BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim), Dr. Aji Sofyan Effendi, menilai pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian Kaltim.
Menurut Aji Sofyan, besarnya ketergantungan APBD Kaltim terhadap transfer dari pemerintah pusat membuat perubahan alokasi TKD berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Dia menggambarkan, apabila APBD Kaltim yang sebelumnya berada di kisaran Rp 24 Triliun hingga Rp 25 triliun kemudian turun menjadi sekitar Rp 11 triliun, maka penurunan tersebut akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap fiskal daerah.
“Itu kan besar sekali dampaknya bagi Kaltim,” katanya kepada awak media Berita Alternatif pada Sabtu (19/9/2026).
Ia mengatakan, berkurangnya kemampuan fiskal tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan APBD Provinsi Kaltim mengalami defisit.
Aji Sofyan menjelaskan, persoalan defisit APBD tidak berhenti pada persoalan angka-angka fiskal. Ketika kemampuan keuangan daerah menurun, dampaknya dapat dirasakan masyarakat melalui berkurangnya kemampuan pemerintah menjalankan program-program yang telah direncanakan.
“Kalau sudah dampaknya kepada publik, kan sulit itu,” katanya.
Ia mencontohkan berbagai program pemerintah yang telah menjadi bagian dari visi pembangunan daerah. Ketika anggaran mengalami tekanan, sejumlah program tersebut berpotensi mengalami penundaan atau penyesuaian.
“Program Gratispol yang seharusnya bisa menyerap orang dalam jumlah yang lebih banyak, ternyata jumlahnya jadi berkurang karena defisit,” ujarnya.
Aji Sofyan menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan TKD bukan sekadar persoalan administrasi anggaran, melainkan dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Selain sektor pemerintahan, dia menyebut pemangkasan TKD juga berpotensi memberikan efek terhadap sektor riil.
Menurutnya, salah satu dampak yang perlu diperhatikan adalah melemahnya daya beli masyarakat akibat berkurangnya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan belanja pemerintah.
Dia menjelaskan, sumber pendapatan masyarakat tidak hanya berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan APBD. Perekonomian juga ditopang oleh sektor swasta, perusahaan, tenaga kerja, produksi, dan aktivitas perdagangan.
“Meski begitu, daya beli masyarakat Kaltim kan tetap melemah,” ujarnya.
Ia menilai, apabila aktivitas ekonomi perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah dan produksi ikut mengalami tekanan, maka dampaknya dapat merambat kepada pendapatan masyarakat. “Sehingga daya beli masyarakat itu ikut melemah,” ujarnya.
Aji Sofyan mengatakan, melemahnya daya beli tidak selalu berarti aktivitas transaksi ekonomi berhenti sepenuhnya. Masyarakat masih melakukan transaksi, tetapi kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa mengalami penurunan.
Dia menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu dampak yang perlu diperhatikan ketika kemampuan fiskal pemerintah daerah mengalami tekanan.
“Memang transaksi masih terjadi, tapi daya belinya itu rendah,” pungkas Aji Sofyan. (*)
Penulis: Ulwan Firyal Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
