Search

Rinda Desianti Dorong Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Kukar

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, Rinda Desianti. (Berita Alternatif/Ulwan Murtadha)

BERITAALTERNATIF.COM – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rinda Desianti, menegaskan pentingnya peningkatan peran dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik, khususnya menjelang Pemilu 2029.

Saat diwawancarai Berita Alternatif di kantornya pada Rabu (5/11/2025), Rinda mengatakan keterlibatan perempuan di lembaga politik dan pemerintahan mengalami peningkatan, meski persentasenya masih perlu didorong agar mencapai target yang ideal.

“Jumlah perempuan yang jadi anggota dewan sekarang meningkat, sekitar sepuluh sampai sebelas orang. Tapi persentasenya baru sekitar 14 persen. Padahal idealnya kan minimal 30 persen keterwakilan perempuan di semua tingkatan politik,” ujarnya.

Dia berharap pada tahun 2029 akan lebih banyak perempuan Kukar yang mampu terjun ke dunia politik dan berperan aktif dalam memperjuangkan isu-isu perempuan, terutama di sektor pembangunan.

Ia menyebut masalah perempuan di Kukar tergolong banyak: mulai dari stunting, pendidikan, sampai ekonomi.

“Semua itu punya keterkaitan dengan peran perempuan. Jadi harapannya, ke depan makin banyak perempuan yang bisa mengangkat isu-isu tersebut di ruang publik,” jelasnya.

Menurutnya, peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya penting di bidang politik, tetapi juga dalam berbagai sektor pembangunan lainnya.

“Saya lihat potensi perempuan luar biasa, terutama di kalangan pelaku usaha. Jadi, kiprah perempuan itu tidak harus di politik saja, bisa di berbagai bidang. Yang penting, kemampuan dan kapasitasnya tidak kalah dengan laki-laki,” tuturnya.

Terkait partisipasi perempuan dalam politik, ia menilai kelompok pemilih perempuan justru menunjukkan angka partisipasi yang tinggi. Namun, keterlibatan mereka dalam posisi strategis di ranah publik masih terbatas.

“Kalau bicara partisipasi pemilih, perempuan itu bahkan bisa lebih tinggi dari laki-laki. Tapi kalau bicara posisi di jabatan publik, masih belum banyak. Meski begitu, kita lihat ada peningkatan, misalnya jumlah kepala desa perempuan dan anggota dewan yang bertambah,” katanya.

Rinda menegaskan bahwa peningkatan peran perempuan dalam politik merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Kata dia, semua pihak berperan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Pemerintah, partai politik, dan ormas harus berkolaborasi dalam proses pemberdayaan perempuan.

“Pendidikan politik itu bukan hanya tentang datang ke TPS, tapi juga tentang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara,” jelasnya.

Ia menyoroti pentingnya partai politik dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang inklusif terhadap perempuan.

Proses rekrutmen kader, lanjutnya, menjadi tanggung jawab partai politik. Tugas mereka memastikan laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama.

“Tapi memang di ranah publik, dukungan finansial dan popularitas juga berpengaruh besar,” katanya.

Rinda mengakui bahwa proses kaderisasi perempuan di partai politik sudah berjalan, namun belum optimal. Karena itu, dia mendorong agar partai politik lebih serius membina kader perempuan agar siap bersaing dalam dunia politik.

“Pengkaderan itu sudah ada, tapi belum maksimal. Partai politik harus menjalankan pendidikan politik bagi laki-laki maupun perempuan agar lahir kader-kader yang siap duduk di DPRD,” ujarnya.

Ketika ditanya mana yang lebih penting antara peningkatan kuantitas atau kualitas perempuan dalam politik, Rinda menegaskan keduanya harus berjalan beriringan.

“Kalau saya dorong kuantitas dulu. Semakin banyak perempuan terlibat, maka kualitasnya akan meningkat seiring waktu. Karena ketika sudah terjun langsung, mau tidak mau mereka harus belajar dan meningkatkan kompetensinya,” tegasnya.

Ia pun berpesan kepada para perempuan di Kukar yang ingin terlibat dalam dunia politik agar tidak ragu untuk belajar dan memperluas kapasitas diri.

Perempuan, sambungnya, harus terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Jika perempuan mau masuk ke ranah publik, maka mereka harus bergabung dengan partai politik.

“Mulai dari level bawah, jadi pengurus, supaya bisa mengasah kemampuan dan memperkuat peran perempuan ke depan,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ulwan Murtadha
Editor: Ufqil Mubin

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

BACA JUGA

POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA