BERITAALTERNATIF.COM – Setelah penggulingan pemerintahan Bashar Assad, salah satu narasi terpenting mengenai masa depan Suriah yang dikemukakan media Barat dan kelompok-kelompok yang dekat dengan Barat adalah bahwa Damaskus, dengan menjauh dari masa lalu dan bergerak menuju normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat dan rezim Zionis, dapat melewati tekanan ekonomi dan politik serta menempuh jalan baru menuju pembangunan dan stabilitas. Demikian laporan Mehr News yang dilansir media ini pada Rabu (16/9/2026).
Rezim Jolani juga, melalui hubungan dengan para pejabat Amerika dan Israel, pertemuan dan interaksi dengan mereka, serta menonjolkan isu pencabutan sanksi, berusaha memperkenalkan dirinya sebagai simbol perubahan tersebut; sebuah perubahan yang seharusnya berujung pada membaiknya kondisi ekonomi dan kehidupan rakyat Suriah.
Namun, demonstrasi besar-besaran baru-baru ini di Suriah, bersamaan dengan kenaikan tajam harga bahan bakar, menghadirkan pertanyaan penting terhadap narasi tersebut: apakah normalisasi hubungan dengan AS dan Barat serta penerimaan terhadap tuntutan mereka benar-benar menghasilkan perbaikan kondisi kehidupan rakyat Suriah?
Pentingnya perkembangan saat ini di Suriah tidak semata-mata terbatas pada kenaikan harga solar dan bensin. Demonstrasi ini muncul dalam kondisi ketika selama bertahun-tahun masyarakat di kawasan dan Iran diberi tahu bahwa satu-satunya jalan untuk keluar dari krisis ekonomi dan mencapai kesejahteraan adalah bekerja sama dengan Barat, menormalisasi hubungan dengan Amerika dan Israel, serta menerima tatanan yang diinginkan oleh kekuatan-kekuatan tersebut.
Namun, pengalaman Suriah setelah Bashar Assad menghadirkan gambaran yang berbeda kepada opini publik; sebuah gambaran ketika perubahan politik dan kedekatan dengan Barat bukan hanya tidak mengakhiri krisis ekonomi, tetapi kemiskinan, ketidakstabilan, dan tekanan terhadap kehidupan masyarakat masih terus membebani rakyat.
Pada saat yang sama, Suriah menghadapi intervensi asing yang semakin meningkat. Serangan dan aktivitas rezim Zionis terus berlanjut, wilayah-wilayah baru di Suriah selatan telah diduduki, sementara Turki, AS, Rusia, dan aktor-aktor regional serta internasional lainnya masing-masing berupaya memperkuat lingkup pengaruh mereka.
Dalam kondisi seperti ini, bahaya perpecahan de facto Suriah juga semakin mengemuka.
Dari sudut pandang ini, demonstrasi terbaru harus dilihat lebih jauh daripada sekadar ketidakpuasan ekonomi. Perkembangan ini merupakan ujian terhadap narasi “normalisasi sebagai imbalan kesejahteraan”; sebuah narasi yang kini pengalaman Suriah telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai validitasnya.
Awal Mula Persoalan
Kenaikan tajam harga bahan bakar di Suriah dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan gelombang demonstrasi terbesar di negara tersebut sejak penggulingan pemerintahan Bashar Assad, selama hampir dua tahun terakhir.
Para demonstran menunjukkan protes mereka dengan membakar ban dan memblokir jalan-jalan utama, termasuk jalan raya yang menghubungkan Damaskus, ibu kota Suriah, dengan Aleppo, pusat industri negara tersebut.
Demonstrasi ini dimulai setelah rezim Jolani menaikkan harga solar sebesar 40 persen menjadi 175 lira, atau setara dengan 1,32 dolar AS, per liter.
Media-media, dengan merujuk pada serangan masyarakat Suriah terhadap pusat-pusat kepolisian di negara tersebut, melaporkan bahwa demonstrasi rakyat di Suriah menentang kenaikan harga bahan bakar telah mencakup delapan kota dan provinsi. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran mengenai kenaikan biaya transportasi, makanan, dan barang-barang.
Para demonstran Suriah di Aleppo, Idlib, Hama, Rif Dimashq, Daraa, Raqqa, Deir ez-Zor, dan Hasakah mengungkapkan kemarahan mereka terhadap kinerja rezim Jolani dengan menggelar demonstrasi, membakar ban kendaraan, serta memblokir jalur-jalur utama dan internasional.
Sejumlah anggota parlemen Suriah juga menandatangani permintaan bersama untuk meminta digelarnya pertemuan segera dengan Muhammad al-Bashir, Menteri Energi negara tersebut.
90 Persen Rakyat Suriah Hidup di Bawah Garis Kemiskinan
Kenaikan harga bahan bakar memberikan tekanan lebih besar kepada rakyat Suriah, yang sebelumnya telah menghadapi krisis ekonomi selama bertahun-tahun.
Kajian Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menunjukkan bahwa 90 persen rakyat Suriah hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, angka tersebut sebelum dimulainya perang saudara Suriah pada 2011 hanya sekitar sepertiga dari jumlah penduduk.
Kenaikan harga tersebut tidak hanya mencakup solar. Rezim yang berkuasa juga menaikkan harga gas rumah tangga dan industri sekitar 9 persen.
Harga bensin beroktan 95 juga naik 28 persen menjadi 195 lira, sementara bensin beroktan 90 naik 26 persen menjadi 185 lira.
Bassam al-Ali, salah seorang demonstran Suriah, mengatakan kepada Jolani: “Kondisi sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Kami tidak menginginkan alun-alun baru atau pusat-pusat komersial. Kami hanya ingin hidup.”
Yasser al-Najjar, penulis dan peneliti politik, menegaskan bahwa tidak ada pembenaran untuk kenaikan harga dan bahkan jika harga-harga di pasar dunia meningkat, rezim Jolani seharusnya mempersiapkan kondisi yang diperlukan agar masyarakat dapat menerima kenaikan tersebut. Keputusan ini seharusnya diambil dengan kajian yang lebih mendalam.
Ziad Arabesh, seorang pakar urusan ekonomi, juga mengatakan bahwa menaikkan harga bahan bakar mengikuti harga global bukanlah satu-satunya pilihan yang tersedia bagi rezim, tetapi secara teknis dan operasional merupakan pilihan yang paling sederhana.
Dengan merujuk pada semakin dekatnya musim dingin dan dibukanya kembali sekolah, ia mengatakan bahwa keluarga-keluarga Suriah dalam kondisi saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi keseluruhan tekanan inflasi tersebut.
Menurunnya Kepercayaan Rakyat Suriah terhadap Rezim Jolani
Mudar al-Dibs, peneliti urusan politik, menegaskan: “Dimulainya demonstrasi rakyat sebagai respons terhadap kenaikan harga bahan bakar bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi saya. Demonstrasi semacam ini cepat atau lambat akan terjadi. Kepercayaan rakyat Suriah terhadap rezim telah melemah sejak hari pertama dan hal ini lebih dari apa pun berkaitan dengan cara rezim menjalankan politiknya.”
Dia menambahkan bahwa Suriah sebelumnya juga pernah menyaksikan keputusan serupa terkait kenaikan harga bahan bakar, tetapi pada masa-masa tersebut tidak terjadi demonstrasi jalanan.
Kini, serangkaian ketidakpuasan dan tekanan yang telah menumpuk telah terbentuk dan sebuah pesan jelas dikirimkan masyarakat kepada rezim yang berkuasa; pesan bahwa kepercayaan masyarakat sedang menghilang dan mengandalkan konsep kemenangan saja tidak lagi mampu meyakinkan opini publik Suriah.
Meluasnya Agresi Israel dan Pendudukan Wilayah Baru
Sejak penggulingan pemerintahan Bashar Assad, serangan rezim Zionis terhadap Suriah bukan hanya tidak berhenti, tetapi justru meningkat ribuan kali lipat dan bahkan pusat-pusat yang berafiliasi dengan rezim Jolani juga menjadi sasaran.
