Search

Kurator Tolak HGU MSP Dicabut Sepihak

Tim Kurator PT Mahakam Sawit Plantation (MSP), Mahadi Siregar, saat ditemui usai RDP di DPRD Kutai Kartanegara, Kamis (19/11/2026). (Berita Alternatif/Ulwan Murtadho)

BERITAALTERNATIF.COM – Tim kurator PT Mahakam Sawit Plantation (MSP) dalam Pailit menegaskan tidak dapat begitu saja melepaskan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan meskipun masyarakat mendesak pencabutan izin dan penghentian aktivitas perkebunan.

Pasalnya, HGU tersebut berkaitan dengan jaminan hak tanggungan perbankan dan menjadi bagian dari aset yang harus dibereskan dalam proses kepailitan.

Kurator menilai perubahan status HGU berpotensi memengaruhi nilai aset perusahaan serta proses penyelesaian kewajiban kepada para kreditur. Karena itu, setiap keputusan terkait aset harus mengikuti mekanisme hukum dan berada dalam pengawasan pengadilan.

Mahadi Siregar dari Tim Kurator PT MSP dalam Pailit menjelaskan, setelah perusahaan dinyatakan pailit, pengurusan dan pemberesan seluruh aset menjadi kewenangan kurator berdasarkan putusan pengadilan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), perwakilan masyarakat, pihak perusahaan, dan kuasa hukum perbankan di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).

Menurut Mahadi, aset perusahaan berupa HGU dan tanaman perkebunan termasuk dalam harta pailit atau boedel pailit. Dengan demikian, keberadaan aset tersebut harus dijaga selama proses pemberesan berlangsung.

Ia juga menjelaskan bahwa aktivitas perkebunan yang masih berjalan bukan merupakan keputusan sepihak kurator.

Kata dia, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan pada 19 Agustus yang memberikan kewenangan untuk melanjutkan usaha atau going concern.

Melalui mekanisme tersebut, kegiatan pemanenan dan penjualan hasil perkebunan tetap dilakukan untuk mempertahankan serta memaksimalkan nilai harta pailit.

Mahadi memastikan hasil penjualan produksi perkebunan tidak masuk ke rekening pribadi kurator. Dana tersebut disalurkan ke rekening yang telah ditetapkan pengadilan dan nantinya menjadi bagian dari proses pemberesan aset.

Ia menambahkan, pemberesan harta pailit pada akhirnya dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kurator tidak menentukan sendiri harga lelang, sedangkan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada para kreditur sesuai ketentuan hukum.

Di sisi lain, Mahadi mengungkapkan pihaknya telah memperoleh informasi dari Dinas Perkebunan mengenai pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) MSP. Namun, ia mengaku kurator belum menerima dokumen pemberitahuan pencabutan secara resmi.

Menurutnya, dokumen tersebut diperlukan untuk disampaikan kepada hakim pengawas karena dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan going concern yang selama ini menjadi dasar operasional perkebunan.

“Kalau memang IUP sudah dicabut, sampaikan kepada kami dokumennya. Kami akan bawa dan sampaikan kepada hakim pengawas,” ujarnya.

Mahadi menyebut berdasarkan dokumen yang dimiliki kurator, IUP MSP diterbitkan pada 2006 dan berlaku hingga 2036. Sementara itu, HGU perusahaan diterbitkan pada 2008 dengan masa berlaku hingga 2044.

Ia menegaskan kurator akan menghentikan kegiatan perkebunan apabila hakim pengawas menarik kembali penetapan going concern. Namun, selama belum ada perubahan keputusan pengadilan, pihaknya tetap menjalankan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mahadi juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil alih atau menguasai lahan secara sepihak. Menurutnya, kawasan tersebut masih berkaitan dengan proses pemberesan harta pailit sehingga setiap klaim dan keberatan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Meski demikian, dia membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyerahkan dokumen kepemilikan tanah maupun perjanjian kemitraan yang berkaitan dengan kawasan perkebunan.

Dokumen tersebut dapat disampaikan melalui kepala desa untuk diteruskan kepada tim kurator dan diperiksa lebih lanjut. Mahadi menilai bukti tertulis diperlukan agar setiap klaim masyarakat dapat diverifikasi secara jelas.

Ia mencontohkan adanya dokumen kemitraan yang pernah diterimanya, tetapi belum dilengkapi tanda tangan kedua belah pihak. Karena itu, masyarakat diminta melengkapi dokumen pendukung agar dapat ditindaklanjuti.

Mahadi memahami adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan pencabutan HGU dan penghentian aktivitas perkebunan. Namun, ia menegaskan tugas kurator tidak dapat dijalankan berdasarkan tekanan maupun kepentingan sepihak, melainkan harus berpedoman pada putusan dan pengawasan pengadilan.

“Kami bekerja berdasarkan koridor hukum dan tidak ingin bekerja di luar koridor hukum,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

BACA JUGA

This error message is only visible to WordPress admins

Error 400: API key not valid. Please pass a valid API key..

Domain code: global
Reason code: badRequest

Error: No videos found.

Make sure this is a valid channel ID and that the channel has videos available on youtube.com.

This error message is only visible to WordPress admins

Error 400: API key not valid. Please pass a valid API key..

Domain code: global
Reason code: badRequest

Error: No videos found.

Make sure this is a valid channel ID and that the channel has videos available on youtube.com.

POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA