BERITAALTERNATIF – Sanae Takaichi, politikus konservatif berusia 64 tahun, terpilih sebagai perdana menteri Jepang pada akhir Oktober—sebuah peristiwa bersejarah yang sarat ironi. Ia menolak gerakan feminis, menentang pernikahan sesama jenis, membela nilai keluarga tradisional, dan bahkan menolak gagasan agar perempuan tetap dapat menggunakan nama keluarganya setelah menikah.
Pemilihannya terjadi ketika Partai Demokrat Liberal (LDP) mengalami masa krisis terburuk dalam beberapa dekade, setelah kekalahan dalam pemilu Juli dan bubarnya koalisi 26 tahun dengan Partai Komeito.
Sebagai pewaris politik Shinzo Abe—mantan perdana menteri yang tewas terbunuh—Takaichi berjanji untuk melanjutkan kebijakan ekonomi pendahulunya yang dikenal sebagai Sanaenomics. Namun pertanyaan utamanya adalah: apakah seorang perempuan dengan gaya kepemimpinan keras dan tidak “feminin” mampu menyelamatkan partai yang tengah goyah dan benar-benar mengubah Jepang?
Gaya Maskulin Takaichi: Strategi Bertahan atau Batasan Peran?
Sejak awal karier politiknya, Takaichi menampilkan diri sebagai sosok disiplin, tegas, dan setia pada nilai-nilai konservatif LDP. Ia mengidolakan Margaret Thatcher dan kerap mengenakan setelan jas biru saat tampil di hadapan publik—simbol ketegasan ala “Perempuan Besi.”
Seperti halnya Thatcher yang harus tampil lebih keras dari para pria di Partai Konservatif Inggris untuk mempertahankan kekuasaan, Takaichi pun menapaki jalan serupa dalam lingkungan politik Jepang yang sangat patriarkal. Ia sering menegaskan bahwa yang penting bukanlah “kuota gender,” melainkan “kesetaraan kesempatan,” dan menteri harus dipilih berdasarkan kemampuan, bukan jenis kelamin.
Namun dalam praktiknya, pandangan ini berarti menjauh dari kebijakan pro-perempuan. Dalam kampanyenya, Takaichi sempat berjanji akan meningkatkan keterwakilan perempuan di kabinet hingga 50 persen, seperti negara-negara Nordik. Tapi setelah terpilih, ia hanya menunjuk dua perempuan dari total 20 anggota kabinet: Satsuki Katayama sebagai menteri keuangan dan Kimi Onoda sebagai menteri keamanan ekonomi.
Sementara itu, jabatan penting lain tetap diberikan kepada para rival prianya seperti Toshimitsu Motegi (menlu), Yoshimasa Hayashi (mendagri), dan Shinjiro Koizumi (menhan). Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa Takaichi lebih memilih menjaga stabilitas partai daripada melakukan reformasi struktural gender.
Fenomena ini bukan hal baru di kalangan partai konservatif dunia: perempuan yang berhasil naik ke puncak kekuasaan sering kali harus tampil lebih keras dari pria dalam sistem yang menolak mereka. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan di partai sayap kanan tidak hanya lebih sedikit, tetapi juga memiliki karier politik yang lebih singkat, sehingga mereka terpaksa menampilkan sikap lebih tegas agar bisa bertahan.
Di Eropa, tokoh seperti Giorgia Meloni di Italia dan Marine Le Pen di Prancis juga menempuh jalan serupa—berhasil berkuasa, tetapi tanpa membawa perubahan nyata bagi perempuan. Dalam konteks ini, Takaichi lebih terlihat sebagai produk sistem patriarkal daripada reformis yang menantangnya.
Kehidupan pribadinya juga mencerminkan kontradiksi ini. Takaichi dikenal menyukai musik heavy metal dan memainkan drum sejak muda. Ia mengaku kerap menabuh drum di rumah saat stres atau berselisih dengan suaminya. Keunikan ini membuatnya tampak lebih “manusiawi,” tetapi tidak mengubah garis politik konservatif yang tetap ia pegang.
Takaichi masih menolak kebijakan yang dianggap membebaskan perempuan dari tradisi, termasuk aturan yang mewajibkan pasangan menikah di Jepang memakai nama keluarga yang sama—negara satu-satunya di dunia yang mempertahankan ketentuan tersebut.
Dengan demikian, gaya kepemimpinan “tidak feminin” Takaichi bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi bertahan dalam sistem politik yang jarang memberi ruang bagi perempuan. Ia menerima aturan main dunia pria demi mencapai posisi puncak, bukan untuk menantangnya. Karena itu, meskipun kepemimpinannya merupakan tonggak sejarah, secara substansi ia justru melanjutkan pola lama di mana keberhasilan perempuan diukur dari kemampuan menyesuaikan diri dengan tatanan yang sudah ada—bukan mengubahnya.
Perempuan dalam Politik Jepang: Dinding Besi, Bukan Langit Kaca
Untuk memahami posisi Takaichi, perlu melihat konteks politik Jepang yang masih sarat hambatan budaya dan struktural bagi perempuan. Contoh paling menonjol adalah Yuriko Koike, gubernur Tokyo dari LDP yang sejak 2016 berhasil memenangkan tiga kali pemilu daerah dengan suara tinggi.
