BERITAALTERNATIF.COM – Puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor PLN Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (8/9/2026).
Aksi tersebut merupakan demonstrasi jilid kedua yang digelar mahasiswa setelah sebelumnya menyampaikan aspirasi melalui aksi jilid pertama terkait persoalan pemadaman listrik bergilir di wilayah Kukar.
Presiden BEM Unikarta, Zulkarnain, mengatakan aksi jilid kedua dilakukan karena mahasiswa menilai sejumlah persoalan yang sebelumnya disampaikan kepada pihak PLN belum mendapatkan penjelasan secara transparan.
Dia menjelaskan, pada aksi jilid pertama mahasiswa sempat melakukan dialog dengan manajer PLN yang saat itu menjabat. Dalam dialog tersebut, mahasiswa meminta transparansi mengenai dasar penerapan pemadaman listrik bergilir di wilayah Kukar.
“Pada aksi jilid pertama, kami membawa beberapa poin tuntutan. Salah satunya meminta transparansi apa sebenarnya yang menjadi dasar pemadaman listrik bergilir yang dilakukan,” katanya kepada awak media Berita Alternatif.
Menurutnya, pihak PLN saat itu menjelaskan terdapat dua faktor yang menyebabkan gangguan terhadap pasokan listrik, yakni faktor eksternal dan internal.
Untuk faktor eksternal, ungkapnya, mahasiswa dapat memahami penjelasan PLN mengenai gangguan yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan alam, seperti angin kencang.
Selain itu, gangguan juga dapat terjadi akibat hewan yang berada di jaringan listrik, seperti ular maupun tupai, yang dapat menyebabkan korsleting ketika menyentuh kabel listrik.
“Hal itu kami dengan sangat jelas bisa memahami dan menerima,” ujarnya.
Namun, mahasiswa mempertanyakan faktor internal yang disebut PLN berkaitan dengan kendala teknis.
Ia menilai penjelasan mengenai kendala teknis tersebut belum disampaikan secara terperinci kepada masyarakat.
“Yang menjadi pertanyaan kami sebenarnya, faktor internalnya apa? Karena berdasarkan penjelasan mereka, faktor internal ini sejatinya disebabkan oleh adanya kendala teknis,” katanya.
Zulkarnain meminta PLN menjelaskan secara terbuka titik kerusakan maupun persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman listrik terjadi.
“Kalaupun memang ada titik-titik kerusakan, sampaikan kepada kami di mana titik kerusakan tersebut. Kalaupun memang ada problem di internal PLN, sampaikan kepada kami apa yang menjadi problem internal tersebut,” tegasnya.
Dia berpendapat, hingga aksi jilid kedua digelar, mahasiswa belum mendapatkan informasi yang dianggap memadai mengenai persoalan internal tersebut.
Atas dasar itu, mahasiswa membawa dua tuntutan utama dalam aksi jilid kedua. Tuntutan pertama adalah penolakan terhadap pemadaman listrik bergilir di seluruh wilayah Kabupaten Kukar.
Dia mengatakan, mahasiswa tidak ingin persoalan pemadaman hanya diselesaikan di wilayah tertentu, sementara pemadaman kemudian terjadi di wilayah lainnya.
Ia mencontohkan, setelah aksi jilid pertama digelar, pemadaman listrik di Tenggarong sempat tidak terjadi selama sekitar dua minggu. Namun, persoalan serupa kemudian muncul di sejumlah wilayah lain di Kukar.
Zulkarnain menyebut sejumlah wilayah yang menurut mahasiswa kemudian mengalami pemadaman, termasuk kawasan pesisir, Muara Kaman, Sebulu dan beberapa wilayah lainnya.
Kondisi tersebut membuat mahasiswa menduga bahwa persoalan pemadaman hanya bergeser dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
“Artinya kami menduga bahwa PLN ini seakan ketika tidak terjadi pemadaman di Kota Tenggarong, persoalan bakal selesai. Tentu seluruh wilayah akan kami kawal. Seluruh wilayah akan kami suarakan ketika ada problem yang terjadi,” katanya.
