BERITAALTERNATIF.COM — Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi forum penyampaian berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dialami pekerja alih daya di wilayah Kukar. Dalam forum tersebut, Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL FSPMI) memaparkan sejumlah dugaan pelanggaran hak normatif pekerja yang dinilai berlangsung secara […]
BERITAALTERNATIF.COM — Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kutai Kartanegara menyuarakan tuntutan penegakan aturan alih daya dan perlindungan tenaga kerja lokal di depan Kantor DPRD Kukar pada Senin (2/2/2026). Aksi unjuk rasa yang dilakukan FSPMI, KSPI bersama serikat buruh gabungan di depan Kantor DPRD Kukar tersebut merupakan bagian dari aksi yang menyoroti […]
BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai berpotensi menekan sengketa hukum, namun tetap menyisakan persoalan serius terkait praktik transaksional politik di kalangan elite partai. Pengamat hukum dari Universitas Kutai Kartanegara, Jamaluddin, menilai secara yuridis mekanisme Pilkada melalui DPRD memungkinkan konflik hukum menjadi jauh lebih minim dibandingkan pemilihan langsung […]
BERITAALTERNATIF.COM — Ketua DPC Partai Gerindra Kutai Kartanegara, Alif Turiadi, menyampaikan pandangan Fraksi Gerindra terkait wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang belakangan kembali mengemuka di ruang publik. Alif menyebut, secara umum Fraksi Gerindra memandang mekanisme Pilkada lewat DPRD memiliki sejumlah kelebihan, terutama dari sisi efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan. Menurutnya, jika Pilkada dilakukan […]
BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum (Kemenkum) membantah kesalahpahaman publik yang berkembang terkait pengaturan penyadapan dan upaya paksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Pemerintah menegaskan, anggapan bahwa aparat penegak hukum dapat melakukan penyadapan, pemblokiran, penangkapan, dan penahanan tanpa izin pengadilan muncul akibat pembacaan pasal yang tidak utuh serta distorsi informasi yang beredar di ruang […]
BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum (Kemenkum) memberikan klarifikasi menyeluruh terkait pasal penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Bantahan ini disampaikan untuk menjawab serta meluruskan tudingan publik yang menilai pasal tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan demokrasi. Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, menegaskan bahwa pengaturan pasal penghinaan dalam […]
BERITAALTERNATIF.COM – Tahun 2025 ialah tahun malapetaka Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Demikian kata Amnesty Internasional Indonesia dalam catatan akhir tahunnya. Situasi HAM dari Januari hingga Desember 2025 mengalami erosi terparah selama era reformasi. Indonesia semakin melangkah mundur dalam bidang HAM akibat kebijakan memprioritaskan ekonomi, bahkan hingga berbasis deforestasi, yang merampas ruang hidup masyarakat adat […]
BERITAALTERNATIF.COM – Aulia Rahman Basri dipastikan telah berpindah partai dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pengurus Gerindra Kukar, Misra Budiarto, dalam pernyataannya di akun Facebooknya pada Minggu (23/11/2025) menyebut Aulia telah resmi menjadi anggota partai yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut. “Hari ini minggu 23 November 2025 Aulia Rahman Basri […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Samarinda, Dr. Herdiansyah Hamzah, menilai pembatasan masa jabatan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mulai dipertimbangkan secara serius. Menurutnya, ketiadaan pembatasan periode jabatan berpotensi memunculkan penyalahgunaan kekuasaan dan menghambat regenerasi politik. “Problem periode masa jabatan anggota DPR yang tidak pernah dibatasi sebenarnya sudah pernah diuji […]
BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Saldi Isra menegaskan bahwa keberadaan MK sejak awal memang dirancang berbeda dengan Mahkamah Agung (MA). MK, kata dia, memiliki kewenangan yang langsung bersentuhan dengan cabang-cabang utama politik ketatanegaraan, sehingga tidak keliru bila disebut sebagai political court. Pernyataan itu disampaikan Saldi Isra dalam sebuah forum refleksi konstitusi yang […]
BERITAALTERNATIF.COM – Praktisi hukum sekaligus dosen Universitas Kutai Kartanegara La Ode Ali Imran menegaskan bahwa proses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam konstitusi. Menurut La Ode, Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa penggantian Wapres hanya bisa dilakukan dalam tiga kondisi: meninggal dunia, mengundurkan diri, atau melakukan […]
BERITAALTERNATIF.COM – Polemik pencalonan Edi Damansyah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2024 memicu perdebatan serta silang pendapat di antara pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan sejumlah pengamat hukum. Hingga kini, polemik pencalonan Edi masih menyisakan kontroversi karena acap diperbincangkan publik di tengah penyelenggaraan Pemungutan Suarat Ulang (PSU) di Pilkada Kukar. Di […]
