BERITAALTERNATIF.COM – Masa kerja 100 hari pertama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kaltim.
Meski berbagai program telah dipublikasikan, fase ini dinilai baru memasuki tahap penguatan arah kebijakan tanpa capaian yang cukup menonjol.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Agus Suwandy menyebutkan bahwa sejauh ini Pemerintah Provinsi Kaltim masih fokus membangun dasar pemerintahan.
Dia mengingatkan bahwa publik sebaiknya tidak terlalu cepat menilai dari 100 hari pertama ini.
“Dalam 100 hari ini belum terlihat hasil yang signifikan karena memang masih tahap menyusun. Gubernur dan Wakil Gubernur masih menyiapkan fondasi. Ini bukan soal lambat atau cepat, tapi soal bagaimana membangun arah kebijakan yang kuat untuk jangka panjang,” ujarnya saat ditemui awak media baru-baru ini di Samarinda.
Agus menyarankan semua pihak melihat fase ini sebagai masa transisi dan konsolidasi. Salah satu program yang cukup menjanjikan adalah pendidikan gratis, meski pelaksanaannya belum berjalan optimal.
“Misalnya program pendidikan gratis, ini bukan hal yang sederhana. Kita tidak bisa menuntut semuanya langsung terlihat. Harus dibangun dulu sistemnya, regulasinya, dan tentu saja kesiapan anggarannya. Yang penting sekarang sudah ada pondasinya,” tegasnya.
Dia pun menyoroti penilaian lanjutan di masa 200 hari kerja, di mana ekspektasi terhadap pelaksanaan program harus lebih jelas dan terukur.
“Kita tidak bisa terus berada di tahap wacana. Setelah 100 hari ini, harapannya kebijakan yang sudah disusun mulai dilaksanakan. Kalau sampai 200 hari belum juga kelihatan, berarti memang ada yang perlu dikritisi lebih tajam,” tuturnya.
Agus mengakui bahwa proses penyesuaian kebijakan dalam masa peralihan pemerintahan tidaklah mudah.
Tantangan birokrasi dan penyesuaian anggaran, kata dia, menjadi kendala nyata dalam implementasi.
Pada tahun 2026, lanjutnya, kebijakan dalam pemerintahan akan mulai dirasakan di tengah-tengah masyarakat.
Tahun ini disebutnya masa penyesuaian era kepemimpinan Rudy-Seno sehingga hasil kerja Pemprov Kaltim belum terlihat secara nyata.
“Tapi publik tentu menunggu hasil. Maka penting bagi eksekutif untuk membuktikan bahwa apa yang dirancang benar-benar bisa dijalankan,” jelasnya.
Agus menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan tetap menjalankan fungsi kontrol untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat. (Adv)
Penulis: Ali
Editor: Ufqil Mubin
