BERITAALTERNATIF.COM – Persoalan Hak Guna Usaha (HGU), aktivitas pertambangan hingga kewajiban penyediaan plasma 20 persen menjadi sejumlah isu pertanahan yang disampaikan masyarakat kepada Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani dalam kegiatan reses di Kecamatan Loa Kulu, Senin 9 November 2026 lalu.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan bersama pemerintah desa dan para ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masyarakat turut menyampaikan persoalan lahan Kalpataru yang dinilai membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Ahmad Yani mengatakan, berbagai persoalan pertanahan tersebut perlu diinventarisasi agar dapat diketahui permasalahan dan pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya.
“Persoalan lahan ini cukup banyak. Ada yang berkaitan dengan HGU, pertambangan, plasma, hingga lahan Kalpataru,” ungkapnya.
Menurut dia, persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Hak-hak warga harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan lahan.
Ia menyebut DPRD akan menelaah aspirasi tersebut untuk menentukan langkah pengawasan maupun pembahasan dengan pihak terkait.
“Kami ingin setiap persoalan yang disampaikan masyarakat bisa diketahui secara jelas. Jangan sampai ada hak masyarakat yang terabaikan,” katanya.
Ahmad Yani juga menyoroti kewajiban plasma 20 persen yang menjadi salah satu isu dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, persoalan itu perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Masalah plasma 20 persen juga harus diperhatikan. Kita perlu melihat bagaimana pelaksanaannya dan apa yang menjadi kendalanya,” jelasnya.
Ia menegaskan, hasil reses tersebut akan menjadi bahan bagi DPRD untuk mengawal persoalan pertanahan yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.
“Semua aspirasi ini akan kita catat dan pelajari. Kami ingin ada kejelasan bagi masyarakat,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari











