BERITAALTERNATIF.COM – Tanggal 7 Oktober 2023 menjadi titik balik dalam konflik Timur Tengah; hari ketika daya tangkal legendaris Israel runtuh dan Tel Aviv mengadopsi strategi ofensif yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap poros perlawanan. Namun, apa yang menjadi jelas selama tiga tahun terakhir adalah ketergantungan penuh strategi ini pada dukungan tanpa batas dari Washington.
Israel tidak mampu menghadapi banyak front perlawanan sendirian, dan tanpa payung militer-politik Amerika Serikat, mesin perangnya akan tenggelam dalam rawa target yang tak tercapai.
Meski demikian, kegagalan di medan perang bukan hanya tidak menyebabkan perubahan strategi, tetapi tampaknya kepentingan pribadi seorang politisi yang sedang diburu hukum menjadi pendorong utama perang berkepanjangan ini.
Perang sebagai Tameng Hukum
Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel, menghadapi tiga kasus korupsi, suap, dan penyalahgunaan kepercayaan. Meski Mahkamah Agung Israel mewajibkannya hadir mingguan sebagai terdakwa, ia berulang kali menunda sidang dengan alasan “kondisi darurat keamanan,” bahkan meski mendapat penolakan dari badan keamanan dalam negeri (Shabak).
Menurut laporan Yedioth Ahronoth, pada Maret 2026 ia kembali menolak hadir di pengadilan dengan mengajukan surat keterangan medis. Para pengkritiknya secara terbuka menuduh bahwa kelanjutan perang berkaitan dengan upayanya menghindari proses hukum—seolah kelangsungan politiknya bergantung pada berlanjutnya konflik.
Kegagalan Strategis
Pada bulan-bulan awal perang, Israel melancarkan pukulan berat terhadap Hizbullah, termasuk pembunuhan Sekjen sebelumnya, Sayyid Hassan Nasrallah, dan penghancuran infrastruktur militer. Sejumlah analis Barat cepat menyimpulkan “kehancuran Hizbullah.”
Namun realitas lapangan berbeda. Berdasarkan laporan media internasional, Hizbullah dengan cepat melakukan reorganisasi dan mengadopsi taktik gerilya asimetris—terutama dalam perang drone—sehingga bukan hanya memulihkan kapasitas tempurnya, tetapi juga meningkatkan jangkauan dan akurasi serangan terhadap posisi Israel di utara, bahkan melebihi masa puncak ketegangan tahun 2024. Kelangsungan kelompok ini menjadi bukti kegagalan strategi penghancuran poros perlawanan.
Mimpi Buruk Perdamaian
Di front Iran, Amerika Serikat juga gagal mencapai tujuannya. Serangan terhadap infrastruktur Iran dibalas dengan serangan rudal ke pangkalan AS di kawasan. Kini, menurut berbagai laporan, Washington dan Teheran saling bertukar pesan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.
Inilah skenario yang paling ditakuti Netanyahu. Ia sangat khawatir terhadap kemungkinan konsesi AS kepada Iran, terutama terkait pencabutan sanksi, dan terus berupaya menghambat proses tersebut melalui komunikasi intens dengan pejabat Amerika.
Gencatan Senjata Rapuh
Rekam jejak Tel Aviv dalam mematuhi gencatan senjata dinilai buruk. Berdasarkan dokumentasi pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL), dari November 2024 hingga Februari 2026 tercatat lebih dari 10.000 pelanggaran wilayah udara Lebanon dan 1.400 aktivitas militer darat oleh Israel.
Puncaknya terjadi dalam Operasi Kegelapan Abadi pada 8 April 2026; tepat ketika Trump mengumumkan gencatan senjata, jet tempur Israel membombardir Lebanon dan menewaskan ratusan orang hanya dalam sepuluh menit.
Damai atau Perang
Setelah pembunuhan Nasrallah, Netanyahu mengklaim bahwa “membunuhnya membuka jalan menuju Iran.” Namun pernyataan ini justru mencerminkan tantangan terbesar Israel: poros perlawanan bertindak sebagai satu kesatuan. Baik di medan perang maupun meja perundingan, mereka bergerak secara terkoordinasi.
Teheran menjadikan penghentian konflik di semua front—dari Gaza, Lebanon hingga Yaman—sebagai syarat utama gencatan senjata. Logika ini sulit diterima Israel, karena bagi Netanyahu, perdamaian sering dimaknai sebagai pelucutan sepihak pihak lawan.
Kesimpulan: Persamaan yang Membawa Netanyahu ke Jalan Buntu
Persamaan akhir bagi Israel jelas namun menakutkan: persatuan poros perlawanan adalah faktor penangkal terbesar terhadap mesin perang Tel Aviv. Front bersatu ini menghadapkan Netanyahu pada dua pilihan yang tak bisa dihindari: gencatan senjata menyeluruh dengan pengakuan hak semua pihak, atau kelanjutan perang berkepanjangan yang berarti menghadapi semua pihak sekaligus.
Dengan kata lain, semua berdamai bersama—atau semua berperang bersama. Sebuah rezim yang kelangsungan politik pemimpinnya terkait dengan konflik berdarah mungkin tidak akan mampu memilih opsi pertama. (*)
Sumber: Mehr News
