BERITAALTERNATIF.COM – Usulan Program Sekolah Rakyat dari Kabupaten Berau ke Kementerian Sosial (Kemensos) belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah pusat meski pelaksanaan program ini dijadwalkan dimulai pada Juli 2025.
Kondisi ini menjadi sorotan serius dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Syarifatul Sya’diah selaku wakil rakyat yang mewakili daerah pemilihan Berau.
Menurutnya, keterlambatan respons dari Kemensos dapat mengganggu kelangsungan program pendidikan nonformal yang menyasar kelompok rentan tersebut.
“Pemkab Berau sudah mengajukan proposal ke Kemensos, tetapi hingga kini belum ada kepastian. Padahal pelaksanaan tinggal sebulan lagi,” tegas Syarifatul saat ditemui awak media di Samarinda baru-baru ini.
Dia menilai keterlambatan jawaban dari pemerintah pusat bisa berdampak besar terhadap ketepatan waktu penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat.
Program Sekolah Rakyat dimaksudkan untuk mendukung akses pendidikan warga kurang mampu di wilayah terpencil.
Syarifatul mengaku akan mendorong percepatan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten Berau selaku pelaksana teknis di daerah.
Langkah ini dianggap penting untuk mengecek kelengkapan administrasi sekaligus menelusuri kendala yang menghambatnya.
“Kami akan verifikasi kelengkapan dokumen dan syarat administrasi di Dinsos Berau. Jika tidak ada masalah, perlu konsultasi bersama ke Kemensos untuk identifikasi akar penyebab keterlambatan,” paparnya.
Syarifatul menyoroti pola realisasi anggaran pemerintah yang seringkali tersendat pada triwulan pertama tahun berjalan.
“Secara umum, penyerapan anggaran triwulan pertama memang kerap terkendala. Namun, kini sudah memasuki pertengahan tahun, seharusnya dana siap cair,” tandasnya.
Ia mengusulkan kepada Dinsos Berau agar mulai menyiapkan alternatif pendanaan sementara. Hal ini untuk memastikan proses persiapan tetap berjalan meskipun belum ada dukungan dari pusat.
“Jangan sampai masyarakat yang menunggu justru dirugikan. Perlindungan hak pendidikan kelompok rentan tidak bisa ditunda,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Ali
Editor: Ufqil Mubin
