BERITAALTERNATIF.COM – Masyarakat Desa Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman, mendesak pemerintah mencabut Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Kalpataru.
Warga mengklaim sekitar 721 hektare lahan di wilayah mereka terdampak persoalan perkebunan yang hingga kini belum terselesaikan.
Kepala Desa Benua Puhun, Ardinansyah, mengungkapkan masyarakat tidak pernah menerima Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT), tali asih, maupun menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan terkait pemanfaatan lahan tersebut.
“Di tempat kami itu tidak ada namanya GRTT, tidak ada namanya tali asih, dan tidak ada MoU apa pun,” ungkap Ardinansyah saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), pihak kurator, perwakilan perusahaan, dan masyarakat di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).
Menurut Ardinansyah, persoalan lahan tersebut telah berlangsung sejak 2011–2012. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian terhadap hak masyarakat, terutama menyangkut lahan yang telah dibuka dan dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan.
Dia mempersoalkan aktivitas pembukaan lahan yang dinilai tidak didahului kesepakatan dengan masyarakat. Bahkan, ia mengaku, pemerintah desa pernah turun langsung bersama kepolisian untuk meminta para pekerja menghentikan aktivitas di kawasan yang dipersoalkan.
Langkah tersebut dilakukan karena masyarakat mengklaim memiliki bukti terkait lahan yang mereka anggap sebagai hak warga.
Ardinansyah menilai perusahaan semestinya menyelesaikan persoalan penguasaan tanah sebelum melanjutkan kegiatan perkebunan.
Dia juga mempertanyakan mengapa masyarakat justru harus menghadapi kesulitan memperjuangkan hak atas tanah yang telah dimanfaatkan perusahaan.
Menurutnya, apabila lahan warga sudah dibuka untuk perkebunan tanpa penyelesaian, masyarakat semestinya mendapatkan ganti rugi.
“Kalau menanam itu hari ini, harusnya kami yang minta ganti rugi. Masyarakat yang minta ganti rugi. Kenapa? Lahannya sudah diambil,” katanya.
Ardinansyah memperkirakan luas lahan yang terdampak persoalan HGU di Desa Benua Puhun mencapai 721 hektare. Persoalan tersebut juga menyulitkan warga yang ingin kembali mengelola tanah untuk bercocok tanam.
Ia menyebut masyarakat yang berupaya memanfaatkan lahan maupun memperjuangkan haknya masih menghadapi persoalan dengan pihak yang beraktivitas di kawasan perkebunan. Kondisi ini membuat warga kesulitan mengelola tanah yang mereka klaim sebagai miliknya.
Karena itu, Ardinansyah meminta pemerintah menindaklanjuti tuntutan pencabutan HGU agar status lahan menjadi jelas dan masyarakat memiliki kesempatan untuk kembali memanfaatkannya.
“Harapannya kami, kalau HGU-nya dicabut, itu kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia mengapresiasi DPRD Kukar yang telah memfasilitasi pertemuan antara masyarakat, pihak kurator, dan pihak terkait lainnya. Ardinansyah berharap pembahasan tersebut menghasilkan tindak lanjut yang dapat membantu memulihkan hak masyarakat yang terdampak.
“Kami yang ada di sini memperjuangkan bagaimana hak-hak masyarakat itu bisa kembali kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin











