BERITAALTERNATIF.COM – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara Zulhansyah mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oknum aparat terhadap massa aksi mahasiswa dan masyarakat saat menyuarakan aspirasi terkait pemangkasan Beasiswa Kukar Idaman.
Aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis (14/8/2025) di depan Kantor Bupati Kukar itu diikuti oleh mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara bersama sejumlah elemen masyarakat.
Mereka menuntut agar Pemerintah Kabupaten Kukar membayar penuh Beasiswa Kukar Idaman yang nominalnya dinilai tidak sesuai dengan ketentuan sebelumnya.
Zulhan menyebutkan aksi tersebut awalnya berjalan tertib. Massa fokus menyampaikan aspirasi melalui orasi yang menyoroti penurunan nilai beasiswa dari Rp 5 juta menjadi Rp 1,6 juta per penerima.
Namun, di tengah aksi berjalan, suasana memanas setelah pihaknya membakar ban dan terjadi gesekan antara massa aksi dengan aparat Satpol PP Kukar.
Dia menyatakan HMI Kukar mengecam keras tindakan tersebut dan menilai perbuatan itu bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Massa aksi, lanjutnya, mendapatkan perlakuan represif dari oknum aparat yang jelas tidak pantas dilakukan kepada mahasiswa dan masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat di muka umum.
Menurutnya, aparat seharusnya menjadi pengayom dan pelindung warga negara yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya, bukan justru melakukan tindakan yang mengintimidasi.
Ia pun meminta langkah hukum internal yang tegas kepada oknum yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut. “Agar menjadi peringatan serius bahwa tindakan seperti itu tidak benar dan tidak boleh terulang lagi,” ucapnya kepada awak media Berita Alternatif pada Jumat (15/8/2025).
Pasca insiden tersebut, pihaknya bersama perwakilan massa aksi sudah mendatangi Polres Kukar untuk melakukan konsultasi hukum. Dalam proses itu, mereka telah bertemu dengan oknum yang diduga melakukan tindakan represif.
“Sampai sekarang masih dalam tahap konsultasi. Sudah ada proses mediasi, dan pihak Satpol PP berjanji akan memberikan sanksi berupa peringatan pertama kepada oknum dan pimpinannya,” jelasnya.
Selain mendesak pemberian sanksi, Zulhan meminta Pemkab Kukar menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan masalah beasiswa.
Dia menilai DPRD Kukar juga harus dilibatkan untuk memastikan persoalan ini benar-benar tuntas.
“DPRD sebagai bentuk realisasi komitmen. Kami berharap hal ini menjadi perhatian serius dan direalisasikan secepatnya,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa HMI Kukar akan terus mengawal isu ini sampai ada penyelesaian konkret.
Pasalnya, kata Zulhan, persoalan ini bukan hanya tentang beasiswa. Tapi juga tentang penghormatan terhadap hak berdemonstrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Dia mengaku akan mengambil langkah lanjutan pasca aksi demonstrasi kemarin. “Kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifa’i
Editor: Ufqil Mubin
