BERITAALTERNATIF.COM – Proses Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kutai Kartanegara (Kukar) telah mencapai sekitar 80 persen.
Namun, BPS Kukar masih menghadapi kendala dalam menghimpun data dari beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Kukar.
Ketua Pelaksana Harian (Plh) BPS Kukar, Khairil Anwar, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 telah berlangsung sejak 15 Juni dan dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026.
Pendataan mencakup rumah tangga dan berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar.
“Dua bulan itu pelaksanaan kegiatan, realisasinya sudah sekitar 80 persen pendataan rumah tangga maupun usaha,” kata Khairil.
Ekonomi Digital Ikut Dipetakan
Khairil mengatakan salah satu hal yang ingin dipotret melalui sensus kali ini adalah aktivitas ekonomi yang berlangsung dari rumah dan dilakukan melalui platform digital.
Aktivitas tersebut mencakup penjualan barang dan jasa melalui marketplace maupun media sosial hingga kegiatan digital yang menghasilkan pendapatan, seperti konten YouTube dan TikTok.
Menurutnya, aktivitas semacam itu kerap tidak terlihat dalam pendataan ekonomi konvensional karena tidak selalu memiliki tempat usaha secara fisik.
“Jadi ada monetisasi di sana, jadi itu bagian dari kegiatan usaha di dalam rumah tangga yang secara kasat mata juga tidak terlalu kelihatan,” ujarnya.
Perubahan pola konsumsi masyarakat juga menjadi salah satu alasan BPS menaruh perhatian pada ekonomi digital.
Khairil melihat masyarakat kini semakin terbiasa berbelanja melalui platform daring dibandingkan datang langsung ke pusat perbelanjaan.
“Jadi sudah sangat jarang masyarakat kita berbelanja di mal-mal atau di pusat perbelanjaan yang lainnya,” katanya.
Karena itu, BPS ingin mengetahui seberapa besar jumlah pelaku usaha daring dan bagaimana aktivitas tersebut menjadi bagian dari struktur ekonomi Kukar.
Data Perusahaan Besar Masih Minim
Meski pendataan rumah tangga dan usaha secara umum telah mencapai 80 persen, capaian untuk perusahaan besar masih jauh lebih rendah.
Khairil menyebut BPS baru memperoleh sekitar 48 persen data dari perusahaan-perusahaan besar.
Padahal, kelompok perusahaan tersebut memiliki posisi penting dalam perekonomian Kukar, terutama karena sektor pertambangan dan perkebunan menjadi bagian dominan dalam struktur ekonomi daerah.
“Untuk perusahaan-perusahaan besar kami baru bisa mendapatkan datanya itu di sekitar 48 persen,” ungkapnya.
Ia berharap perusahaan besar yang belum menyampaikan data segera berpartisipasi. Menurutnya, tanpa data tersebut, BPS akan kesulitan menggambarkan kondisi ekonomi Kukar secara utuh.
Khairil menyebut hingga saat ini masih terdapat lebih dari 30 perusahaan yang belum menyelesaikan penyampaian data kepada BPS Kukar.
Kendala tersebut antara lain terjadi karena data yang dibutuhkan dalam Sensus Ekonomi cukup rinci, seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset perusahaan.
Sebagian perusahaan juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan data tersebut karena harus dihimpun terlebih dahulu melalui kantor pusat.
“Data-data itu perlu dihimpun oleh perusahaan melalui kantor pusatnya. Ada juga perusahaan yang tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan itu, jadi melalui kantor pusat di Jakarta,” jelasnya.
BPS Kukar telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, asosiasi hingga perusahaan terkait untuk mendorong penyelesaian pendataan.
Khairil mengatakan pihaknya juga telah melaporkan persoalan tersebut kepada BPS di tingkat pusat.
BPS Komitmen Kejar Data yang Belum Rampung Setelah Periode Sensus Berakhir
Masa pendataan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus. Namun, BPS Kukar memastikan upaya memperoleh data perusahaan yang belum melapor tidak otomatis berhenti setelah periode tersebut selesai.
Khairil mengatakan pihaknya akan tetap mengupayakan pengumpulan data, termasuk melalui kantor pusat perusahaan apabila data tidak dapat diperoleh dari kantor cabang atau unit usaha di Kukar.
“Setelah periode pendataannya selesai, kami tetap akan mengupayakan untuk bisa mendapatkan data itu,” katanya.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar merupakan salah satu penopang utama perekonomian Kukar. Karena itu, ketidaklengkapan data akan membuat gambaran kondisi ekonomi daerah menjadi tidak utuh.
“Kalau memang tidak dapat, sebenarnya sangat disayangkan. Tapi mudah-mudahan bisa. Jika tidak bisa melalui perusahaan yang ada di Kutai Kartanegara, kami akan menghimpun data itu melalui kantor pusatnya,” pungkas Khairil. (*)
Penulis & Editor: Ulwan Firyal Murtadha
