Search

Anggota DPRD Kukar Minta Kurator Utamakan Hak Masyarakat dalam Penyelesaian Lahan Eks Kalpataru

Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara Budi Fahmi. (Berita Alternatif/Arif Rahmansyah)

BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Budi Fahmi, meminta tim kurator mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan lahan eks Kalpataru Grup.

Budi berharap proses tersebut dapat mengembalikan hak warga atas lahan yang selama ini mereka kelola.

Menurut dia, tim kurator perlu mengutamakan pendekatan persuasif dan mengayomi masyarakat.

Ia tidak ingin proses penyelesaian aset justru menimbulkan konflik baru di tengah warga.

“Harapan kami, lahan masyarakat bisa kembali kepada masyarakat. Pihak kurator juga harus mengayomi warga dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya
setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai pengelolaan dan kepastian hukum aset eks Kalpataru Grup di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).

Budi menjelaskan, Pemkab Kukar sebelumnya telah berupaya mengajukan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) Kalpataru pada 2021–2022, ketika pemerintahan masih dipimpin Edi Damansyah.

Saat itu, kata dia, pemerintah daerah mendatangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengajukan permohonan pencabutan HGU. Langkah tersebut dilakukan karena perusahaan NSP disebut tidak lagi beroperasi mengelola lahan.

Ia menambahkan, selain berkoordinasi dengan ATR/BPN, Pemkab Kukar juga melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, berdasarkan penjelasan yang diterimanya, pencabutan HGU belum dapat dilakukan karena hak atas lahan tersebut masih diagunkan oleh perusahaan NSP.

“Persoalannya memang tidak sederhana. Pemerintah daerah waktu itu sudah berupaya, tetapi HGU masih menjadi agunan perusahaan sehingga belum bisa dicabut,” jelasnya.

Budi berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah antarpihak yang berkepentingan.

Ia juga membuka kemungkinan agar pengelolaan lahan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu alternatif penyelesaian.

Kata Budi, jika kedua upaya tersebut tidak menemukan jalan keluar, masyarakat berencana menyampaikan persoalan lahan eks Kalpataru secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. (Adv)

Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

BACA JUGA

This error message is only visible to WordPress admins

Error 400: API key not valid. Please pass a valid API key..

Domain code: global
Reason code: badRequest

Error: No videos found.

Make sure this is a valid channel ID and that the channel has videos available on youtube.com.

This error message is only visible to WordPress admins

Error 400: API key not valid. Please pass a valid API key..

Domain code: global
Reason code: badRequest

Error: No videos found.

Make sure this is a valid channel ID and that the channel has videos available on youtube.com.

POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA