BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat kebijakan publik dan ekonomi, Haidir, meminta DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memeriksa langsung kondisi pembangkit listrik dan ketersediaan stok batu bara untuk memastikan penyebab pemadaman listrik bergilir di daerah tersebut.
Haidir menilai, penjelasan PLN UP Tenggarong-Samarinda mengenai kerusakan sejumlah pembangkit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kukar perlu diuji melalui pemeriksaan teknis di lapangan.
Menurut dia, gangguan mesin bukan satu-satunya kemungkinan penyebab terganggunya pasokan listrik. Kelangkaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit juga perlu ditelusuri.
Ia menduga terdapat kemungkinan sejumlah mesin yang disebut mengalami kerusakan sebenarnya tidak beroperasi karena kekurangan bahan bakar.
“Boleh jadi benar ada kerusakan, tapi belum bisa juga kita tidak percaya itu hanya sebatas alibi. Tetapi ternyata sebenarnya ada mesin-mesin yang biasanya dioperasikan terpaksa dihentikan operasinya karena tidak memiliki bahan energi, sumber bahan bakarnya, karena kekurangan stok batu bara,” ujarnya kepada Beritaalternatif.com, Selasa (3/11/2026).
Karena itu, Haidir meminta DPRD tidak hanya mengandalkan keterangan pihak PLN. Legislator perlu melakukan inspeksi mendadak dengan melibatkan tenaga ahli yang memahami sistem kelistrikan.
Dia menjelaskan, pemeriksaan harus mencakup kondisi mesin, komponen yang mengalami kerusakan, kapasitas produksi, hingga kemampuan pembangkit dalam memasok kebutuhan listrik.
“DPR itu harus membawa orang-orang teknis yang mengerti tentang kelistrikan. Ada ukuran-ukuran berapa yang diproduksi, dan segala macam. Mesinnya mana yang rusak, di bagian mana, dan seterusnya,” jelasnya.
Haidir juga mengingatkan bahwa keterangan mengenai kerusakan pembangkit harus disampaikan secara transparan. Sebab, masyarakat tidak memiliki akses untuk memeriksa langsung kondisi teknis fasilitas pembangkit.
Ia bahkan tidak menutup kemungkinan informasi mengenai kerusakan mesin digunakan untuk menutupi persoalan utama apabila ternyata gangguan pasokan disebabkan keterbatasan bahan bakar.
“Bisa jadi itu bukan kerusakan, tetapi cara PLN saja untuk mengaburkan masalah utamanya, bahwa terjadi kelangkaan bahan bakar,” ujarnya.
Selain pemeriksaan lapangan, dia meminta PLN memberikan penjelasan terukur mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki pembangkit apabila memang terjadi kerusakan.
Menurut Haidir, informasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui berapa lama pemadaman bergilir akan berlangsung dan dapat menyesuaikan aktivitas mereka.
“PLN pun sebenarnya bisa memberikan waktu. Kami butuh waktu satu bulan untuk memperbaiki, atau kami butuh waktu tiga bulan. Berarti akan ada kebijakan pemadaman bergilir dalam jangka waktu itu,” terangnya.
Dalam RDP bersama DPRD Kukar, PLN menyampaikan rencana pemulihan sejumlah pembangkit serta penambahan kapasitas listrik sebesar 278 megawatt (MW) secara bertahap hingga Desember 2026.
Namun, Haidir menilai rencana tersebut tetap harus diawasi untuk memastikan realisasinya. Penambahan kapasitas juga perlu dilihat apakah benar-benar mampu mengatasi penyebab pemadaman yang sedang terjadi.
Ia turut menyarankan DPRD membandingkan kondisi kelistrikan Kukar dengan daerah lain. Apabila gangguan serupa terjadi di sejumlah wilayah, kemungkinan persoalan pasokan bahan bakar perlu ditelusuri lebih jauh.
Meski demikian, dia menekankan bahwa dugaan kelangkaan batu bara tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan, bukan hanya berdasarkan asumsi.
“Kalau mengalami hal yang sama, patut dicurigai ini sebenarnya kelangkaan bahan bakar, bukan kerusakan mesin,” tuturnya.
Haidir menegaskan, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah kepastian pasokan listrik kembali normal. Menurut dia, keberhasilan PLN tidak cukup diukur dari rencana penambahan kapasitas, tetapi juga dari kemampuannya menghentikan pemadaman bergilir.
“Untuk masyarakat, bahwa PLN itu berjalan secara normal, tidak terjadi pemadaman bergilir dan sebagainya. Kalau pun ada penambahan, itu nilai plus,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
