BERITAALTERNATIF.COM – Di tengah eskalasi perang yang terus meningkat, keputusan Iran untuk membatasi Selat Hormuz sering langsung dilabeli sebagai tindakan agresif. Namun, jika dilihat dari sudut pandang Iran sendiri, langkah itu justru dapat dibaca sebagai strategi bertahan yang rasional dalam situasi perang yang tidak seimbang.
Artikel ini mencoba melihat bukan dari kacamata hukum formal semata, tetapi dari realitas geopolitik yang sedang berlangsung.
Kenyataannya, konflik ini bukan dimulai oleh Iran. Serangan militer dari Amerika Serikat dan Israel telah: menghantam wilayah Iran, menargetkan infrastruktur strategis, dan menimbulkan korban sipil.
Bahkan laporan terbaru menunjukkan ribuan target di Iran telah diserang dan korban sipil terus bertambah.
Dalam kondisi seperti ini, menuntut Iran untuk tetap pasif di salah satu titik strategisnya justru terasa tidak realistis. Setiap negara, ketika diserang, akan mencari cara untuk: meningkatkan daya tawar, memperlambat tekanan musuh, dan memaksa lawan berpikir ulang. Dan di sinilah Hormuz menjadi alat strategis.
Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut. Ia adalah: jalur sekitar 20% perdagangan minyak dunia, titik choke point paling penting dalam ekonomi global, dan dalam situasi normal, ini adalah jalur internasional.
Namun dalam situasi perang, ia berubah menjadi aset strategis nasional. Bagi Iran, logikanya sederhana: jika wilayah dan ekonominya diserang, maka ia berhak menggunakan keunggulan geografisnya untuk bertahan. Ini bukan tindakan ekspansi, melainkan defensive leverage.
Menariknya, Iran tidak sepenuhnya menutup selat. Mereka justru: tetap membuka untuk kapal non-musuh membatasi kapal yang terkait dengan pihak yang menyerang. Ini penting.
Artinya, Iran mencoba: menjaga legitimasi internasional, menghindari konfrontasi total dengan dunia dan tetap menargetkan tekanan secara spesifik. Dengan kata lain, ini bukan “blokade buta”, tetapi kontrol selektif dalam kondisi perang.
Kritik utama Iran sebenarnya terletak pada satu hal: standar ganda. Dunia Barat sering menggaungkan: kebebasan navigasi dan jalur laut terbuka. Namun pada saat yang sama: Iran dikenai sanksi ekonomi, ekspor minyaknya dibatasi, dab akses perdagangan globalnya ditekan.
Dari sudut pandang Iran, ini kontradiktif. Mengapa satu negara harus menjamin jalur perdagangan global, sementara ekonominya sendiri dibatasi? Inilah inti argumen Iran: kebebasan navigasi tidak bisa dipisahkan dari kebebasan ekonomi.
Realitasnya, Iran tidak memiliki kekuatan militer konvensional setara dengan AS dan Israel. Maka satu-satunya cara untuk menyeimbangkan adalah: menggunakan geografi, memanfaatkan choke point, meningkatkan biaya perang bagi lawan.
Penutupan Hormuz—baik secara langsung maupun tidak langsung—adalah bagian dari strategi ini. Dan dalam logika perang, itu bukan anomali. Itu adalah adaptasi.
Tentu, langkah ini bukan tanpa konsekuensi: harga minyak melonjak, ekonomi global terguncang, dan tekanan internasional meningkat. Namun dari sudut pandang Iran: mereka sudah berada di bawah tekanan maksimal serta sanksi dan serangan sudah berlangsung lama.
Jadi pertanyaannya berubah: apa lagi yang bisa mereka rugikan? Dalam kondisi seperti ini, tindakan ekstrem sering menjadi satu-satunya alat negosiasi.
Apakah menutup Selat Hormuz melanggar hukum internasional? Banyak yang berpendapat demikian. Namun cara pandangnya tidak berhenti di sana.
Jika dilihat dari perspektif Iran: ini adalah respons terhadap serangan, ini adalah upaya menyeimbangkan kekuatan, dan ini adalah alat untuk bertahan, bukan menyerang.
Dalam dunia ideal, jalur laut harus tetap terbuka. Namun dalam dunia nyata—di tengah perang—bahkan jalur paling vital pun bisa berubah menjadi medan perlawanan.
Dan bagi Iran, Hormuz bukan sekadar selat. Ia adalah simbol bahwa negara yang ditekan tetap memiliki cara untuk melawan. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
