BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti proses perizinan perusahaan dan pembebasan lahan yang dinilai perlu ditelusuri dalam penyelesaian persoalan wilayah adat masyarakat Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Daerah, Kabupaten Kukar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kukar, Selasa (13/10/2026), Yani menilai pemerintah perlu mengevaluasi persoalan tersebut secara cermat, terutama […]
BERITAALTERNATIF.COM – Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait titik rawan korupsi dalam tata kelola sektor pertanahan mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Timur. Sorotan tersebut secara khusus diarahkan pada tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kukar. Ketua DPD GMNI Kaltim, Maha Sakti […]
BERITAALTERNATIF.COM – Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Taufik, menjelaskan perbedaan konsekuensi investasi antara skema Kebun Usaha Produktif Lainnya (KUPL) dan pembangunan kebun dalam pola kemitraan perusahaan dengan masyarakat. Menurutnya, skema KUPL membutuhkan nilai investasi yang lebih rendah dibandingkan pembangunan kebun. Kondisi tersebut juga berdampak pada besaran beban utang yang harus ditanggung masyarakat. […]
BERITAALTERNATIF.COM – Persoalan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kalpataru Investama dan sejumlah perusahaan yang berada di bawah Kalpataru Group kembali menjadi perhatian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Persoalan tersebut muncul setelah izin operasional sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah Kalpataru Group dicabut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Di sisi lain, HGU yang melekat pada […]
BERITAALTERNATIF.COM – Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Taufik, menjelaskan status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang tergabung dalam Kalpataru Group setelah pemerintah daerah mencabut izin operasional sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Taufik mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kukar telah melakukan pencabutan izin terhadap delapan perusahaan kelapa sawit di bawah naungan Kalpataru Group. Menurutnya, […]
BERITAALTERNATIF.COM – Aktivis Forum Keadilan Agraria Kalimantan Timur, Sudarno, mendesak pemerintah pusat segera mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT Kalpataru Investama dan sejumlah perusahaan di bawahnya yang disebut telah terbengkalai selama 14 tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dia mengatakan bahwa areal HGU PT Kalpataru tersebar di beberapa kecamatan di Kukar. Salah satunya berada di […]
BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri akan melakukan evaluasi terhadap Hak Guna Usaha (HGU) Kalpataru Group yang mencakup lahan seluas sekitar 78 ribu hektare di Kukar. Aulia mengatakan evaluasi dilakukan menyusul persoalan yang disampaikan masyarakat terkait keberadaan dan pemanfaatan lahan tersebut. Pemkab Kukar akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses […]
BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) PT Kalpataru Group yang akan berakhir pada 2044. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menunggu hingga masa berlaku HGU tersebut berakhir apabila terdapat persoalan terkait lahan yang selama ini tidak dikelola atau ditelantarkan. Karena itu, Yani mendorong pemerintah melakukan proses […]
BERITAALTERNATIF.COM – Persoalan lahan eks Kalpataru Group kembali dibahas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pembahasan tersebut mencakup status Hak Guna Usaha (HGU), luas kawasan, klaim hak masyarakat, keberadaan lahan yang dinilai terlantar, hingga aktivitas pihak kurator di kawasan bekas perusahaan tersebut. Pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar pada […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menyebut masyarakat yang memiliki dasar hak atas lahan di kawasan eks Kalpataru Group dapat menempuh sejumlah langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingannya. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut terlebih dahulu dapat ditempuh melalui koordinasi dan mediasi antara masyarakat, pihak kurator, serta pihak terkait […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menilai persoalan lahan eks Kalpataru Group tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah status kawasan menjadi tanah terlantar. Menurutnya, terdapat sejumlah tahapan hukum yang harus dilalui sebelum suatu tanah dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi pembahasan DPRD […]
BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi hukum dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), La Ode Ali Imran, menyoroti proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan eks Kalpataru Group yang kini menjadi persoalan antara perusahaan, masyarakat, dan pihak kurator. Menurutnya, persoalan mendasar perlu ditelusuri sejak proses penerbitan HGU. Salah satunya menyangkut apakah seluruh bidang tanah yang masuk […]
