BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta pihak kurator yang menangani aset eks Kalpataru Group tidak mengambil tindakan sepihak di kawasan lahan yang masih bersengketa dengan masyarakat.
Yani meminta setiap langkah penyelesaian maupun aktivitas di lapangan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah desa dan kecamatan.
Permintaan tersebut disampaikan Yani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat, pihak kurator, perwakilan perusahaan, serta kuasa hukum bank di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).
Menurut Yani, keterlibatan pemerintah setempat menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan lahan eks Kalpataru Group yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat di sejumlah desa.
Pemerintah desa dan kecamatan dinilai memiliki pemahaman mengenai kondisi wilayah serta mengetahui persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Jangan melakukan aksi tanpa ada kesepakatan dengan pemerintah setempat,” tegas Yani.
Dia menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut harus mempertemukan kepentingan masyarakat dengan kewenangan kurator dalam menjalankan tugas pengurusan aset perusahaan. Karena itu, komunikasi terbuka diperlukan agar tidak muncul konflik baru akibat tindakan di lapangan.
Selain persoalan koordinasi, Yani juga menyoroti status Hak Guna Usaha (HGU) yang masih melekat pada lahan eks Kalpataru Group.
Ia meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait mengupayakan pencabutan HGU, mengingat izin usaha perkebunan perusahaan-perusahaan tersebut telah dicabut.
Menurutnya, kondisi perizinan tersebut harus diperjelas secara administratif maupun hukum. Pemerintah juga perlu menyampaikan secara resmi pencabutan izin usaha perkebunan kepada pihak kurator agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses hukum di pengadilan.
“HGU ini harus menjadi perhatian. Kalau perizinan usaha perkebunannya sudah dicabut, pemerintah perlu menyampaikan secara resmi kepada kurator,” ujarnya.
Yani turut meminta Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbun) Kukar menyiapkan data lengkap seluruh perusahaan yang tergabung dalam Kalpataru Group.
Data yang diminta meliputi identitas masing-masing perusahaan, peta kawasan, delimitasi atau penegasan batas bidang tanah, hingga informasi mengenai status hukum HGU.
Menurutnya, kelengkapan dokumen tersebut diperlukan untuk mengetahui secara jelas batas lahan yang masuk dalam HGU perusahaan dan bidang tanah yang diklaim maupun dikuasai masyarakat.
Kata Yani, dengan adanya data yang terverifikasi, pemerintah daerah dapat memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan langkah penyelesaian. Terlebih, persoalan eks Kalpataru Group mencakup kawasan yang luas dan melibatkan kepentingan masyarakat di sejumlah kecamatan.
Ia juga meminta pemerintah desa berperan aktif mempertemukan masyarakat dengan pihak kurator. Dengan demikian, setiap keberatan maupun klaim atas lahan dapat dibicarakan secara terbuka tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Yani menekankan bahwa persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan administratif semata. Kepastian status lahan, perizinan perusahaan, dan perlindungan kepentingan masyarakat harus menjadi bagian dari proses penyelesaian.
“HGU bagaimana caranya bisa diusulkan untuk dicabut, karena perizinannya sudah tidak ada lagi,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin











