Oleh: Abdul Karim*
Kerusuhan akhir Agustus 2025 di Indonesia, yang dipicu oleh tewasnya Affan Kurniawan, mengilustrasikan dengan tajam bagaimana persepsi publik, framing narasi, dan defisit kepercayaan dapat berubah menjadi senjata politik yang lebih berbahaya daripada senjata fisik. Publik tidak hanya menyaksikan sebuah tragedi individual, melainkan segera menafsirkannya sebagai simbol kegagalan negara. Aksi yang awalnya berbentuk protes terukur terhadap DPR berubah menjadi ledakan nasional: gedung DPRD Makassar terbakar, fasilitas publik di Surabaya hangus, Solo dan Yogyakarta dipenuhi bentrokan, dan Bandung lumpuh akibat blokade. Fakta lapangan kehilangan makna objektifnya; yang lebih menentukan adalah bagaimana peristiwa itu ditangkap kamera, dibingkai media, dan dimaknai dalam ruang digital.
Persepsi publik bergerak mengikuti logika psikologis yang dipaparkan oleh teori analisis intelijen modern: manusia tidak menilai berdasarkan data, melainkan melalui bias kognitif yang memperbesar drama emosional dan mengabaikan penjelasan teknis. Potongan video Affan yang tergeletak, foto kendaraan taktis, dan tangisan keluarga jauh lebih kuat membentuk opini dibanding konferensi pers aparat. Narasi “rakyat kecil dikorbankan” segera mengambil alih ruang wacana, mengingatkan pada momen Trisakti 1998, di mana empat mahasiswa tewas lalu menjadi ikon moral yang menggerakkan sejarah.
Framing narasi mempercepat pergeseran itu. Media arus utama menyorot kronologi, tetapi media sosial mencetak bingkai moral: Affan bukan hanya korban kecelakaan, ia adalah “martir rakyat.” Dari titik ini, setiap bentrokan di Solo atau Surabaya tidak lagi dilihat sebagai kerusuhan sporadis, melainkan sebagai kelanjutan dari drama besar tentang ketidakadilan negara. Kerangka moral ini menutup jalan alternatif. Penjelasan teknis aparat—soal prosedur, soal kecelakaan—dibaca sebagai pengelakan. Publik tidak mencari rincian, melainkan simbol, dan simbol itu sudah terpaku pada tubuh Affan.
Defisit kepercayaan menjadi bahan bakar yang membuat api kecil menjelma kobaran. DPR sejak lama dianggap arogan, aparat dipersepsi keras, dan lembaga negara gagal membangun rekam jejak transparansi. Dalam kondisi ini, narasi alternatif nyaris mustahil. Setiap klarifikasi dianggap manipulasi. Setiap data resmi ditolak karena keluar dari mulut pihak yang sudah dilabeli busuk. Inilah titik di mana fakta tidak lagi menentukan; kepercayaanlah yang menjadi mata uang politik. Dan ketika mata uang itu ambruk, semua pernyataan resmi terdengar kosong.
Aktor politik atau intelijen yang paham dinamika ini dapat dengan mudah menunggangi arus. Strateginya sederhana: biarkan narasi moral bekerja, sisipkan provokator untuk memperluas kekacauan, dorong framing digital agar fokus tidak pada agenda sempit A, tetapi pada krisis legitimasi nasional. Inilah yang disebut sabotase kontra-intelijen—membiarkan lawan membuka jalur, lalu menjadikan jalur itu jebakan. Korban jiwa memberi justifikasi moral, narasi digital mempercepat resonansi, dan trust deficit memastikan semua bantahan gagal. Hasilnya, operasi tekanan yang awalnya terkendali berubah menjadi badai delegitimasi yang menyapu aparat bahkan DPR sekaligus.
Implikasinya strategis. Negara bukan hanya kehilangan kontrol atas jalanan, melainkan juga kehilangan kontrol atas makna. Dan dalam politik modern, makna adalah arena pertempuran utama. Kerusuhan 2025 menegaskan bahwa perang hari ini bukan lagi soal merebut gedung atau menghancurkan pasukan lawan, melainkan soal merebut bingkai pikiran rakyat. Siapa yang berhasil menguasai persepsi, siapa yang mampu menata framing, siapa yang sanggup mengelola defisit kepercayaan, dialah yang menang.
Fenomena ini sejatinya bukan khas Indonesia. Pada dekade 1980-an, protes Solidarność di Polandia menghadapi infiltrasi KGB yang berusaha menggeser citra gerakan dari moral ke chaos. Pemerintah komunis sadar bahwa kebenaran faktual sulit disembunyikan, sehingga yang lebih penting adalah bagaimana publik membingkai gerakan itu: apakah ia simbol kebebasan atau ancaman kekacauan. Ketika framing berbelok, dukungan publik pun goyah. Hal serupa terlihat pada Revolusi Oranye di Ukraina, di mana narasi tentang kecurangan pemilu melampaui data teknis; simbol dan persepsi jauh lebih kuat daripada hitungan resmi.