Koike dikenal sebagai reformis yang mendorong transparansi dan kebijakan ramah keluarga. Ia pernah mengatakan, “Perempuan di Jepang tidak menghadapi langit kaca, melainkan dinding besi.” Melalui program seperti tunjangan anak, penitipan anak gratis, dan jaringan pemimpin perempuan, ia berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan Tokyo hingga 20 persen—dua kali lipat rata-rata nasional.
Namun kekalahan partainya dalam pemilu 2017 menunjukkan bahwa bahkan perempuan sukses di level lokal masih menghadapi resistensi besar di politik nasional. Penelitian menyebut fenomena ini sebagai “kesenjangan antara preferensi dan persepsi”: pemilih secara pribadi mendukung perempuan, tetapi mengira orang lain tidak, sehingga tetap memilih kandidat laki-laki.
Politisi lain seperti Renho Sato—berdarah Jepang-Taiwan—juga menjadi korban budaya politik berorientasi gender ini. Media Jepang menyebut pertarungannya melawan Koike sebagai “duel naga betina,” istilah yang tidak pernah digunakan untuk politisi laki-laki. Renho menilai masyarakat mengharapkan perempuan politikus bersikap lembut dan keibuan, bukan tegas dan kritis. Takaichi sendiri memilih mengikuti pola ini daripada menentangnya.
Secara keseluruhan, politik Jepang masih sangat maskulin: perempuan hanya memegang 15,7 persen kursi di majelis rendah dan 29 persen di majelis tinggi. Jepang berada di peringkat 160 dari 193 negara dalam indeks kesetaraan gender—paling rendah di antara negara-negara G7.
Dalam konteks seperti ini, naiknya Takaichi lebih mencerminkan kemampuan beradaptasi perempuan di sistem yang dikuasai pria daripada perubahan struktural. Berbeda dengan Koike yang fokus pada reformasi sosial, Takaichi menempatkan prioritasnya pada ekonomi dan keamanan nasional, dengan isu kesetaraan gender yang nyaris terpinggirkan.
Peluang dan Tantangan Takaichi di Kekuasaan
LDP kini menghadapi krisis paling serius dalam sejarahnya yang sudah tujuh dekade. Kekalahan dalam pemilu 2025, kehilangan mayoritas di parlemen, dan runtuhnya koalisi dengan Komeito merupakan dampak langsung dari skandal keuangan dan hubungan beberapa politisi dengan sekte kontroversial Unification Church.
Untuk menyelamatkan partai, Takaichi membentuk aliansi rapuh dengan Japan Innovation Party (JIP), partai kanan-populis yang mendorong kebijakan populis seperti penghapusan pajak bahan pokok dan pendidikan gratis.
Secara ekonomi, ia melanjutkan warisan Shinzo Abe dengan Abenomics 2.0: ekspansi fiskal, penerbitan obligasi pemerintah, dan investasi besar di bidang teknologi tinggi, semikonduktor, energi nuklir, bioteknologi, dan industri pertahanan. Langkah ini disambut positif oleh dunia bisnis—indeks Nikkei 225 naik lebih dari 4 persen tak lama setelah ia dilantik—meski penurunan nilai yen menimbulkan kekhawatiran baru soal inflasi impor.
Dalam kebijakan luar negeri, Takaichi mengambil sikap lebih keras. Ia mendukung peningkatan anggaran pertahanan hingga 2 persen PDB pada 2026, mendorong revisi konstitusi pasifis Jepang, dan secara terbuka mengunjungi kuil Yasukuni—langkah yang memicu kontroversi dengan Tiongkok dan Korea Selatan. Ia juga sejalan dengan kebijakan Donald Trump di Washington yang kembali menekan sekutu Asia Timur agar menanggung biaya pertahanan lebih besar.
Namun, tantangan yang dihadapinya tidak kecil. Aliansi dengan JIP sangat rapuh, partainya tidak memiliki mayoritas di majelis tinggi, hubungan dengan Tiongkok semakin tegang, dan kepercayaan publik terhadap LDP belum pulih sepenuhnya.
Popularitas awalnya yang mencapai 71 persen bisa cepat menurun jika krisis baru muncul—seperti yang terjadi pada para pendahulunya. Selain itu, mengabaikan aspirasi perempuan dan generasi muda yang menuntut kesetaraan nyata bisa melemahkan legitimasi kekuasaannya.
Pada akhirnya, Takaichi berdiri di persimpangan antara dua dunia: satu dunia yang menuntut perubahan, dan satu lagi—partainya sendiri—yang takut pada perubahan itu. Ia menjadi simbol paradoks: perempuan yang berhasil mencapai puncak kekuasaan, tetapi dengan memainkan aturan lama yang dibuat oleh laki-laki.
Jika ia berhasil membawa stabilitas ekonomi dan memperbaiki transparansi politik, masa kepemimpinannya bisa menjadi jeda sementara bagi LDP sebelum krisis berikutnya. Namun jika gagal, Takaichi mungkin hanya akan tercatat sebagai bab singkat dalam sejarah panjang politik tak menentu Jepang.
Karena itu, lebih dari sekadar simbol kesetaraan, Sanae Takaichi mencerminkan kemampuan perempuan untuk bertahan di sistem yang belum berubah. Kesuksesannya kelak akan diukur bukan dari sejauh mana ia menantang tatanan, tetapi seberapa lama ia mampu bertahan di dalamnya. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
