BERITAALTERNATIF.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti pemadaman listrik bergilir dan sulitnya masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
HMI menilai kedua persoalan tersebut perlu segera ditangani karena mengganggu aktivitas warga dan menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama di wilayah hulu Kukar.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, menyampaikan persoalan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kukar yang menghadirkan pihak PLN Tenggarong dan Pertamina Patra Niaga, di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (2/11/2026).
Dalam RDP tersebut, Zulhansyah menyoroti gangguan kelistrikan yang berulang kali terjadi di Kukar dalam kurun 2 bulan terakhir.
Menurutnya, pemadaman yang disertai aliran listrik hidup dan mati dalam waktu berdekatan tidak hanya mengganggu kegiatan warga, tetapi juga berpotensi merusak peralatan elektronik.
“Kadang hidup mati PLN-nya. Ada dampak kerusakan alat elektronik, kemudian ada juga di trafo dan masalah-masalah lainnya,” ujarnya.
Zulhansyah mengakui luasnya wilayah pelayanan PLN di Kukar membutuhkan upaya ekstra. Namun, dia menilai kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan listrik yang layak.
Selain persoalan listrik, HMI Kukar menyoroti distribusi Pertalite yang dinilai masih menyulitkan masyarakat.
Zulhansyah mengaku selama empat bulan terakhir harus menghabiskan waktu sekitar dua jam untuk mendapatkan BBM.
Dia bahkan harus berkeliling mencari SPBU dengan antrean lebih pendek, mulai dari Tenggarong hingga Tenggarong Seberang. Waktu perjalanan untuk mencari SPBU bisa mencapai 30 sampai 40 menit, sedangkan antrean pengisian membutuhkan sekitar satu jam hingga satu setengah jam.
Pengalaman tersebut, menurut dia, menunjukkan bahwa persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga efektivitas distribusi kepada masyarakat.
Zulhansyah juga mempertanyakan sistem barcode yang digunakan untuk mengendalikan pembelian BBM bersubsidi.
Dia mengaku barcode kendaraannya tercatat telah digunakan hingga tiga kali dalam sehari, meskipun kendaraannya baru digunakan sekitar pukul 10.00 Wita.
“Mobil saya baru hidup jam 10 pagi, tetapi barcode saya sudah tercatat tiga kali mengantre dalam satu hari,” katanya.
Ia meminta pihak terkait menelusuri dugaan ketidaksesuaian pencatatan tersebut. Menurutnya, pengawasan distribusi BBM perlu diperkuat agar sistem pengendalian pembelian benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Zulhansyah juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan regulasi yang dapat memperkuat pengawasan terhadap penjualan kembali BBM bersubsidi secara eceran.
Dia menilai pengendalian melalui barcode perlu didukung pengawasan langsung terhadap rantai distribusi.
Persoalan yang lebih berat, lanjutnya, turut dirasakan masyarakat di wilayah hulu Kukar. Ia menyebut Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut, Muara Wis hingga Tabang, sebagai sejumlah wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap SPBU resmi.
Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan BBM, termasuk nelayan yang membutuhkan bahan bakar untuk melaut.
Zulhansyah mengatakan, sebagian warga bahkan beralih menjadi pengangkut BBM menggunakan mobil pikap dan jeriken untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
Menurutnya, keterbatasan akses dan panjangnya rantai distribusi berpotensi membuat harga BBM yang diterima masyarakat jauh lebih mahal dibandingkan harga di SPBU.
Dia mencontohkan harga Pertalite di salah satu wilayah hulu yang pernah mencapai Rp20.000 per liter. Sementara itu, anggota HMI dari wilayah Tabang pernah melaporkan harga sekitar Rp15.000 per liter pada 2022.
“Jangan harga BBM yang dinaikkan, tetapi pasokannya yang harus ditambah. Kebutuhan masyarakat harus dipenuhi,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, Zulhansyah turut menyinggung dugaan penyaluran BBM bersubsidi kepada perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Dia mengaku menemukan indikasi pengangkutan dan penyaluran solar kepada perusahaan di Kukar dan sekitarnya.
Ia juga menduga terdapat praktik pembagian keuntungan yang melibatkan oknum tertentu. Namun, dalam keterangannya, ia tidak menyebutkan identitas perusahaan maupun pihak yang dimaksud.
Karena itu, Zulhansyah meminta dugaan tersebut ditelusuri oleh pihak berwenang agar penyaluran BBM bersubsidi tidak menyimpang dari ketentuan.
Dia berharap DPRD, pemerintah daerah, PLN, Pertamina Patra Niaga, dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan kelistrikan dan distribusi BBM.
Menurut Zulhansyah, perbaikan pelayanan listrik harus berjalan beriringan dengan pembenahan pasokan dan pengawasan BBM agar kebutuhan masyarakat terutama di Hulu Kukar dapat terpenuhi secara adil. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
