Search

Kemitraan Berbasis Alat PT Rea Kaltim Dinilai belum Berjalan Optimal

BERITAALTERNATIF.COM – Pelaksanaan program kemitraan antara PT Rea Kaltim dan masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pola kemitraan berbasis alat yang dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Program tersebut seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui kerja […]

Kadisbun Kukar Sebut Ada Tanda Kesepakatan antara Warga Long Beleh Haloq dan PT Rea Kaltim

BERITAALTERNATIF.COM – Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Taufik, menyambut perkembangan pembahasan kemitraan antara PT Rea Kaltim dengan masyarakat Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut. Menurutnya, terdapat perkembangan positif dalam proses pembahasan tersebut. Taufik menyebut kedua pihak mulai menunjukkan tanda-tanda menuju kesepakatan mengenai pola kemitraan yang akan dijalankan. “Saya surprise hari ini […]

Ahmad Yani: Plasma 20 Persen untuk Masyarakat Long Beleh Haloq akan Ditempuh lewat Pola Kemitraan

BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyampaikan perkembangan pembahasan pemenuhan plasma 20 persen untuk masyarakat Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Tabang, yang berkaitan dengan PT Rea Kaltim. Menurutnya, pihak-pihak terkait telah memiliki kesepahaman untuk menempuh pola kemitraan lain sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban plasma bagi masyarakat. Yani mengatakan, sejumlah perhitungan terkait pembagian […]

HGU Kalpataru belum Berakhir, Pemkab Kukar Cari Jalan Kelola Lahan 78 Ribu Hektare

BERITAALTERNATIF.COM – Persoalan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kalpataru Investama dan sejumlah perusahaan yang berada di bawah Kalpataru Group kembali menjadi perhatian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Persoalan tersebut muncul setelah izin operasional sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah Kalpataru Group dicabut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Di sisi lain, HGU yang melekat pada […]

Kepala Disbun Kukar Sebut HGU Kalpataru masih Aktif, Kewenangan Evaluasi Ada di BPN

BERITAALTERNATIF.COM – Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Taufik, menjelaskan status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang tergabung dalam Kalpataru Group setelah pemerintah daerah mencabut izin operasional sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Taufik mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kukar telah melakukan pencabutan izin terhadap delapan perusahaan kelapa sawit di bawah naungan Kalpataru Group. Menurutnya, […]

Sangketa Lahan Eks Kalaptaru, La Ode Sarankan Warga Ajukan Gugatan Perlawanan

BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menyebut masyarakat yang memiliki dasar hak atas lahan di kawasan eks Kalpataru Group dapat menempuh sejumlah langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingannya. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut terlebih dahulu dapat ditempuh melalui koordinasi dan mediasi antara masyarakat, pihak kurator, serta pihak terkait […]

Eks HGU Kalpataru Group Diusulkan Jadi Tanah Terlantar, Pengamat Sebut Tahapannya Panjang

BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menilai persoalan lahan eks Kalpataru Group tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah status kawasan menjadi tanah terlantar. Menurutnya, terdapat sejumlah tahapan hukum yang harus dilalui sebelum suatu tanah dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi pembahasan DPRD […]

Pengamat Hukum: Kurator Tak Bisa Serta-Merta Panen Hasil Kebun Eks Kalpataru

BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menilai aktivitas pemanenan hasil perkebunan di kawasan eks Kalpataru Group perlu diperjelas status hukumnya. Hal itu menyusul adanya persoalan antara masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas lahan dengan pihak kurator yang menguasai aset perusahaan berdasarkan proses hukum di Pengadilan Niaga. […]

DPRD Kukar Soroti Aktivitas Kurator di Lahan Bekas Kalpataru

BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menyoroti aktivitas yang dilakukan pihak kurator di kawasan bekas perusahaan Kalpataru Group. Sorotan tersebut muncul dalam pembahasan lanjutan mengenai status Hak Guna Usaha (HGU) Kalpataru Group yang masih tercatat aktif, meskipun izin perkebunan perusahaan disebut telah dicabut. Yani mengatakan pemerintah dan masyarakat saat ini tengah […]

Tanggapan Bupati Kukar soal Perselisihan Plasma antara Warga Long Beleh Haloq dan PT Rea Kaltim

BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menyampaikan langkah pemerintah daerah dalam menangani perselisihan kewajiban plasma antara warga Desa Long Beleh Haloq dan PT Rea Kaltim. Aulia mengatakan persoalan tersebut kini sedang ditangani melalui koordinasi intensif bersama Kepolisian Resor (Polres) Kukar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar, serta pihak Polda Kaltim. “Kita sedang intens untuk […]

Dinilai Langgar Aturan Kewajiban Plasma, Warga Long Beleh Haloq Desak Pemerintah Beri Sanksi kepada PT Rea Kaltim

BERITAALTERNATIF.COM – Warga Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara (Kukar), Taufik, menyoroti kewajiban pembangunan kebun masyarakat atau plasma yang harus dipenuhi PT Rea Kaltim. Dia mempertanyakan realisasi kewajiban perusahaan tersebut yang hingga kini dinilai belum direalisasikan untuk masyarakat Desa Long Beleh Haloq. Menurutnya, ketentuan mengenai pembangunan kebun masyarakat sekitar telah diatur dalam […]

DPRD Kukar Tawarkan Tiga Opsi kepada PT REA untuk Penuhi Plasma 20 Persen

BERITAALTERNATIF.COM – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menawarkan tiga opsi penyelesaian kewajiban pembangunan kebun masyarakat atau plasma sebesar 20 persen oleh PT REA Kaltim. Tiga opsi tersebut disampaikan Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani setelah memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat dan pihak terkait di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kukar, Rabu (16/9/2026). Yani mengatakan, opsi […]