Oleh: Dr. Muhsin Labib*
Mengapa di banyak negara yang mengaku demokratis masih muncul mentalitas feodal dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah?
Problem utamanya bukan sekadar sistem politik, melainkan cara berpikir masyarakat dan pejabat terhadap makna kekuasaan. Banyak orang mengira pemerintah adalah pemimpin dalam pengertian hakiki, sementara rakyat adalah pihak yang harus tunduk. Cara pandang seperti itu bertentangan dengan esensi republik dan demokrasi.
Dalam republik, sumber legitimasi berada pada rakyat. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif memperoleh kewenangan dari rakyat—karena itu istilah “pemimpin” terhadap pejabat negara hanya bersifat administratif dan metaforis, bukan ontologis. Pemerintah bukan tuan negara, melainkan pelaksana amanat publik. Mereka dipekerjakan rakyat, digaji oleh uang rakyat, dan dapat diganti oleh rakyat melalui mekanisme konstitusional. Hubungan antara keduanya bukan hubungan majikan feodal dengan bawahan, melainkan hubungan kontraktual dalam kerangka sosial-politik modern.
Ketika rakyat memosisikan diri sebagai bawahan, keberanian moral untuk mengawasi kekuasaan menjadi lumpuh—kritik dianggap pembangkangan, pertanyaan dianggap ancaman, dan ruang publik kehilangan daya korektifnya. Penyimpangan kekuasaan mudah tumbuh sebab tidak ada kontrol sosial yang sehat. Sebaliknya, ketika pejabat merasa diri sebagai penguasa absolut, kritik dipersepsi sebagai permusuhan—padahal kritik dalam demokrasi adalah mekanisme koreksi agar kekuasaan tetap dalam jalurnya.
Negara tetap dapat berdiri dengan pemilu, parlemen, dan institusi formal lainnya—tetapi seluruh itu berubah menjadi dekorasi politik semata apabila mentalitas feodal masih mendominasi. Demokrasi lalu tinggal simbol dan prosedur administratif tanpa ruh kedaulatan rakyat yang nyata. Makna republik harus dikembalikan kepada fondasinya: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam kerangka itu, pemerintah tidak perlu antikritik, dan rakyat tidak perlu takut mengkritik.
Ketika ruang kritik ditutup, akumulasi kekecewaan sosial berubah menjadi kemarahan yang kehilangan bentuk rasionalnya. Cercaan, hujatan, dan penghinaan sering muncul bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai ledakan frustrasi publik yang tidak memperoleh saluran yang sehat.
Mengapa setiap krisis ekonomi selalu berubah menjadi arena saling menyalahkan, padahal kehancuran ekonomi tidak pernah lahir dari satu faktor tunggal?
Banyak masyarakat memandang problem ekonomi secara terlalu sederhana: ketika keadaan memburuk, seluruh kesalahan diarahkan kepada pemerintah; ketika ada keberhasilan, seluruh pujian juga diarahkan kepada pemerintah. Cara berpikir seperti itu tidak sesuai dengan kenyataan ekonomi modern yang sangat kompleks.
Negara-negara yang dianggap kuat pun pernah mengalami guncangan serius. Eropa menghadapi krisis Yunani, Islandia, Spanyol, bahkan Italia. Namun konsolidasi dan solidaritas membuat problem itu dapat ditekan—karena mereka menyadari bahwa ketika ekonomi terguncang, yang dibutuhkan adalah koordinasi kolektif, bukan kompetisi kebencian. Pemerintah memiliki andil dalam krisis. Pengusaha memiliki andil. Masyarakat juga memiliki andil. Ekonomi adalah jaringan perilaku kolektif—ketika seluruh elemen hanya sibuk menyalahkan pihak lain tanpa introspeksi, krisis justru makin dalam.
Problem besar demokrasi hari ini adalah ekstremitas politik. Satu kelompok mendukung pemerintah secara membabi buta hingga loyalitas berubah menjadi pemujaan dan pemerintah kehilangan ruang koreksi. Kelompok lain hidup dalam oposisi permanen—seluruh kebijakan dianggap buruk, seluruh keadaan dianggap kegagalan total—hingga kritik kehilangan objektivitas dan berubah menjadi pelampiasan kebencian. Kedua ekstrem itu sama-sama merusak. Tidak semua problem ekonomi lahir dari satu keputusan, dan tidak semua kesulitan dapat diselesaikan secara instan. Ada faktor global, geopolitik, psikologi publik, perilaku konsumsi, hingga ketidakdisiplinan ekonomi masyarakat sendiri.
Ekonomi bukan sekadar angka di layar perdagangan valuta asing—ekonomi juga persoalan psikologi sosial. Kepercayaan publik memiliki pengaruh besar terhadap kekuatan mata uang dan stabilitas pasar. Kepanikan massal, fanatisme politik, dan egoisme individu dapat mempercepat pelemahan ekonomi nasional dari dalam. Ketika mata uang mengalami tekanan, kesadaran untuk menjaga stabilitas harus menjadi milik seluruh masyarakat—bukan hanya pemerintah. Perbedaan politik tidak boleh berubah menjadi sabotase sosial terhadap kepentingan bersama.
Demokrasi yang sehat tidak lahir dari pemujaan kepada kekuasaan, dan juga tidak lahir dari kebencian tanpa batas kepada pemerintah. Demokrasi yang sehat lahir dari kesadaran bahwa negara adalah amanat bersama—pemerintah tidak boleh merasa sebagai pemiliknya, dan rakyat tidak boleh memperlakukannya sebagai objek pelampiasan emosi politik. Dalam republik yang sehat, pemerintah harus cukup dewasa untuk menerima kritik tanpa paranoia, sementara rakyat harus cukup dewasa untuk mengkritik tanpa kebencian. Ketika kedua kesadaran itu bertemu, demokrasi tidak lagi menjadi simbol administratif semata—melainkan ruang hidup yang benar-benar dijaga bersama. (*Cendekiawan Muslim)
