BERITAALTERNATIF.COM – Publikasi teks nota kesepahaman antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat, terlepas dari penilaian politik para pendukung maupun penentangnya, dari sudut pandang hukum internasional dan teknik penyusunan perjanjian internasional layak mendapat perhatian serius.
Pengalaman dua dekade terakhir menunjukkan bahwa dalam hubungan Iran dan Amerika, pentingnya cara penyusunan komitmen serta mekanisme pelaksanaannya tidak kalah penting dibandingkan dengan prinsip dasar kesepakatan itu sendiri. Terkadang sebuah kalimat yang ambigu, jaminan pelaksanaan yang tidak sempurna, atau mekanisme yang tidak seimbang dapat menentukan nasib sebuah kesepakatan yang telah dinegosiasikan selama bertahun-tahun.
Hal pertama yang menarik perhatian dalam mempelajari teks yang telah dipublikasikan adalah sifat dari dokumen itu sendiri. Dalam pasal keempat belas disebutkan bahwa “kesepakatan final” di masa depan akan disahkan melalui sebuah resolusi yang mengikat dari Dewan Keamanan PBB. Kalimat ini dengan jelas menunjukkan bahwa kita belum berhadapan dengan sebuah kesepakatan final dan menyeluruh, melainkan lebih kepada sebuah kerangka awal yang dimaksudkan untuk menyediakan dasar menuju tercapainya kesepakatan final.
Dengan kata lain, bagian penting dari hak dan kewajiban kedua pihak masih ditunda untuk dibahas di masa mendatang.
Hal ini pada dirinya sendiri bukanlah sebuah kelemahan, tetapi pengalaman dalam negosiasi internasional menunjukkan bahwa semakin banyak persoalan mendasar yang diserahkan kepada tahap berikutnya, semakin besar kemungkinan terjadinya perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan.
Dalam teks yang dipublikasikan, istilah seperti “akan disepakati”, “akan disetujui secara timbal balik”, dan “kesepakatan final” berulang kali disebutkan; istilah-istilah ini menunjukkan bahwa banyak persoalan penting masih belum ditentukan.
Di sisi lain, dalam teks saat ini, beberapa unsur yang dikenal dalam perjanjian internasional penting belum terlihat. Masih belum jelas maksud dari penghapusan sanksi secara tepat mencakup jenis sanksi yang mana, apa ukuran untuk menilai penghapusan pembatasan perbankan dan keuangan, serta lembaga mana yang akan menentukan bahwa masing-masing pihak telah melaksanakan kewajibannya atau belum.
Ketidakjelasan ini mungkin dapat dikelola dalam suasana politik negosiasi, tetapi dalam tahap pelaksanaan dapat berubah menjadi sumber perselisihan serius.
Salah satu pelajaran hukum terpenting dari JCPOA justru dimulai dari titik ini. Dalam JCPOA, sebagian besar komitmen Iran memiliki sifat nyata, dapat diukur, dan dapat diverifikasi. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dapat melakukan inspeksi, memberikan laporan, dan mengumumkan tingkat pelaksanaan komitmen.
Namun di sisi lain, persoalan penghapusan sanksi dan manfaat ekonomi Iran dari hasil kesepakatan tidak memiliki tingkat transparansi yang sama. Akibatnya, muncul situasi di mana secara hukum sanksi telah dicabut, tetapi secara praktik banyak dampak ekonomi yang diharapkan tidak terealisasi.
Hari ini pertanyaan mendasar yang sama kembali muncul; jika Amerika Serikat mencabut sebagian sanksi tetapi bank-bank besar, lembaga keuangan, dan perusahaan internasional tetap menolak bekerja sama dengan Iran, apakah dapat dikatakan bahwa kewajiban Amerika telah dilaksanakan?
Jawaban terhadap pertanyaan ini dalam teks yang dipublikasikan belum begitu jelas, dan hal ini dapat menjadi sumber perbedaan penafsiran di masa depan.
Namun mungkin poin terpenting yang harus dipelajari dari pengalaman JCPOA adalah masalah jaminan pelaksanaan. Setiap kesepakatan internasional baru memiliki nilai nyata ketika pelanggarannya menimbulkan biaya bagi pihak yang melanggar.
Salah satu kritik yang selama beberapa tahun terakhir disampaikan oleh banyak ahli hukum dan pakar adalah bahwa biaya keluar atau tidak melaksanakan kesepakatan bagi pihak lain tidak dirancang cukup berat, sementara sebagian besar tindakan Iran memiliki sifat segera, nyata, dan dalam beberapa hal sulit untuk dikembalikan.
Contoh nyata dari kondisi ini dapat dilihat dalam mekanisme yang disebut “snapback”. Terlepas dari pembahasan politik, dari sudut pandang teknis hukum, mekanisme ini selalu menjadi bahan perdebatan.
Sebab strukturnya dirancang sedemikian rupa sehingga apabila terdapat tuduhan pelanggaran kesepakatan, pengembalian sanksi Dewan Keamanan relatif lebih mudah dibandingkan mencegahnya. Oleh karena itu, banyak ahli hukum sejak awal memperingatkan mengenai ketidakseimbangan dalam pembagian risiko hukum antara kedua pihak.
Saat ini, ketika kembali muncul pembicaraan tentang kesepakatan baru, wajar jika pengalaman ini menjadi perhatian. Tidak ada kesepakatan yang bertahan lama tanpa keseimbangan hukum.
Jika untuk pelaksanaan kewajiban disiapkan mekanisme verifikasi yang tepat, maka untuk pelanggaran kewajiban juga harus terdapat jaminan pelaksanaan yang efektif.
Jika pembatasan dapat dikembalikan apabila terjadi pelanggaran kesepakatan, maka hak dan instrumen timbal balik bagi pihak yang dirugikan juga harus sama jelas dan dapat dijalankan.
Hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah persoalan penyelesaian sengketa. Teks yang dipublikasikan masih belum memberikan jawaban yang jelas mengenai pertanyaan: jika terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan kewajiban, lembaga mana yang akan mengambil keputusan akhir.
Pengalaman hukum internasional menunjukkan bahwa banyak krisis yang muncul dari kesepakatan bukan berasal dari prinsip kesepakatan itu sendiri, tetapi dari perbedaan dalam menafsirkan isi kesepakatan tersebut.
Secara keseluruhan, apa yang dipublikasikan hari ini harus dianggap bukan sebagai sebuah kesepakatan komprehensif dan final, melainkan sebuah kerangka menuju tercapainya kesepakatan final.
Keberhasilan atau kegagalan proses ini bukan bergantung pada ungkapan politik maupun bahkan penerbitan kemungkinan resolusi Dewan Keamanan, tetapi bergantung pada kualitas desain hukum dari kesepakatan final.
Pengalaman JCPOA adalah sebuah modal hukum yang berharga bagi Republik Islam Iran; sebuah modal yang biayanya telah dibayar dan kini harus diubah menjadi pengetahuan dalam melakukan negosiasi dan menyusun kesepakatan.
Jika pelajaran dari pengalaman tersebut diperhatikan dengan benar, maka dapat diharapkan bahwa kemungkinan kesepakatan masa depan akan memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih besar.
Namun jika kelemahan struktural yang sama, ketidakjelasan yang sama, dan ketidakseimbangan hukum yang sama kembali terulang, maka sekadar mengganti nama kesepakatan atau menerbitkan resolusi baru tidak akan menjamin hasil yang berbeda. (*)
Penulis: Morteza Abdi
Sumber: Mehr News
