BERITAALTERNATIF.COM – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kukar.
HMI menilai antrean panjang yang terus terjadi tidak boleh dianggap sebagai kondisi normal. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, situasi tersebut dinilai menjadi tanda bahwa tata kelola dan distribusi BBM subsidi perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Pemkab Kukar harus proaktif mengevaluasi kebutuhan riil BBM subsidi dengan mempertimbangkan pertumbuhan jumlah kendaraan, aktivitas ekonomi, sektor pertanian, perikanan, transportasi, hingga perkembangan kawasan industri.
“Apabila masyarakat masih harus mengantre berjam-jam hanya untuk memperoleh BBM subsidi, maka ada persoalan yang wajib dijawab pemerintah. Apakah kuotanya sudah tidak sesuai kebutuhan, apakah distribusinya belum optimal, atau terdapat kebocoran akibat penyalahgunaan. Semua kemungkinan itu harus dijawab dengan data dan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan bahwa stok aman,” tegas Zulhansyah.
HMI mendesak Pemkab Kukar segera berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Pemprov Kaltim, serta Kementerian ESDM untuk mengevaluasi kuota BBM subsidi bagi Kukar.
Menurut HMI, kebutuhan BBM subsidi harus dihitung berdasarkan kondisi riil di lapangan. Luas wilayah Kukar serta tingginya aktivitas ekonomi di sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi, dan logistik dinilai harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan kuota.
HMI menilai pemerintah tidak cukup hanya memastikan stok BBM tersedia di SPBU. Ketersediaan tersebut harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat agar tidak menimbulkan antrean panjang dan menghambat aktivitas ekonomi.
“Jangan sampai masyarakat terus mengantre berjam-jam sementara persoalannya hanya dijawab dengan pernyataan bahwa stok aman. Pemerintah harus memastikan apakah kuota yang tersedia memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kukar,” ujar Zulhansyah.
Di sisi lain, HMI menilai antrean panjang juga berpotensi membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan BBM subsidi apabila pengawasan tidak dilakukan secara maksimal.
Karena itu, HMI meminta Polres Kukar memperkuat pengawasan terhadap dugaan praktik ilegal dalam distribusi BBM subsidi, termasuk penimbunan, pelangsiran, penggunaan barcode secara tidak sah, hingga pembelian atau distribusi BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak.
“Kami meminta Kapolres Kukar membentuk langkah mitigasi dan pengawasan terpadu terhadap dugaan praktik ilegal BBM subsidi. Penimbunan, pelangsiran, penggunaan barcode secara tidak sah, maupun distribusi kepada pihak yang tidak berhak harus menjadi prioritas penegakan hukum. Negara tidak boleh kalah oleh mafia BBM yang mengambil hak masyarakat,” tegasnya.
Dia juga meminta kepolisian meningkatkan patroli dan pemeriksaan di SPBU yang kerap menjadi titik antrean panjang. Pengawasan, sambungnya, harus dilakukan secara rutin dan diikuti dengan penindakan terhadap setiap indikasi pelanggaran.
Menurutnya, pengawasan yang konsisten penting untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak sekaligus mencegah adanya pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari subsidi negara.
HMI Cabang Kukar turut mendorong Pemkab membentuk Satuan Tugas Pengawasan BBM Subsidi yang melibatkan Pertamina, BPH Migas, Polres Kukar, Dinas Perhubungan, Satpol PP, pemerintah kecamatan, serta unsur masyarakat.
Satgas tersebut dinilai penting untuk membangun sistem pengawasan yang terbuka, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak, persoalan distribusi BBM subsidi diharapkan tidak hanya ditangani ketika terjadi antrean panjang atau muncul keluhan masyarakat.
Zulhansyah menegaskan persoalan BBM subsidi tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan energi. Menurutnya, distribusi BBM juga berkaitan dengan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi daerah.
“Setiap liter BBM subsidi berasal dari uang rakyat yang dialokasikan melalui APBN. Karena itu, distribusinya harus dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak, bukan oleh oknum yang menjadikannya komoditas untuk mencari keuntungan pribadi,” katanya.
HMI Cabang Kukar memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong pemerintah maupun aparat penegak hukum mengambil langkah konkret.
HMI ingin masyarakat mendapatkan kepastian bahwa BBM subsidi tersedia dalam jumlah yang memadai, distribusinya tepat sasaran, dan setiap praktik ilegal yang merugikan masyarakat ditindak tegas.
“Kami menginginkan masyarakat Kukar mendapatkan kepastian bahwa BBM subsidi tersedia dalam jumlah yang cukup, distribusinya tepat sasaran, dan setiap praktik ilegal yang merugikan masyarakat ditindak tanpa pandang bulu. Antrean panjang tidak boleh terus dianggap sebagai sesuatu yang normal,” pungkasnya. (*)
Penulis & Editor : Ulwan Firyal Murtadha
