Oleh: Dr. Muhsin Labib* Mengapa di banyak negara yang mengaku demokratis masih muncul mentalitas feodal dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah? Problem utamanya bukan sekadar sistem politik, melainkan cara berpikir masyarakat dan pejabat terhadap makna kekuasaan. Banyak orang mengira pemerintah adalah pemimpin dalam pengertian hakiki, sementara rakyat adalah pihak yang harus tunduk. Cara pandang seperti […]
BERITAALTERNATIF.COM — Perjalanan hidup seseorang tokoh sering kali tidak lahir dari ruang-ruang besar, melainkan dari kampung-kampung sederhana. Hal itu tercermin dalam sosok Muhammad Idham, wajah baru yang saat ini merasakan hangatnya kursi anggota DPRD Kutai Kartanegara dari Dapil II. Idham bisa dibilang merupakan tokoh masyarakat yang memulai langkahnya dari desa hingga akhirnya duduk di kursi […]
BERITAALTERNATIF.COM — Setelah menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) melanjutkan penyampaian aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan DPRD Kukar di ruang Badan Musyawarah (Bamus) terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui jalur DPRD. Dalam forum tersebut, koordinator aksi sekaligus Menteri Kajian Strategis BEM Unikarta, […]
BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan antarpartai politik di lembaga legislatif. Mekanisme tersebut dikhawatirkan melahirkan tarik-menarik kepentingan politik yang justru melemahkan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara, Zulhansyah, menilai bahwa Pilkada di DPRD akan membuka ruang negosiasi politik yang […]
Oleh: Izmil Patola* Perdebatan mengenai mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) antara pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetap menjadi isu krusial dalam hukum tata negara Indonesia. Studi ini memberikan analisis yuridis kritis mengenai implikasi pengembalian Pilkada ke DPRD. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menemukan bahwa meskipun pemilihan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Amanat Nasional (PAN) Kutai Kartanegara resmi menetapkan Aini Faridah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kukar. Keputusan tersebut menandai estafet kepemimpinan baru setelah perjalanan panjang partai berlambang matahari putih itu di bumi Kukar sejak 1998. “Alhamdulillah saya sudah PAN mulai awal sampai sekarang. Artinya, dari ketua yang […]
BERITAALTERNATIF.COM – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rinda Desianti, menegaskan pentingnya peningkatan peran dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik, khususnya menjelang Pemilu 2029. Saat diwawancarai Berita Alternatif di kantornya pada Rabu (5/11/2025), Rinda mengatakan keterlibatan perempuan di lembaga politik dan pemerintahan mengalami peningkatan, meski persentasenya masih perlu didorong agar […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Mulawarman Samarinda, Saiful Bahtiar, menyoroti rendahnya tingkat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga awal November 2025. Menurutnya, hingga bulan ini penyerapan anggaran belum mencapai 60 persen, padahal tahun anggaran akan segera berakhir dalam waktu kurang dari dua bulan. “Bahkan kalau […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat politik dari Universitas Mulawarman Samarinda, Saiful Bahtiar, menilai pentingnya pengaturan masa jabatan bagi anggota legislatif di berbagai tingkatan—baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota—demi menjamin regenerasi politik dan memperkuat fungsi kaderisasi partai. Menurutnya, dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, tidak ada pembatasan masa jabatan bagi anggota legislatif. “Secara normatif, terutama […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Samarinda, Dr. Herdiansyah Hamzah, menilai pembatasan masa jabatan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mulai dipertimbangkan secara serius. Menurutnya, ketiadaan pembatasan periode jabatan berpotensi memunculkan penyalahgunaan kekuasaan dan menghambat regenerasi politik. “Problem periode masa jabatan anggota DPR yang tidak pernah dibatasi sebenarnya sudah pernah diuji […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menilai bahwa jabatan anggota legislatif seharusnya dibatasi seperti halnya jabatan eksekutif. Menurutnya, tanpa pembatasan periodesasi, demokrasi di Indonesia akan kehilangan makna karena tidak terjadi sirkulasi kepemimpinan yang sehat. “Secara ketentuan memang tidak ada yang membatasi masa jabatan anggota DPR. Tetapi […]
BERITAALTERNATIF.COM – Administratur Utama Komisariat Pusat Komite Transparansi Pembangunan, Denny Ruslan, menilai bahwa akar persoalan praktik korupsi dan pungutan liar di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar berawal dari rendahnya integritas penyelenggara negara serta mahalnya biaya politik yang harus mereka tanggung. “Sebenarnya ini berangkat dari integritas dari para penyelenggara negara juga. Kenapa ini saya sampaikan? Karena […]