah penghasil sumber daya yang berhasil membangun ekonomi baru sebelum kekayaannya habis? Berapa banyak teknologi yang benar-benar kita kuasai? Berapa banyak usaha kecil berubah menjadi perusahaan milik masyarakat yang kuat? Berapa banyak warga yang ketika menghadapi pemerintah merasa sebagai pemilik republik, bukan pemohon belas kasihan?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak dapat selalu dijawab dalam satu tahun anggaran. Sebagian bahkan membutuhkan satu generasi. Tetapi justru karena pembangunan adalah perjalanan panjang, arah perjalanan menjadi lebih penting daripada sekadar kecepatan pada satu tahun tertentu.
Setelah Tepuk Tangan Berhenti
Tanggal 14 Agustus, negara telah menyampaikan laporannya. Pada 17 Agustus, kita mengibarkan bendera, mengenang para pendiri bangsa, dan merayakan kemerdekaan yang mereka rebut dengan pengorbanan yang tidak kecil.
Lalu datang 18 Agustus. Tidak ada lagi tepuk tangan di gedung parlemen. Tidak ada pasukan upacara. Tidak ada pidato panjang. Tetapi republik tidak berhenti bekerja. Petani kembali melihat harga hasil kebunnya. Seorang ibu kembali menghitung belanja. Anak muda membuka lowongan pekerjaan di telepon genggamnya. Guru kembali masuk kelas. Pasien duduk menunggu di puskesmas. Nelayan menjual tangkapannya. Pedagang membuka pintu toko. Aparatur desa kembali berhadapan dengan persoalan yang tidak pernah masuk ke dalam pidato. Di sanalah semua angka akhirnya diuji.
Bukan apakah pidato Presiden benar atau salah. Bukan apakah kita berada di pihak pemerintah atau pihak yang menentangnya. Pertanyaannya jauh lebih penting dari itu: apakah republik yang semakin kuat juga sedang membuat rakyatnya semakin kuat? Sebab negara yang kuat dengan rakyat yang terus bergantung belum menyelesaikan pekerjaan kemerdekaan.
Pertumbuhan yang tinggi dengan masyarakat yang tidak mempunyai posisi tawar belum menyelesaikannya. Swasembada yang tidak mengangkat kehidupan produsen belum menyelesaikannya.
Pendidikan yang membuat anak kita mampu bekerja di seluruh dunia tetapi tidak mampu membangun masa depan di rumahnya sendiri belum menyelesaikannya.
Pada 17 Agustus, kita memperingati hari ketika Indonesia memperoleh hak untuk menentukan nasibnya sendiri.
Mungkin tugas terbesar setelah 81 tahun adalah memastikan hak yang sama semakin terasa sampai kepada orang-orang biasa: agar petani lebih mampu menentukan nasib kebunnya, pekerja mempunyai jalan untuk memperbaiki kehidupannya, anak muda memiliki pilihan masa depan, desa mampu mengelola kekuatannya, dan keluarga tidak hidup dari satu keterpaksaan ke keterpaksaan berikutnya.
Jika kemerdekaan memang harus dapat dirasakan oleh rakyat, maka ukuran terbaiknya mungkin bukan seberapa banyak rakyat menerima dari negara.
Ukuran terbaiknya adalah seberapa jauh negara membuat rakyat mampu berdiri, memilih, bekerja, memiliki, dan menentukan masa depannya dengan kekuatan yang semakin besar. Itulah pekerjaan yang dimulai kembali setiap kali perayaan selesai. Itulah Indonesia, 18 Agustus. (*Ketua Koperasi Perkebunan Belayan Sejahtera)
