BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat ekonomi Kalimantan Timur, Dr. Aji Sofyan Effendi, mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut semestinya mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru dan mengoptimalkan potensi yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
“Memang kita harus kreatif di tengah kepepet. Ini kan kepepet. Biasanya orang kepepet itu kan akan kreatif,” katanya kepada awak media Berita Alternatif pada Sabtu (19/9/2026).
Aji Sofyan menilai, Provinsi Kaltim harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dengan meningkatkan kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah.
“Jadi, memang Provinsi Kaltim harus mengoptimalkan PAD,” ujarnya.
Dia mengatakan, salah satu sumber PAD yang selama ini memiliki kontribusi besar berasal dari sektor pajak daerah, terutama yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor.
Ia mengungkapkan, potensi tersebut perlu terus dioptimalkan seiring dengan besarnya jumlah kendaraan dan aktivitas ekonomi di Kaltim.
Selain mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, Aji Sofyan menilai pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD.
Dia menyebut perusahaan daerah semestinya dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang semakin penting bagi pemerintah provinsi.
Ia mengatakan, pemerintah daerah masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan melalui dividen dari perusahaan daerah.
“Kita juga masih berharap dari BUMD kita. Perseroda Kalimantan Timur diharapkan untuk bisa memberikan dividen yang lebih besar kepada daerah,” ujarnya.
Aji Sofyan mencontohkan kinerja sejumlah BUMD yang dinilai mampu memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, Bankaltimtara merupakan salah satu perusahaan daerah yang memberikan dividen cukup besar.
Dia juga menyinggung perusahaan daerah lainnya yang dinilai memiliki kinerja positif, salah satunya yang bergerak di sektor migas.
Namun, ia menilai kondisi tersebut belum merata pada seluruh BUMD milik pemerintah daerah.
“Selebihnya kalau yang lain itu kan masih setahap begitu. Bahkan ada yang tidak menyetor dalam beberapa tahun,” ujarnya.
Karena itu, Aji Sofyan mendorong Pemprov Kaltim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan daerah, termasuk kemampuan masing-masing BUMD dalam menghasilkan keuntungan dan memberikan dividen.
“Mestinya kita harus mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah,” katanya.
Selain BUMD, dia menilai aset milik pemerintah daerah merupakan sumber potensial yang perlu dioptimalkan.
Menurutnya, aset daerah yang tidak produktif seharusnya dapat dikelola atau dimonetisasi sehingga menghasilkan pendapatan bagi daerah.
“Aset-aset daerah ini kan sampai pada hari ini juga tidak teroptimalkan dengan baik,” ujarnya.
Ia menyarankan pemerintah daerah perlu memiliki strategi pengelolaan aset yang lebih produktif, sehingga aset tersebut tidak hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi.
“Mestinya aset-aset daerah ini bisa dimonetisasi, sehingga bisa optimal di dalam memberikan kontribusi kepada PAD,” sarannya.
Aji Sofyan menegaskan, optimalisasi PAD melalui pajak daerah, BUMD, dan aset pemerintah daerah dapat menjadi bagian dari strategi Kaltim menghadapi perubahan kapasitas fiskal akibat berkurangnya TKD.
Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat, tetapi memiliki sumber pendapatan daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan. (*)
Penulis: Ulwan Firyal Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
