BERITAALTERNATIF – Pemilu paruh waktu AS termasuk salah satu peristiwa politik paling penting di negara itu. Meski sering berada di bawah bayang-bayang pemilihan presiden, kenyataannya pemilu ini memiliki dampak yang mendalam dan langsung terhadap arah kekuasaan di Washington. Pemilu ini digelar setiap dua tahun sekali, tepat di pertengahan masa jabatan empat tahun seorang presiden, dan menentukan […]
BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum menegaskan bahwa pengaturan restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tidak dimaksudkan sebagai mekanisme penghentian perkara secara bebas tanpa kontrol hukum. Pemerintah memastikan restorative justice justru diatur dengan syarat yang lebih ketat, mekanisme yang jelas, serta pengawasan berlapis melalui keterlibatan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Penegasan tersebut disampaikan […]
BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum (Kemenkum) membantah kesalahpahaman publik yang berkembang terkait pengaturan penyadapan dan upaya paksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Pemerintah menegaskan, anggapan bahwa aparat penegak hukum dapat melakukan penyadapan, pemblokiran, penangkapan, dan penahanan tanpa izin pengadilan muncul akibat pembacaan pasal yang tidak utuh serta distorsi informasi yang beredar di ruang […]
BERITAALTERNATIF.COM – Tahun 2025 ialah tahun malapetaka Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Demikian kata Amnesty Internasional Indonesia dalam catatan akhir tahunnya. Situasi HAM dari Januari hingga Desember 2025 mengalami erosi terparah selama era reformasi. Indonesia semakin melangkah mundur dalam bidang HAM akibat kebijakan memprioritaskan ekonomi, bahkan hingga berbasis deforestasi, yang merampas ruang hidup masyarakat adat […]
BERITAALTERNATIF – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyaluran dana darurat dan anggaran pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR bersama jajaran Kabinet Merah Putih serta para kepala daerah dari wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat politik dari Universitas Mulawarman Samarinda, Saiful Bahtiar, menilai pentingnya pengaturan masa jabatan bagi anggota legislatif di berbagai tingkatan—baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota—demi menjamin regenerasi politik dan memperkuat fungsi kaderisasi partai. Menurutnya, dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, tidak ada pembatasan masa jabatan bagi anggota legislatif. “Secara normatif, terutama […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Samarinda, Dr. Herdiansyah Hamzah, menilai pembatasan masa jabatan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mulai dipertimbangkan secara serius. Menurutnya, ketiadaan pembatasan periode jabatan berpotensi memunculkan penyalahgunaan kekuasaan dan menghambat regenerasi politik. “Problem periode masa jabatan anggota DPR yang tidak pernah dibatasi sebenarnya sudah pernah diuji […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menilai bahwa jabatan anggota legislatif seharusnya dibatasi seperti halnya jabatan eksekutif. Menurutnya, tanpa pembatasan periodesasi, demokrasi di Indonesia akan kehilangan makna karena tidak terjadi sirkulasi kepemimpinan yang sehat. “Secara ketentuan memang tidak ada yang membatasi masa jabatan anggota DPR. Tetapi […]
Oleh: Abdul Karim* Kerusuhan akhir Agustus 2025 di Indonesia, yang dipicu oleh tewasnya Affan Kurniawan, mengilustrasikan dengan tajam bagaimana persepsi publik, framing narasi, dan defisit kepercayaan dapat berubah menjadi senjata politik yang lebih berbahaya daripada senjata fisik. Publik tidak hanya menyaksikan sebuah tragedi individual, melainkan segera menafsirkannya sebagai simbol kegagalan negara. Aksi yang awalnya berbentuk […]
Oleh: Dr. Muhsin Labib* Dalam pemikiran politik Barat, karya Plato, Republik (Politeia), menduduki posisi sentral dengan visinya tentang negara ideal yang dipimpin oleh filsuf-raja. Konsep ini tidak hanya menggambarkan harmoni antara pengetahuan, kebenaran, dan kekuasaan, tetapi juga menyoroti kelemahan mendasar sistem demokrasi—kritik yang masih relevan hingga hari ini dalam menganalisis tantangan sistem trias politica modern. […]
BERITAALTERNATIF.COM – Akademisi hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, tidak bisa dipandang sebagai produk sempurna. Jimly mengingatkan bahwa sejak awal, konstitusi lahir dari kompromi politik yang penuh keterbatasan ruang dan waktu, sehingga wajar jika banyak kelemahan yang baru terlihat setelah dijalankan dalam praktik. Kata dia, UUD adalah buatan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Saldi Isra menegaskan bahwa keberadaan MK sejak awal memang dirancang berbeda dengan Mahkamah Agung (MA). MK, kata dia, memiliki kewenangan yang langsung bersentuhan dengan cabang-cabang utama politik ketatanegaraan, sehingga tidak keliru bila disebut sebagai political court. Pernyataan itu disampaikan Saldi Isra dalam sebuah forum refleksi konstitusi yang […]