BERITAALTERNATIF.COM – Sejak dimulainya Piala Dunia 2026, FIFA tampak semakin terkompromikan oleh kedekatannya dengan seorang presiden AS yang telah menulis ulang aturan permainan dan tampaknya memegang semua kartu. Pembatasan visa telah menghantam para pendukung, terutama dari Benua Afrika dan Timur Tengah, serta staf tim, termasuk anggota delegasi Iran.
Wasit Somalia Omar Abdulkadir Artan ditolak masuk meskipun memegang visa yang sah. Para pemain menghadapi intimidasi dan penggeledahan berulang di bandara. Amerika di bawah Trump tidak berupaya untuk memikat dunia; “Make America Great Again” tidak pernah dimaksudkan untuk memenangkan opini negara-negara lain terhadap dirinya.
Ini menandai pergeseran dari penggunaan tradisional ajang olahraga besar sebagai alat soft power menuju tampilan hard power yang lebih eksplisit. Negara tuan rumah tidak lagi berusaha memikat dunia melalui sepak bola. Sebaliknya, negara itu semakin memaksakan logika politik domestiknya sendiri ke dalam turnamen itu sendiri.
Puncak Trumpisme dalam turnamen ini terjadi ketika presiden AS secara pribadi menghubungi presiden FIFA Gianni Infantino terkait kartu merah dan skorsing yang diberikan kepada seorang pemain Amerika. Campur tangan tersebut segera memicu kontroversi, terutama karena Trump, menurut pengakuannya sendiri, bukan ahli sepak bola, menyatakan bahwa ia tidak melihat alasan untuk kartu merah tersebut.
Kartu merah itu pun dibatalkan. Dengan satu langkah itu, satu lagi batas antara politik dan olahraga menjadi kabur. Trump tidak lagi sekadar membentuk bagaimana turnamen dijalankan; kini ia juga menentukan siapa yang dapat bermain di lapangan. Sejak awal Piala Dunia ini, turnamen tersebut tidak pernah benar-benar tentang merayakan bakat dan kompetisi sepak bola, terutama mengingat konteks geopolitik yang tegang.
Bagi Trump, seorang pria yang terbiasa menginstrumentalisasi segala hal, turnamen ini telah menjadi persoalan politik yang sentral. Faktanya, jika ditinjau kembali, Piala Dunia selalu bersifat politis: sebuah senjata, alat propaganda, yang digunakan untuk melayani kepentingan negara-negara.
Bagaimana Negara-Negara Belajar Memainkan Dunia
Piala Dunia FIFA telah lama dikaitkan dengan sportswashing, yaitu penggunaan olahraga oleh suatu negara untuk memoles citra internasionalnya dan memperoleh dukungan domestik bagi rezim yang berkuasa. Singkatnya, negara-negara telah menggunakan turnamen ini untuk meningkatkan prestise mereka dan memperoleh soft power. Dinamika ini paling baik dipahami melalui konsep soft power dari Joseph Nye: kemampuan suatu negara untuk menarik dan membujuk daripada memaksa.
Piala Dunia 1934 di Italia menandai titik balik dalam politisasi olahraga. Mussolini menggunakan turnamen tersebut untuk memperkuat kultus pribadinya, dengan rekaman dirinya bermain sepak bola disebarluaskan kepada publik, sementara ideologi fasis memenuhi stadion-stadion itu sendiri: bendera rezim, salam fasis dari penonton, dan wasit yang, menurut berbagai catatan sejarah, dipilih langsung oleh Mussolini untuk pertandingan Italia.
Untuk pertama kalinya, turnamen tersebut disiarkan melalui radio, dan kemenangan Italia sebagai tuan rumah memberikan rezim itu citra kemenangan untuk diproyeksikan kepada dunia. Dalam segala hal, itu adalah kemenangan propaganda.
Ketika diselenggarakan di Argentina pada tahun 1978, turnamen internasional tersebut menjadi alat pengelolaan reputasi. Junta militer berusaha menggunakan Piala Dunia untuk melawan kritik internasional yang semakin meningkat terhadap represi dan penghilangan paksa yang mereka lakukan. Rezim itu membangun citra alternatif, yaitu persatuan nasional, perayaan, dan kenormalan, untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di balik permukaan.
Dalam konteks lain, pertandingan Piala Dunia 1998 antara Iran dan AS di Prancis lebih dari sekadar pertandingan sederhana antara dua negara musuh; pertandingan itu dengan cepat berubah menjadi momen politik yang simbolis. Sebelum kick-off, para pemain Iran memberikan mawar putih kepada rekan-rekan Amerika mereka sebagai isyarat perdamaian, dan pihak Amerika membalas dengan panji-panji tim.
Kedua skuad berpose bersama untuk sebuah foto; sebuah gambar yang langka mengingat dua dekade permusuhan antara kedua negara. Iran memenangkan pertandingan tersebut, tetapi yang lebih penting adalah isyarat itu sendiri: ia membuka dialog diplomatik antara kedua negara, betapapun rapuhnya, yang pada akhirnya gagal pada tahun-tahun berikutnya.