Di Amerika Latin, terutama Cile pada era Allende, operasi intelijen asing tidak selalu menekan secara langsung, melainkan mengatur persepsi ekonomi. Kelangkaan barang dan antrean panjang di toko diproyeksikan sebagai bukti kegagalan sistem, padahal sebagian dipicu oleh sabotase rantai pasok. Di mata publik, visual antrian lebih kuat daripada data statistik. Peristiwa itu menunjukkan betapa framing visual—gambar konkret dalam keseharian—dapat membentuk opini jauh lebih efektif ketimbang laporan teknokratik.
Contoh lain adalah gelombang Arab Spring 2011. Di Tunisia dan Mesir, satu peristiwa simbolik—seorang pedagang kaki lima yang membakar diri atau seorang demonstran yang dipukuli aparat—menjadi titik api narasi. Video amatir yang viral menciptakan kerangka moral: rakyat yang tertindas vs rezim yang zalim. Ketika kerangka ini menyebar, seluruh berita baru otomatis dibaca sesuai narasi awal. Lagi-lagi, trust deficit terhadap pemerintah membuat koreksi resmi tidak dipercaya, bahkan menambah kemarahan publik.
Perbandingan lintas kasus ini memperlihatkan hukum besi politik modern: fakta lapangan hanya benih, tetapi persepsi publik adalah tanah tempat ia tumbuh. Jika tanahnya subur oleh ketidakpercayaan, benih sekecil apa pun bisa menjadi pohon raksasa. Jika tanahnya kering oleh legitimasi dan transparansi, bahkan provokasi besar pun bisa layu. Inilah yang menjelaskan mengapa tragedi Affan Kurniawan membesar menjadi krisis nasional: bukan semata karena skala peristiwa, tetapi karena kondisi sosial-psikologis yang siap menerima framing tertentu.
Pelajaran utama dari semua ini adalah pentingnya arsitektur kepercayaan. Negara yang ingin bertahan tidak cukup membangun aparat keamanan, tetapi harus membangun cadangan legitimasi. Tanpa itu, setiap insiden berpotensi menjadi simbol penghancur. Persepsi, framing, dan kepercayaan membentuk segitiga yang menentukan masa depan politik. Ketika segitiga itu jatuh ke tangan lawan atau pihak bayangan, bahkan negara yang kuat pun bisa roboh oleh narasi.
Karena itu, langkah strategis yang realistis harus melampaui respons represif. Negara perlu mengadopsi pendekatan komunikasi yang etis dan proaktif. Pertama, prebunking menjadi penting: masyarakat harus diajari mengenali pola manipulasi sebelum disuguhi narasi palsu, sehingga mereka lebih imun terhadap framing destruktif. Kedua, transparansi radikal—merilis data mentah, proses pengambilan keputusan, hingga rekaman sidang—dapat mempersempit ruang bagi teori konspirasi. Ketiga, pemerintah harus membangun koalisi kredibilitas, melibatkan akademisi, tokoh lokal, dan komunitas independen agar pesan korektif tidak terdengar sebagai suara elite yang memarahi rakyat, melainkan sebagai suara kolektif lintas lapisan.
Selain itu, desain komunikasi negara perlu berubah dari paradigma “informasi benar akan menang sendiri” ke paradigma “informasi benar harus dipresentasikan dengan narasi yang manusiawi.” Data teknis harus diterjemahkan menjadi kisah konkret, keterbukaan kelembagaan harus dikaitkan dengan nilai moral yang resonan. Tanpa itu, setiap klarifikasi akan terdengar dingin dan teknokratik, tidak mampu menandingi viralitas potongan video emosional. Rakyat harus merasa dilibatkan, bukan diceramahi. Hanya dengan begitu, negara bisa merebut kembali ruang narasi yang kini terlalu mudah didominasi oleh framing lawan.
Maka tak berlebihan jika seorang filsuf pernah berkata, “Kekuasaan sejati bukanlah menguasai tubuh, melainkan menguasai imajinasi.” Apa yang kita saksikan di akhir Agustus 2025 adalah bukti mutakhir dari kebenaran kalimat itu. Negara runtuh bukan karena peluru, melainkan karena citra. Politik kalah bukan karena fakta, melainkan karena cara fakta itu dibingkai. Dan bangsa yang ingin bertahan harus belajar bahwa benteng terakhir bukanlah tembok beton, melainkan kepercayaan yang dipelihara oleh kejujuran, transparansi, dan keberanian untuk menghadapi rakyat dengan mata terbuka. (*Akademisi dan pengamat politik asal Indonesia)
