BERITAALTERNATIF.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V. Zahry angkat bicara terkait latar belakang perubahan skema Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) menjadi Pendidikan Gratispol.
Transformasi program ini, jelas Sarkowi, merupakan langkah strategis dari pemerintahan baru untuk menyelaraskan visi-misi yang diusungnya sekaligus sebagai bentuk evaluasi terhadap program sebelumnya.
“Setiap program pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya,” ujar dia baru-baru ini di Samarinda.
Ia membeberkan salah satu kendala utama program ini adalah proses anggaran yang masih mengacu pada kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Berdasarkan tahapan anggaran, lanjutnya, program Gratispol mestinya dilaksanakan pada tahun 2026 karena anggaran tahun ini dibahas oleh kepala daerah sebelumnya.
“Namun, adanya Instruksi Presiden dan Instruksi Gubernur memungkinkan percepatan meski dengan anggaran yang belum maksimal. Kesiapan penuh baru akan tercapai di 2026,” terangnya.
Sarkowi menggarisbawahi bahwa keterlibatan provinsi dalam pembiayaan pendidikan tinggi merupakan hal baru secara nasional dan perlu pijakan hukum yang kuat.
Pemprov, jelasnya, hanya memiliki kewenangan terhadap SMA, SMK, dan SLB. Sementara kebijakan terkait perguruan tinggi berada di tangan pemerintah pusat.
“Ketika provinsi ingin membiayai pendidikan tinggi melalui Gratispol, regulasi pendukungnya harus diatur dengan cermat karena ini merupakan terobosan baru di Indonesia. Kita harus mencari dasar hukum yang kuat,” sambungnya.
Dia juga menyoroti hambatan teknis yang muncul dalam program tersebut, terutama dalam pemberian hibah bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Hal ini disebabkan regulasi yang berlaku membatasi pemberian dana hibah secara berulang kepada penerima yang sama.
“Pendanaan untuk PTS bersifat hibah. Permendagri mengatur bahwa hibah tidak boleh diberikan berturut-turut kepada penerima yang sama,” paparnya.
Kondisi ini berpotensi menghambat kelangsungan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang tengah menempuh studi.
“Bagaimana jika seorang mahasiswa dapat bantuan tahun ini, tapi tahun depannya tidak karena aturan hibah?” ujarnya.
Setelah semua kewajiban terhadap penerima BKT diselesaikan, lanjut Sarkowi, maka kebijakan pendidikan akan beralih penuh ke program Gratispol.
“Program akan mengikuti kebijakan pemimpin yang baru,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Ali
Editor: Ufqil Mubin
