Search

Kejari Kukar Ingatkan Masyarakat Pahami Risiko Pembagian Aset Kepailitan Eks Kalpataru

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Dermawan Wicaksono saat hadir di RDP DPRD Kukar. (Berita Alternatif/Ulwan Murtadho)

BERITAALTERNATIF.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara (Kukar) mengingatkan masyarakat agar memahami kedudukan hukum dan mekanisme pembagian hasil pemberesan aset perusahaan dalam proses kepailitan eks Kalpataru Group.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kukar, Dermawan Wicaksono, menilai masyarakat perlu memperoleh informasi secara terbuka mengenai hak tagih, urutan pembayaran kreditur, hingga kemungkinan nilai aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban.

Peringatan tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai status Hak Guna Usaha (HGU), aset kepailitan eks Kalpataru Group, dan perlindungan hak masyarakat terdampak di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).

Menurut Wicaksono, persoalan kepailitan perusahaan tidak hanya menyangkut aset dan kewajiban perusahaan, tetapi juga nasib masyarakat yang selama ini berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan.

Dia menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi karyawan maupun mantan karyawan, seperti gaji yang belum dibayarkan dan ganti rugi lahan yang belum diselesaikan.

Namun, ia mengingatkan bahwa penyelesaian hak masyarakat melalui mekanisme kepailitan harus mengikuti ketentuan hukum mengenai kedudukan kreditur.

Wicaksono menjelaskan terdapat tiga kategori kreditur dalam proses kepailitan, yakni kreditur separatis, preferen, dan konkuren. Ketiganya memiliki kedudukan serta prioritas pembayaran yang berbeda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kreditur separatis merupakan pihak yang memiliki jaminan kebendaan atas aset perusahaan. Dalam perkara eks Kalpataru, contohnya adalah perbankan yang memberikan pinjaman dengan jaminan aset perusahaan.

Sementara kreditur preferen memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya berdasarkan ketentuan hukum, seperti tagihan pajak. Adapun kreditur konkuren merupakan pihak yang tidak memiliki jaminan kebendaan maupun hak istimewa untuk memperoleh prioritas pembayaran.

Perbedaan kedudukan tersebut akan memengaruhi proses pembagian hasil pemberesan aset perusahaan. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui posisi masing-masing sebelum mengharapkan pemenuhan hak melalui proses kepailitan.

Wicaksono juga mengingatkan bahwa hasil akhir pemberesan aset sangat bergantung pada nilai kekayaan perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayarkan, serta kedudukan masing-masing kreditur.

“Ini harus kita sampaikan secara jujur kepada masyarakat. Sampaikan apa adanya. Jangan sampai semangat yang luar biasa saat mengajukan kepailitan atau permohonan PKPU justru berujung pada kekecewaan di akhirnya,” ujarnya.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian persoalan eks Kalpataru Group memberikan penjelasan secara transparan, termasuk mengenai tahapan hukum yang sedang berjalan dan kemungkinan hasil yang dapat diperoleh masyarakat.

Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui peluang keberhasilan penyelesaian, tetapi juga perlu memahami risiko terburuk apabila nilai aset perusahaan tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban.

Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki gambaran yang realistis mengenai hak-haknya serta mekanisme hukum yang harus ditempuh, baik melalui kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun jalur keperdataan lainnya.

Dia menegaskan, penjelasan tersebut bukan untuk melemahkan perjuangan masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka. Sebaliknya, keterbukaan informasi diperlukan agar seluruh pihak memahami persoalan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

“Ini bukan bermaksud untuk merusak stabilitas rapat ini, tetapi saya menyampaikan fakta agar masyarakat juga tahu prosesnya dan kedudukannya sebagai kreditur di dalam kepailitan,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

BACA JUGA

This error message is only visible to WordPress admins

Error 400: API key not valid. Please pass a valid API key..

Domain code: global
Reason code: badRequest

Error: No videos found.

Make sure this is a valid channel ID and that the channel has videos available on youtube.com.

This error message is only visible to WordPress admins

Error 400: API key not valid. Please pass a valid API key..

Domain code: global
Reason code: badRequest

Error: No videos found.

Make sure this is a valid channel ID and that the channel has videos available on youtube.com.

POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA