BERITAALTERNATIF.COM – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2023 hingga Juli 2026.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, tercatat 159 kasus kekerasan pada 2023. Jumlah tersebut meningkat menjadi 197 kasus pada 2024 dan 204 kasus pada 2025.
Sementara itu, sepanjang Januari hingga Juli 2026, DP3A Kukar telah mencatat 134 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Kukar, Marhaini, mengungkapkan sejumlah kecamatan yang mendominasi kasus kekerasan terhadap anak pada 2024-2025, di antaranya Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Muara Kaman.
Menurutnya, jumlah kasus pada 2026 masih berpotensi mengalami peningkatan. Hal tersebut lantaran kasus kekerasan yang masuk ke DP3A akan diklasifikasikan berdasarkan jenis kekerasan dan karakteristik korban.
“Ini sebenarnya ada peningkatannya. Ada kasus-kasus itu klasifikasinya seperti kekerasan terhadap anak dan perundungan (bullying). Nanti akan diklasifikasikan berapa kasus kekerasan seksual dan berapa KDRT,” katanya saat diwawancara awak media ini di Kantor DP3A Kukar, Kamis (24/9/2026).
Dia menjelaskan, klasifikasi kasus kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan seksual, perundungan, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelantaran terhadap anak juga dapat masuk dalam kategori kasus yang ditangani.
“Jadi, kasus itu nanti diklasifikasikan. Ada klasifikasi sesuai usia, ada sesuai pendidikan, itu klasifikasinya,” jelasnya.
Ia menyebut kasus yang banyak ditemui selama ini di Kukar antara lain bullying, kekerasan seksual, dan KDRT.
Dalam penanganannya, kata Marhaini, DP3A Kukar memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara DP3A Kukar berperan dalam upaya pencegahan.
“Di sana yang ada penanganannya. Kalau kami di dinas, kami membawahi UPTD. Jadi, kalau kami ini adalah bagian pencegahan,” tuturnya.
Dia menjelaskan, peningkatan jumlah kasus yang tercatat tidak selalu menunjukkan bahwa kekerasan semakin sering terjadi. Salah satu faktornya adalah meningkatnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialami.
Ia menilai, dahulu korban maupun keluarga korban cenderung menutup kasus kekerasan karena menganggapnya sebagai aib. Selain itu, sebagian masyarakat juga belum mengetahui tempat untuk melaporkan kasus.
Saat ini, menurut Marhaini, akses pengaduan dan penanganan telah tersedia sehingga masyarakat lebih mengetahui ke mana harus melapor ketika mengalami atau menemukan kasus kekerasan.
“Kenapa zaman sekarang orang sudah berani speak up? Pertama, dulu itu malu, dianggap aib. Kedua, mereka tidak tahu ke mana mau mengadunya. Sekarang sudah ada tempat mengadu dan penanganan,” ujarnya.
Dia menambahkan, sosialisasi yang dilakukan DP3A juga mendorong masyarakat untuk lebih memahami mekanisme pelaporan.
“Semakin kita memberikan sosialisasi, mereka semakin paham ke mana dan bagaimana mereka harus mengadu. Jadi, bukan berarti karena kita melakukan sosialisasi, kasusnya semakin meningkat. Bisa jadi karena sudah ada yang berani speak up dan berani mengadu,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifa’i
Editor: Ufqil Mubin