Tentara Zionis, di tengah diamnya rezim Jolani, selain melakukan serangan setiap hari terhadap berbagai wilayah di Suriah selatan dan menggeledah rumah-rumah warga, juga melakukan penculikan terhadap masyarakat negara tersebut dengan berbagai alasan.
Mereka terus bergerak maju di wilayah selatan Suriah, setiap hari mendirikan pos pemeriksaan baru di berbagai wilayah dan dengan cara tertentu memperluas cakupan pendudukan mereka.
Di sisi lain, kehadiran terang-terangan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, dan pejabat-pejabat Zionis lainnya di dataran tinggi Jabal al-Sheikh menunjukkan perkembangan yang melampaui agresi militer di wilayah tersebut dan memiliki dimensi politik yang lebih luas terkait masa depan Suriah selatan serta jenis hubungan yang ingin dipaksakan Israel kepada Damaskus.
Rezim Zionis berupaya memperluas pengaruhnya di Suriah pada masa setelah pemerintahan Bashar Assad dan mengubahnya menjadi kenyataan politik dan keamanan sehingga penarikan diri dari wilayah tersebut di masa depan akan menjadi sulit.
Ketika Netanyahu menyatakan bahwa tentara Zionis tidak akan meninggalkan posisi mereka, persoalan tersebut melampaui pernyataan militer dan menjadi upaya untuk mengukuhkan dasar baru pendudukan.
Pesan langsung pejabat-pejabat Zionis kepada Jolani dari lokasi yang relatif dekat dengan Damaskus menunjukkan bahwa Tel Aviv berniat memperluas wilayah yang didudukinya.
Persaingan Aktor-Aktor Regional di Suriah
Kehadiran militer pasukan asing di Suriah setelah penggulingan pemerintahan Bashar Assad semakin menonjol. Turki, rezim Zionis, Rusia, dan Amerika Serikat.
Intervensi semacam itu tidak dapat dipandang selain sebagai perpecahan Suriah berdasarkan realitas di lapangan.
Suriah telah berubah menjadi negara yang pihak-pihak lain mengganggu stabilitasnya untuk memenuhi kepentingan mereka atau mengirimkan pesan kepada pihak yang mereka tuju, sekaligus menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan pengaruh di Timur Tengah melalui negara tersebut.
Bagi Turki, akan sangat menguntungkan jika memperoleh suatu wilayah geografis di Suriah, secara langsung maupun tidak langsung, dan mempertahankan pengaruhnya di sana. Langkah tersebut akan menjadi tanda perluasan peran yang ingin dimainkan Ankara dalam waktu dekat.
Rezim Zionis dan Turki juga memiliki persaingan ketat di Suriah. Menurut pandangan Tel Aviv, Turki tidak boleh melewati garis lintang geografis tertentu di Suriah utara atau bergerak menuju selatan dan Damaskus, khususnya wilayah selatannya.
Rezim Zionis menganggap setiap kehadiran militer Turki di wilayah Suriah serta upaya Damaskus dan Ankara untuk membangun kembali dan melengkapi persenjataan tentara sebagai salah satu garis merahnya.
Kekhawatiran mengenai perpecahan Suriah sangat serius karena wilayah negara ini luas. Siapa pun yang melihat kondisi saat ini dengan jelas dapat melihat bahwa perang tidak hanya meninggalkan dampak dalam bentuk korban jiwa dan kehancuran, tetapi juga dalam bentuk kerugian politik dan pembagian wilayah pengaruh.
Hal yang patut diperhatikan adalah bahwa rezim Jolani setelah penggulingan pemerintahan Bashar Assad tidak mampu menguasai seluruh wilayah Suriah. Saat ini negara tersebut berada di bawah kendali beberapa kelompok dan arus politik serta tidak memiliki pemerintahan pusat yang berdaulat penuh; persoalan yang mendorong Suriah menuju perpecahan de facto.
Unsur-unsur yang berafiliasi dengan rezim Jolani, pasukan Kurdi, pasukan Turki, dan sejumlah unsur Druze di Suriah selatan menguasai berbagai bagian negara tersebut. (*)
Editor: Ufqil Mubin
