Search

DPRD Kukar Cari Jalan Tengah Sengketa HGU Eks Kalpataru antara Kurator dan Masyarakat

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas status HGU eks Kalpataru Group di Ruang Rapat DPRD Kutai Kartanegara, Kamis (19/11/2026). (Berita Alternatif/Ulwan Murtadho)

BERITAALTERNATIF.COM – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penyelesaian sengketa lahan eks Kalpataru Group melalui koordinasi antara masyarakat, tim kurator, dan pemerintah setempat.

Langkah ini ditempuh untuk mencegah tindakan sepihak di lapangan sekaligus mencari titik temu antara kepentingan warga dan proses pemberesan aset perusahaan yang telah dinyatakan pailit.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, bersama perwakilan masyarakat, kepala desa, tim kurator, pihak perusahaan, dan kuasa hukum perbankan di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).

Rapat berlangsung dengan perbedaan pandangan mengenai status HGU dan penguasaan lahan. Masyarakat meminta pemerintah mencabut HGU agar tanah yang mereka klaim dapat kembali dimanfaatkan, sedangkan kurator menyatakan pengelolaan aset perusahaan harus mengikuti proses kepailitan dan ketentuan hukum.

Kepala Desa Benua Puhun, Ardinansyah, menjadi salah satu perwakilan masyarakat yang menyampaikan keberatan.

Dia menyebut persoalan lahan di wilayahnya telah berlangsung sejak 2011–2012. Bahkan, masyarakat mengklaim sekitar 721 hektare lahan terdampak persoalan perkebunan tanpa penyelesaian ganti rugi.

“Harapannya kami, kalau HGU-nya dicabut, itu kembali kepada masyarakat,” ujarnya saat mengikuti RDP tersebut.

Di sisi lain, tim kurator PT Mahakam Sawit Plantation (MSP), Mahadi Siregar, menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan tugas pemberesan harta pailit berdasarkan kewenangan dan penetapan pengadilan.

MSP merupakan salah satu perusahaan dalam kelompok usaha Kalpataru yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby pada 8 Juni 2026.

Mahadi menerangkan, HGU menjadi bagian dari aset yang berkaitan dengan proses kepailitan dan disebut sebagai jaminan kepada pihak perbankan. Karena itu, pengelolaan lahan tidak bisa dilepaskan dari proses pemberesan aset serta penyelesaian kewajiban perusahaan kepada kreditur.

Dia juga menjelaskan aktivitas pemanenan yang masih berlangsung merupakan bagian dari skema going concern atau kelangsungan usaha berdasarkan penetapan pengadilan. Hasil pemanenan tersebut dimasukkan ke rekening yang telah ditetapkan pengadilan.

Mahadi menegaskan tim kurator tidak memiliki kewenangan bertindak di luar ketentuan hukum. Ia juga membantah tudingan adanya kerja sama antara kurator dan organisasi masyarakat tertentu.

“Kurator sama sekali tidak pernah bekerja sama dengan ormas,” tegasnya.

Menanggapi perbedaan kepentingan tersebut, Ahmad Yani meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dengan melibatkan pemerintah desa serta kecamatan.

Dia mengingatkan agar kurator tidak melakukan aktivitas atau tindakan di lapangan tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat.

“Jangan melakukan aksi tanpa ada kesepakatan dengan pemerintah setempat,” kata Ahmad Yani.

Selain mendorong koordinasi, DPRD Kukar meminta Dinas Perkebunan dan Peternakan menyiapkan data lengkap perusahaan yang tergabung dalam Kalpataru Group. Data tersebut mencakup identitas perusahaan, peta kawasan, delimitasi atau penegasan batas HGU, serta informasi mengenai status hukum masing-masing lahan.

Kelengkapan data diperlukan untuk mengidentifikasi kawasan yang masuk dalam HGU perusahaan, bidang tanah yang diklaim masyarakat, serta lokasi yang masih memiliki persoalan penguasaan dan pemanfaatan.

Ahmad Yani juga menyoroti pencabutan izin usaha perkebunan perusahaan yang perlu disampaikan secara resmi kepada kurator dan pengadilan.

Menurutnya, informasi tersebut penting sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum dan penentuan keberlanjutan aktivitas perkebunan.

Ia menilai pencabutan HGU perlu diusulkan menyusul tidak berlakunya izin usaha perkebunan perusahaan. Meski demikian, status HGU tidak serta-merta dinyatakan berakhir karena masih berkaitan dengan proses hukum dan pemberesan aset perusahaan.

RDP tersebut belum menghasilkan kesepakatan mengenai pencabutan HGU maupun pengembalian lahan kepada masyarakat. Namun, DPRD mendorong agar setiap pihak menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai kewenangannya.

Ahmad Yani berharap proses penyelesaian tidak terus berlarut dan kepentingan masyarakat tetap mendapat perhatian tanpa mengabaikan kewajiban hukum dalam pemberesan aset perusahaan.

“Kepentingan masyarakat bisa berjalan, kemudian kepentingan kurator juga bisa ketemu di sana,” tutupnya. (*)

Penulis: Ulwan murtadho
Editor: Ufqil Mubin

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

BACA JUGA

This error message is only visible to WordPress admins

Error 400: API key not valid. Please pass a valid API key..

Domain code: global
Reason code: badRequest

Error: No videos found.

Make sure this is a valid channel ID and that the channel has videos available on youtube.com.

This error message is only visible to WordPress admins

Error 400: API key not valid. Please pass a valid API key..

Domain code: global
Reason code: badRequest

Error: No videos found.

Make sure this is a valid channel ID and that the channel has videos available on youtube.com.

POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA