BERITAALTERNATIF.COM – Kedutaan Besar China di Washington dengan tegas menolak tuduhan terbaru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan menyatakan bahwa China “tidak pernah dan tidak akan pernah” mencampuri pemilihan presiden AS.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada RIA Novosti pada Kamis (16/7/2026), juru bicara kedutaan menegaskan kembali komitmen lama Beijing terhadap prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
“China tidak pernah dan tidak akan pernah mencampuri pemilihan presiden Amerika Serikat,” kata juru bicara tersebut. “Pemilu Amerika Serikat adalah urusan dalam negeri Amerika Serikat. Hasilnya ditentukan oleh suara rakyat Amerika.”
Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas klaim terbaru Trump yang menyebut bahwa China telah melakukan “segala cara yang mungkin” untuk menghalangi upayanya terpilih kembali pada tahun 2020.
Trump juga menuduh para pejabat intelijen AS dengan sengaja menyembunyikan informasi tersebut dari Gedung Putih.
Sebelumnya pada 17 Juli, Trump menggunakan pidato utama dari Gedung Putih untuk kembali menegaskan klaim yang tidak didukung bukti mengenai kecurangan pemilu dan campur tangan China, sambil memperingatkan bahwa sistem pemungutan suara AS masih rentan menjelang pemilu sela pada November.
Dalam pidatonya, dia mendesak para anggota parlemen untuk mengadopsi aturan pemungutan suara yang lebih ketat, meskipun beberapa usulannya hanya memperoleh dukungan terbatas, bahkan dari anggota Partai Republiknya sendiri.
“Kita tidak boleh lagi menyaksikan pemilu yang dicuri,” ujar presiden tersebut, mengulang kembali keluhannya yang telah lama disampaikan mengenai kekalahannya pada pemilu tahun 2020 dari mantan Presiden Joe Biden.
Sebagai bagian dari pidatonya, Trump mengumumkan deklasifikasi informasi intelijen yang menurutnya membuktikan bahwa China secara ilegal memperoleh 220 juta berkas pemilih AS selama siklus pemilu 2020, sebuah pelanggaran yang ia gambarkan sebagai kompromi terbesar terhadap data pemilu dalam sejarah Amerika.
Dia juga menuduh, tanpa memberikan bukti, bahwa lebih dari 250.000 warga non-AS terdaftar sebagai pemilih di empat negara bagian.
Klaim Trump yang berulang kali menyatakan bahwa pemilihan presiden tahun 2020 telah dicurangi secara konsisten gagal bertahan dalam berbagai pemeriksaan.
Lebih dari 60 gugatan hukum yang diajukan setelah pemilu tidak menghasilkan satu pun putusan yang menetapkan adanya kecurangan yang cukup untuk mengubah hasil pemilu.
Penghitungan ulang, audit independen, dan penyelidikan berikutnya, termasuk yang dilakukan di bawah Departemen Kehakiman pemerintahannya sendiri, juga tidak menemukan bukti adanya kecurangan yang meluas yang dapat mengubah hasil akhir.
Pada 17 Juli, Trump memberhentikan tiga anggota terakhir yang masih tersisa dari Komisi Bantuan Pemilu AS (Election Assistance Commission/EAC), lembaga federal independen yang bertanggung jawab mengawasi standar sistem pemungutan suara dan keamanan pemilu, menurut laporan The Guardian.
Pemberhentian besar-besaran tersebut secara efektif melumpuhkan komisi itu, satu-satunya lembaga federal yang secara khusus menangani administrasi pemilu, hanya beberapa bulan sebelum pemilu sela pada November.
Gedung Putih membela langkah tersebut dengan mengacu pada perluasan kewenangan presiden yang diberikan melalui putusan terbaru Mahkamah Agung, namun para pengkritik mengecamnya sebagai tindakan perebutan kekuasaan yang terang-terangan.
Para petinggi Partai Demokrat dan tokoh hak-hak sipil segera mengecam tindakan tersebut, dengan menggambarkannya sebagai bentuk keputusasaan politik menjelang siklus pemilu yang mereka perkirakan akan menjadi masa yang berat bagi presiden.
Derrick Johnson, Presiden organisasi hak-hak sipil NAACP, menyampaikan kecaman keras dengan menyatakan bahwa Trump mengetahui para pemilih akan menolak “segala hal yang ia perjuangkan” pada November.
Johnson menyebut kondisi ekonomi yang “menghancurkan”, konflik yang terus berlangsung hingga menimbulkan korban warga Amerika, serta tindakan ICE sebagai faktor yang memicu ketidakpuasan publik.
“Ia takut terhadap kekuatan suci yang kita semua miliki sebagai pemilih,” kata Johnson, seraya berpendapat bahwa rasa takut merupakan pendorong di balik upaya presiden untuk “mencurangi” pemilu.
“Tuan Presiden, rencana Anda akan gagal total,” tambahnya. “Jika Anda berpikir rakyat Amerika akan membiarkan fasisme, maka Anda keliru besar.”
Johnson berjanji bahwa NAACP akan melakukan “segala sesuatu yang ada dalam kekuasaannya” untuk memobilisasi para pemilih dan memastikan suara mereka didengar di tempat pemungutan suara, yang menandai semakin memanasnya pertarungan mengenai integritas pemilu menjelang pemilu sela. (*)
Sumber: Al Mayadeen
