BERITAALTERNATIF.COM – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kutai Kartanegara (Kukar) meningkat pada 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar mencatat TPT naik dari 4,11 persen pada 2024 menjadi 4,40 persen.
Ketua Pelaksana Harian (Plh) BPS Kukar, Khairil Anwar, mengatakan kenaikan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya jumlah pencari kerja baru serta pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor pertambangan.
“TPT Kutai Kartanegara itu adalah 4,40 persen. Tingkat pengangguran terbukanya ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2024 yaitu 4,11 persen,” kata Khairil pada Kamis (15/08/3026)
Ia menyebut, berdasarkan data yang dikantonginya, industri Pertambangan memainkan peran yang cukup dominan dalam menopang perekonomian masyarakat kukar.
Karena itu, kondisi ketenagakerjaan Kukar saat ini turut dipengaruhi oleh berkurangnya tenaga kerja di sejumlah perusahaan pertambangan.
tak hanya itu , jumlah pencari kerja baru yang meningkat, terutama lulusan perguruan tinggi atau Fresh Graduate juga ikut berperan signifikan dalam lonjakan angka pengangguran.
“Terutama di sektor pertambangan, kemudian pada bulan Agustus juga banyak tenaga kerja baru, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus kuliah, fresh graduate. Itu kan para pencari kerja, itu juga meningkat,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat jumlah angkatan kerja yang belum terserap meningkat dan akhirnya tercermin dalam kenaikan TPT Kukar.
Khairil berharap tingkat pengangguran di Kukar dapat kembali ditekan pada 2026. BPS akan melihat perkembangan terbaru melalui pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2026.
Selain berdampak langsung terhadap tenaga kerja, penurunan aktivitas pertambangan juga mulai terlihat pada aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Khairil mengatakan ketika aktivitas pertambangan masih tinggi, keberadaan pekerja turut menggerakkan berbagai usaha masyarakat.
Usaha makanan dan minuman, rumah kos, perdagangan hingga jasa lainnya ikut mendapatkan manfaat dari perputaran ekonomi para pekerja.
Namun, ketika jumlah pekerja berkurang, aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tambang ikut melemah.
“Yang sebelumnya aktivitas pertambangan itu ada, berarti kan ekonomi di masyarakat sekitar situ bergerak. Ada usaha makanan-minuman, usaha kos-kosan, usaha yang lainnya itu bergerak,” jelasnya.
Khairil menyebut sejumlah rumah kos yang sebelumnya ramai dihuni pekerja kini mulai kosong setelah terjadi pengurangan tenaga kerja di wilayah tersebut.
“Terutama usaha-usaha untuk warga, kos-kosan dan lain-lain itu banyak kosong. Itu juga banyak ditemukan di wilayah misalnya di Tenggarong Seberang dan beberapa tempat yang lainnya,” ungkapnya.
Menurut Khairil, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak perubahan aktivitas pertambangan tidak hanya dirasakan perusahaan atau pekerjanya.
Perubahan produksi dan kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut juga dapat memengaruhi usaha-usaha yang bergantung pada keberadaan pekerja tambang.
Ia menjelaskan, penurunan aktivitas pertambangan salah satunya berkaitan dengan melemahnya permintaan yang kemudian berpengaruh terhadap produksi.
“Memang sektor pertambangan ini kan ada kecenderungan menurun dari sisi produksinya karena menurunnya permintaannya. Jadi itu juga sangat memengaruhi usaha-usaha di sekitar masyarakat sekitar wilayah pertambangan tersebut,” katanya.
Dampak Ketergantungan Ekstrem di sektor tambang bagi usaha pertanaian
Fenomena lain yang mulai terlihat dalam proses Sensus Ekonomi 2026 adalah perubahan aktivitas usaha di sektor pertanian.
BPS Kukar membandingkan temuan sementara tersebut dengan hasil Sensus Pertanian 2023. Khairil menyebut terdapat indikasi penurunan usaha pertanian di sejumlah wilayah.
Salah satu penyebabnya berkaitan dengan perubahan pemanfaatan lahan.
Di beberapa wilayah, kata dia, lahan yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk kegiatan pertanian telah beralih fungsi untuk aktivitas perusahaan.
Akibatnya, sebagian masyarakat yang sebelumnya menggantungkan penghasilan dari pertanian harus beralih profesi atau meninggalkan usaha pertanian.
“Di beberapa wilayah, itu ada beberapa wilayah yang lahan pertaniannya diambil oleh perusahaan untuk aktivitas tambang dan lain-lain,” ujarnya.
Menurut Khairil, fenomena tersebut ditemukan di sejumlah wilayah Kukar.
“Karena ini kegiatannya belum selesai, kita belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Betul, ada fenomena seperti itu di berbagai wilayah,” katanya.
Angka Kemiskinan Turun, Tapi Kesenjangan meningkat
Di tengah persoalan ketenagakerjaan dan perubahan aktivitas ekonomi tersebut, angka kemiskinan Kukar justru menunjukkan penurunan pada 2025.
BPS mencatat persentase penduduk miskin turun dari 7,28 persen pada 2024 menjadi 6,72 persen pada 2025.
Namun, Khairil mengingatkan penurunan persentase kemiskinan tidak serta-merta menunjukkan seluruh kondisi masyarakat miskin membaik.
Pasalnya, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan justru mengalami peningkatan.
Indeks kedalaman kemiskinan atau P1 naik dari 0,65 pada 2024 menjadi 0,79 pada 2025.
Menurut Khairil, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata terdapat penduduk miskin yang semakin jauh dari garis kemiskinan.
“Banyak masyarakat miskin yang pendapatannya itu menjadi lebih jauh dari garis kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan atau P2 juga meningkat dari 0,10 menjadi 0,15.
Indikator tersebut menggambarkan ketimpangan kondisi ekonomi di antara penduduk yang berada dalam kategori miskin.
Dengan demikian, meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin Kukar menurun, BPS melihat masih ada persoalan terkait kemampuan ekonomi kelompok masyarakat miskin yang perlu diperhatikan.
Khairil menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan.
“Walaupun secara absolut penduduk miskin menurun, tetapi ternyata di dalam penduduk miskin itu ada penurunan daya beli dari masyarakat tersebut,” pungkasnya. (*)
Penulis & Editor: Ulwan Firyal Murtadha
