BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat Timur Tengah Dina Y. Sulaeman menilai bahwa kegagalan persatuan di Palestina selama ini bukanlah karena ketidakmampuan rakyatnya untuk bersatu, melainkan akibat strategi pecah-belah yang diwariskan oleh kekuatan penjajah sejak masa kolonial.
Menurutnya, skenario politik yang membelah kelompok-kelompok di Palestina seperti Fatah dan Hamas justru merupakan kelanjutan dari politik divide et impera atau memecah belah untuk menguasai.
“Selama ini kan Palestina dianggap tidak bisa bersatu, ada Fatah, ada Hamas, ada faksi lain. Tapi sebenarnya itu bukan karena mereka tidak bisa bersatu, melainkan karena strategi penjajah sejak dulu adalah memecah belah bangsa jajahan. Ada yang dikasih konsesi, ada yang dikasih uang, sehingga proses persatuan itu jadi sulit,” ujar Dina saat diwawancarai di Balikpapan pada Sabtu (11/10/2025).
Dia menjelaskan bahwa saat ini mayoritas rakyat Palestina sudah tidak lagi mempercayai Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin Mahmoud Abbas, karena dianggap terlalu dekat dengan kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara Barat.
“Kalau kita lihat survei-survei, sebagian besar warga Palestina sudah tidak menyukai otoritas Palestina. Mereka melihat Mahmoud Abbas ini seperti perpanjangan tangan Barat. Karena memang betul, mereka mendapatkan dana dari Amerika dan negara-negara Barat,” jelasnya.
Pernyataan Abbas yang menolak perjuangan bersenjata dan menolak bergabungnya Hamas dalam pemerintahan, menurut Dina, justru memperkuat kesan adanya perpecahan internal yang dimanfaatkan oleh pihak asing.
“Ketika Mahmoud Abbas mengatakan tidak setuju dengan Hamas, itu mempertegas seolah Palestina terpecah. Padahal yang terjadi, sebagian rakyat melihat bahwa justru otoritas Palestina yang menjauh dari semangat perjuangan,” ujarnya.
Meski demikian, ia optimistis bahwa persatuan Palestina tetap bisa terwujud, asalkan tidak ada intervensi dari negara-negara penjajah atau eks-imperialis seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
“Persatuan sangat bisa, asal tidak ada campur tangan negara-negara penjajah ini. Kalau dibiarkan rakyat Palestina sendiri yang menentukan nasibnya, mereka pasti bisa bersatu,” tegasnya.
Dina juga mengusulkan agar masa depan politik Palestina ditentukan melalui referendum, di mana seluruh rakyat—baik warga Palestina maupun penduduk Israel yang ingin tetap tinggal di tanah itu—dapat memilih bentuk pemerintahan yang diinginkan.
“Referendum itu seperti yang terjadi di Afrika Selatan dulu. Rezim apartheid ditumbangkan dulu, lalu rakyat, baik kulit putih maupun kulit hitam, sama-sama punya hak memilih membentuk pemerintahan baru,” terangnya.
Menurutnya, konsep One State solution atau satu negara demokratis untuk semua warga di wilayah Palestina-Israel adalah solusi yang paling logis dan manusiawi dibandingkan dengan skema two state solution yang selama puluhan tahun terbukti gagal diwujudkan.
“Kenapa tidak bergerak ke opsi satu negara untuk bersama-sama, tapi negaranya negara Palestina yang demokratis? Kalau negara Israel, dari awal sudah mengatakan itu negara untuk Yahudi, berarti orang Arab tidak diakui. Tapi kalau negara Palestina yang demokratis, semua boleh tinggal di sana apa pun agamanya,” tuturnya.
Namun, dia menegaskan bahwa referendum dan solusi satu negara hanya mungkin terlaksana jika rezim Zionis Israel tumbang terlebih dahulu.
“Selama masih ada rezim Zionis, itu tidak akan bisa. Skenario ini hanya bisa berjalan kalau rezimnya tumbang. Seperti di Afrika Selatan dulu, rezim apartheid tumbang lewat gerakan boikot ekonomi global. Sekarang pun masyarakat sipil dunia sedang bergerak melakukan hal serupa,” jelasnya.
Gerakan boikot, divestasi, dan sanksi yang kini semakin meluas di berbagai negara dinilainya sebagai langkah strategis untuk melemahkan fondasi ekonomi rezim Zionis, yang menjadi syarat utama bagi perubahan politik di kawasan tersebut.
Ia juga menyoroti kurangnya diskursus akademik di Indonesia mengenai solusi satu negara bagi Palestina.
Dina mendorong pemerintah dan kalangan akademisi untuk lebih aktif mengedukasi publik dan membuka ruang dialog.
“Edukasi sangat penting. Di luar negeri, ide one state solution sudah banyak dibahas, tapi di Indonesia belum meluas. Padahal karya ilmiah, jurnal, dan buku internasional tentang ini sudah sangat banyak,” katanya.
Dia meminta pemerintah Indonesia agar bersikap lebih terbuka dalam menyusun kebijakan luar negeri terkait Palestina, dengan melibatkan berbagai pandangan akademisi secara seimbang.
“Pemerintah harus membuka diri, mendengarkan pandangan dari berbagai pihak. Pidato pejabat tinggi negara, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo baru-baru ini, harusnya mewakili suara Indonesia, bukan pandangan segelintir orang,” tegasnya.
Ia menyinggung perubahan nada diplomasi yang dianggap lebih lunak terhadap Israel.
Menurutnya, penyusunan arah diplomasi Indonesia seharusnya mencerminkan posisi moral bangsa yang selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
“Suara Indonesia adalah suara kemerdekaan dan keadilan. Itu tidak boleh ditentukan oleh segelintir pihak yang mungkin punya kepentingan politik,” ujarnya.
Dina menegaskan, jalan menuju perdamaian sejati di Palestina bukan melalui kompromi politik yang menunda-nunda kemerdekaan, melainkan melalui perubahan fundamental yang menghapus sistem apartheid Zionis, membuka jalan bagi referendum demokratis, dan memberi kesempatan rakyat menentukan nasibnya sendiri.
“Kalau rezim Zionisnya tumbang, ideologi berubah, dan semua warga diberi hak yang sama, maka Palestina bisa menjadi negara demokratis yang benar-benar merdeka untuk semua,” pungkasnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