Karena itu, BEM Unikarta meminta agar tidak ada lagi kebijakan pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Kukar.
Tuntutan kedua, mahasiswa meminta manajer PLN Tenggarong yang baru mengundurkan diri dari jabatannya.
Dia mengatakan bahwa tuntutan tersebut muncul karena mahasiswa menilai pimpinan PLN di tingkat unit harus memiliki keberanian untuk menyampaikan penolakan apabila mendapatkan instruksi yang berujung pada pemadaman listrik bergilir.
“Bagi kami, manajer ULP Tenggarong harus dengan tegas mengatakan tolak jika kemudian ada instruksi pemadaman listrik bergilir,” ujarnya.
Ia menilai masyarakat Kukar berhak memperoleh pelayanan listrik yang baik, terlebih Kukar merupakan salah satu daerah penghasil batu bara.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai rasa keadilan apabila daerah penghasil sumber daya energi justru masih menghadapi pemadaman listrik bergilir.
“Kutai Kartanegara ini kan merupakan daerah penghasil. Salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia,” katanya.
Zulkarnain menilai pemerintah perlu memperhatikan pemerataan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat daerah penghasil.
“Kami tidak melihat asas keadilan di situ. Bagi kami Kutai Kartanegara ini tidak hanya dikeruk isi alamnya, tidak hanya diambil kekayaan alamnya, juga harus mendapatkan keadilan setara dengan apa yang diambil dari wilayah tersebut,” tegasnya.
Dia juga menyoroti aktivitas pengangkutan batu bara melalui Sungai Mahakam yang menurutnya berlangsung setiap hari.
“Bayangkan puluhan, bahkan ratusan ponton bermuatan batu bara lalu-lalang di Sungai Mahakam tiap harinya keluar dan meninggalkan wilayah Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Karena itu, mahasiswa meminta agar pemerintah daerah dan PLN memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pasokan listrik, terpenuhi dengan baik.
“Kami juga harus memastikan dan menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya ULP Tenggarong, untuk bisa memastikan supaya sebelum kapal-kapal bermuatan batu bara itu meninggalkan Kutai Kartanegara, harus dipastikan terlebih dahulu supaya wilayah Kutai Kartanegara keseluruhannya itu bisa dialiri listrik dengan baik,” katanya.
Ia menegaskan, aksi mahasiswa tersebut berangkat dari keresahan masyarakat yang terdampak pemadaman listrik.
Sebelum menggelar aksi, BEM Unikarta juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat. Dari posko tersebut, mahasiswa mengaku menerima berbagai keluhan terkait dampak pemadaman listrik.
“Ada banyak sekali masyarakat yang mengadu ketika kemudian pemadaman listrik itu dilakukan. Elektroniknya rusak, pekerjaan-pekerjaannya terhambat, lalu kemudian penghasilannya berkurang,” ungkapnya.
Menurutnya, dampak pemadaman tidak hanya berkaitan dengan terganggunya aktivitas rumah tangga, tetapi juga dapat memengaruhi pekerjaan dan pendapatan masyarakat.
“Hal-hal tersebut seharusnya tidak berlarut-larut terjadi. Kami meminta supaya permasalahan ini bisa segera terselesaikan,” tegasnya.
Dalam aksi jilid kedua yang berlangsung Selasa siang, Zulkarnain mengaku mahasiswa kecewa karena manajer PLN Tenggarong yang baru tidak menemui massa aksi.
Dia menegaskan, ketidakhadiran pimpinan PLN yang baru menjadi salah satu hal yang disayangkan mahasiswa, mengingat aksi tersebut secara khusus membawa tuntutan dan mempertanyakan persoalan pelayanan listrik di wilayah Kukar.
“Kami sangat kecewa karena manajer PLN Tenggarong yang baru tidak berani menemui massa aksi,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadha
Editor: Devi Nila Sari
