Oleh: Dr. Muhsin Labib* Mengapa di banyak negara yang mengaku demokratis masih muncul mentalitas feodal dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah? Problem utamanya bukan sekadar sistem politik, melainkan cara berpikir masyarakat dan pejabat terhadap makna kekuasaan. Banyak orang mengira pemerintah adalah pemimpin dalam pengertian hakiki, sementara rakyat adalah pihak yang harus tunduk. Cara pandang seperti […]
Oleh: Supardi* Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, langkah yang ditempuh oleh warga untuk menguji suatu peraturan daerah atau peraturan kepala daerah sejatinya bukanlah sesuatu yang perlu dipandang negatif. Sebaliknya, hal tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral warga negara dalam mendorong perbaikan tata […]
Oleh: Dr. Muhsin Labib* Dalam kehidupan sosial dan politik, sikap kritis kerap disederhanakan secara keliru. Kritik tidak dipahami sebagai upaya menilai kebijakan, melainkan segera ditarik menjadi soal sikap terhadap kekuasaan. Dari sini, kritik kehilangan pijakan rasionalnya dan berubah menjadi label politis yang dangkal. Cara pandang semacam ini tumbuh dari logika biner yang malas berpikir. Mengkritik […]
BERITAALTERNATIF.COM — Jurnalis senior Felanans Mustari menegaskan bahwa pers yang merdeka memiliki peran fundamental dalam menjaga dan menguatkan demokrasi, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat luas. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pemateri dalam Diskusi Publik Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar oleh SMSI Kukar dan UKM Pers Unikarta di Ruang Kuliah Fakultas […]
Oleh: Dr. Muhsin Labib* Kasus Jeffrey Epstein tidak bermula dari sebuah penyingkapan, melainkan dari sebuah pembiaran yang disengaja. Selama dekade-dekade gelap, ia hidup sebagai rahasia umum di kalangan terbatas—sebuah paradoks di mana aparat hukum, media arus utama, dan institusi negara berada pada jarak yang janggal: terlalu dekat untuk tidak mengetahui, namun terlalu jauh untuk bertindak. […]
BERITAALTERNATIF.COM — Wacana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui mekanisme tidak langsung kembali menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Isu tersebut dinilai berpotensi menggerus kedaulatan rakyat dan membuka ruang konsolidasi kekuasaan elite politik. Kritik keras itu disampaikan Ketua Umum DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Kukar, Renanda Kusuma, yang menilai Pilkada tidak langsung justru menjauhkan […]
BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai berpotensi menekan sengketa hukum, namun tetap menyisakan persoalan serius terkait praktik transaksional politik di kalangan elite partai. Pengamat hukum dari Universitas Kutai Kartanegara, Jamaluddin, menilai secara yuridis mekanisme Pilkada melalui DPRD memungkinkan konflik hukum menjadi jauh lebih minim dibandingkan pemilihan langsung […]
Oleh: Ellisa Wulan Oktavia* Pergantian tahun ini menjadi momen penting bagi Indonesia, ditandai dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membuka babak baru dalam sejarah hukum nasional. Pemerintah memandang KUHP baru sebagai simbol kemandirian hukum Indonesia yang tidak lagi bergantung pada peninggalan kolonial. Hukum pidana bukan sekadar soal identitas nasional, melainkan sebagaimana negara memosisikan […]
BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap mekanisme tersebut karena dinilai berpotensi melemahkan demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat. Ketua BEM Unikarta, Zulkarnain, mengatakan bahwa pihaknya memandang wacana tersebut secara obyektif dengan […]
BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan antarpartai politik di lembaga legislatif. Mekanisme tersebut dikhawatirkan melahirkan tarik-menarik kepentingan politik yang justru melemahkan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara, Zulhansyah, menilai bahwa Pilkada di DPRD akan membuka ruang negosiasi politik yang […]
Oleh: Dr. Muhsin Labib* Terpilihnya kembali Donald Trump pada 2024 bukan sekadar kemenangan elektoral, melainkan pengakuan telanjang atas watak imperial Amerika Serikat. Peristiwa ini menandai titik ketika topeng moralisme, diplomasi halus, dan retorika “penyebaran demokrasi” akhirnya dilepas tanpa sisa. Apa yang selama ini disamarkan di balik jargon hak asasi manusia dan stabilitas global kini diucapkan […]
Oleh: Izmil Patola* Jabatan wakil kepala daerah merupakan elemen penting dalam struktur eksekutif di tingkat lokal. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah (pecah kongsi). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta meninjau urgensi keberadaan jabatan tersebut dalam efektivitas penyelenggaraan […]