Kutai Kartanegara – Menanggapi persoalan sengketa kepemilikan lahan dalam proyek pembangunan Bendungan Marangkayu, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk melakukan identifikasi dan pemetaan masalah di lapangan.
“Ya, ini sebenarnya kita siapkan tim untuk melakukan identifikasi lebih dalam di sana. Dan kita akan berupaya untuk memberikan yang terbaiklah untuk masyarakat yang ada di sana,” ujar Bupati Aulia saat dimintai keterangan di Tenggarong pada Kamis (10/7/2025).
Menurutnya, pendekatan yang diambil pemerintah daerah harus komprehensif dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Dia menekankan pentingnya memahami konteks sengketa lahan tersebut sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut.
“Karena kan kebijakan ini tidak bisa kita ambil setengah-setengah. Kita harus tahu kontekstualnya seperti apa, sehingga kebijakan yang kita berikan itu betul-betul menyelesaikan masalah,” jelasnya.
Aulia juga mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait sengketa yang terjadi di kawasan pembangunan bendungan tersebut.
Namun, dia memastikan bahwa laporan itu akan segera masuk dan ditindaklanjuti secepatnya. “Mungkin awal minggu depan kita sudah dapat laporan terkait itu,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan akan diambil sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kukar, dan tetap berorientasi pada penyelesaian konflik secara adil dan bijak.
“Pokoknya kalau laporan sudah masuk, nanti kita akan nilai seperti apa masalahnya, dan seperti apa kebijakan yang bisa diambil,” pungkasnya.
Proyek pembangunan Bendungan Marangkayu sendiri merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi pengelolaan sumber daya air di wilayah Kukar dan sekitarnya. Namun, sejumlah kendala di lapangan, termasuk sengketa lahan, masih menjadi tantangan tersendiri bagi kelancaran proyek tersebut. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
