BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum (Kemenkum) membantah kesalahpahaman publik yang berkembang terkait pengaturan penyadapan dan upaya paksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Pemerintah menegaskan, anggapan bahwa aparat penegak hukum dapat melakukan penyadapan, pemblokiran, penangkapan, dan penahanan tanpa izin pengadilan muncul akibat pembacaan pasal yang tidak utuh serta distorsi informasi yang beredar di ruang […]
BERITAALTERNATIF.COM — Kementerian Hukum (Kemenkum) memberikan klarifikasi menyeluruh terkait pasal penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Bantahan ini disampaikan untuk menjawab serta meluruskan tudingan publik yang menilai pasal tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan demokrasi. Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, menegaskan bahwa pengaturan pasal penghinaan dalam […]
BERITAALTERNATIF.COM – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Awang Long Samarinda resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru mulai 1 Desember 2025 hingga Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan dalam tiga gelombang dan memberikan kesempatan luas bagi calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan hukum tanpa melalui tes masuk. Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik STIH Awang Long, Aji Rosita Nursanthy, […]
BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, berkomitmen memberikan pendampingan penuh kepada korban dugaan kasus asusila yang menyeret nama Denny Ruslan, yang kini viral di media sosial. Melalui unggahan Instagramnya, pria yang akrab disapa Ayub itu menegaskan kesiapannya untuk memberikan bantuan hukum sekaligus memastikan keamanan korban. Dia bahkan menyatakan kesiapannya untuk […]
BERITAALTERNATIF.COM – Kuasa hukum Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) Kalimantan Timur (Kaltim), Sudirman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan terkait dugaan kasus asusila yang disebut-sebut melibatkan figur publik, Denny Ruslan. Namun hingga saat ini, pihaknya belum berhasil menjalin komunikasi langsung dengan korban. “Masuk ke lembaga kami ada pengaduan itu. Namun sampai dengan […]
Oleh: Hendra Gunawan* Beberapa waktu terakhir, ruang publik kita dipenuhi dengan fenomena advokat yang tampil di berbagai platform televisi, media sosial, hingga kanal digital dengan gaya komunikasi yang kerap kali melampaui batas etika profesi. Pernyataan yang bersifat menjanjikan kemenangan perkara, komentar yang menyerang pribadi pihak lain, hingga narasi yang membangun persepsi seolah-olah perkara dapat dimenangkan […]
Oleh: Hendra Gunawan* Dalam kehidupan berdemokrasi, setiap bangsa dituntut untuk menjaga kewarasan berpikir, kejernihan hati, serta keteguhan dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran. Namun realitas yang kita saksikan belakangan ini memperlihatkan betapa rentannya ruang publik terhadap narasi yang bersifat emotif dan polarisatif, baik yang beredar di televisi, media cetak, maupun platform digital. Fenomena saling serang, saling menjatuhkan, […]
BERITAALTERNATIF.COM – Advokat dan Konsultan Hukum asal Kutai Kartanegara Hendra Gunawan menyebut anak merupakan anugerah sekaligus amanah Tuhan yang keberadaannya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi serta berbagai instrumen hukum nasional. Perlindungan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 11 […]
BERITAALTERNATIF.COM – Advokat dan Konsultan Hukum, Hendra Gunawan, menegaskan pentingnya percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai langkah nyata dalam mewujudkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, keberadaan Posbakum bukan sekadar program administratif atau formalitas, tetapi merupakan manifestasi langsung dari amanat konstitusi yang menjamin […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menilai bahwa jabatan anggota legislatif seharusnya dibatasi seperti halnya jabatan eksekutif. Menurutnya, tanpa pembatasan periodesasi, demokrasi di Indonesia akan kehilangan makna karena tidak terjadi sirkulasi kepemimpinan yang sehat. “Secara ketentuan memang tidak ada yang membatasi masa jabatan anggota DPR. Tetapi […]
BERITAALTERNATIF.COM – Administratur Utama Komisariat Pusat Komite Transparansi Pembangunan, Denny Ruslan, menilai bahwa pembenahan sistem dan rekrutmen sumber daya manusia di lembaga pemerintahan, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kukar, menjadi langkah penting untuk meminimalkan praktik korupsi serta memastikan transparansi penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Denny, meski saat ini sejumlah inovasi berbasis digital mulai diterapkan dalam […]
BERITAALTERNATIF.COM – Administratur Utama Komisariat Pusat Komite Transparansi Pembangunan, Denny Ruslan, menilai bahwa akar persoalan praktik korupsi dan pungutan liar di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar berawal dari rendahnya integritas penyelenggara negara serta mahalnya biaya politik yang harus mereka tanggung. “Sebenarnya ini berangkat dari integritas dari para penyelenggara negara juga. Kenapa ini saya sampaikan? Karena […]