Qatar 2022 berdiri sebagai puncak strategi soft power klasik yang diterapkan dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Negara itu berusaha memperluas pengaruhnya jauh melampaui perbatasannya melalui sepak bola dan menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya lebih dari sekadar kekuatan minyak. Sebagian besar upaya itu berhasil: kontroversi mengenai hak-hak buruh dan biaya lingkungan memudar dari perhatian, dan Qatar menjadi, untuk sesaat, pusat perhatian global, diproyeksikan sebagai negara yang stabil, aman, modern, maju secara teknologi, dan ramah.
Namun pada tahun 2026, ketika serangan AS dan Israel terhadap Iran memicu pembalasan Iran di seluruh kawasan Teluk, termasuk menghantam instalasi militer AS di Qatar sendiri, kerentanan mendasar negara itu tiba-tiba tersingkap. Itu menjadi pengingat bahwa soft power dapat menguap seketika ketika hard power menegaskan dirinya.
Di seluruh kasus yang disebutkan, rezim-rezim tersebut sangat berbeda dalam ideologi, konteks sejarah, dan sistem politik. Namun dalam setiap kasus, mereka peduli terhadap bagaimana dunia memandang mereka dan berupaya mengelola pandangan itu, agar terlihat dengan cara tertentu.
Amerika di bawah Trump memperkenalkan logika yang sama sekali berbeda: sebuah negara tuan rumah yang kurang tertarik menyesuaikan dirinya dengan cara dunia melihatnya, dan lebih tertarik memaksa dunia menghadapi realitas politiknya sendiri.
Ketika Piala Dunia Menjadi Perbatasan
Tahun ini, tuan rumah tidak lagi berusaha memikat dunia. Sebaliknya, ia berusaha menegaskan otoritasnya: mengklasifikasikan, menerima atau menolak, menggeledah dan mendisiplinkan siapa pun yang melintasi wilayahnya. Kontroversi yang mengelilingi Piala Dunia ini menunjukkan politik yang kurang peduli pada memenangkan simpati dan lebih peduli pada mempertunjukkan otoritas.
Insiden-insiden ini, penolakan visa, wasit yang dilarang masuk, perlakuan terhadap delegasi Iran, dan pembatasan terhadap ekspresi pro-Palestina, bukanlah kesalahan yang berdiri sendiri. Semuanya membentuk sebuah pola.
Sementara itu, hubungan antara Trump dan FIFA telah menimbulkan pertanyaan yang semakin besar tentang sejauh mana kekuasaan politik dapat menjangkau sebuah institusi yang bersikeras mempertahankan otonomi sepak bola. Episode kartu merah tersebut, bersama semua hal ini, menjadi ilustrasi yang nyaris sempurna tentang America First yang diterapkan pada olahraga.
Politik Trump tidak pernah bergantung terutama pada dikagumi di luar negeri. Pertunjukan utamanya diarahkan ke dalam: perbatasan yang kuat, prioritas nasional, kecurigaan terhadap pihak luar yang ditetapkan, perlawanan terhadap batasan eksternal, dan janji yang terus diulang bahwa kepentingan Amerika akan didahulukan.
Jika dibaca melalui pemikiran filsuf anti-kolonial Frantz Fanon, Piala Dunia ini tidak lagi sekadar kisah tentang citra dan kekaguman. Ia menjadi kisah tentang klasifikasi, mobilitas, dan akses yang tidak setara. Turnamen ini menyebut dirinya universal, namun beberapa paspor bergerak dengan sedikit hambatan sementara yang lain memicu pengawasan. Beberapa pendukung disambut sementara yang lain ditolak. Beberapa tubuh dipandang sebagai atlet, sementara yang lain diperlakukan sebagai potensi risiko bahkan sebelum mereka pernah didengar sebagai individu.
Fanon mengarahkan perhatian pada mesin yang bekerja di balik tontonan itu: pengorganisasian ruang, hierarki mobilitas, dan kekuasaan untuk memilah serta mengklasifikasikan tubuh. Dilihat melalui lensa ini, Piala Dunia 2026 tampak berada di antara dua logika kekuasaan: keinginan untuk menarik dunia dan kemampuan untuk memutuskan bagian mana dari dunia itu yang boleh masuk, bergerak bebas, dan sepenuhnya menjadi bagian darinya.
Dominasi, bagaimanapun juga, tidak selalu menampilkan dirinya sebagai dominasi. Kadang ia tampak seperti formulir visa. Kadang ia tampak seperti sebelas jam di ruang penahanan di bandara Miami. Kadang ia tampak seperti harga tiket yang begitu tinggi sehingga presiden Meksiko sendiri, Claudia Sheinbaum, memilih memberikan tiketnya untuk pertandingan pembukaan Piala Dunia daripada menghadirinya sendiri, sebuah isyarat yang secara luas dibaca sebagai solidaritas terhadap warga yang tidak mampu membeli akses ke tontonan tersebut.
Yang muncul kini bukan lagi sekadar kontes untuk mendapatkan kekaguman. Ia adalah politik perbatasan: tentang klasifikasi, pengawasan, dan akses yang tidak setara, yang dibungkus dalam bahasa perayaan global. (*)
Penulis: Chirinne Zebib
Sumber: Al Mayadeen
