BERITAALTERNATIF – Perkembangan cepat yang terjadi pada hari-hari terakhir tahun 2025 di Yaman kembali menyingkap secara jelas retakan-retakan tersembunyi maupun terbuka di dalam koalisi yang menamakan dirinya sebagai “pendukung legitimasi”. Pemboman Pelabuhan Mukalla oleh jet tempur koalisi pimpinan Arab Saudi, yang disebut menargetkan muatan persenjataan yang dinisbatkan kepada Uni Emirat Arab dan pasukan yang berafiliasi dengan Dewan Transisi Selatan, bukan hanya menjadi puncak dari sebuah ketegangan militer, tetapi dengan cepat berubah menjadi krisis politik dan hukum antara Riyadh dan Abu Dhabi. Dalam situasi seperti itu, Uni Emirat Arab mengumumkan bahwa mereka mengakhiri partisipasinya dalam misi yang diklaim sebagai “pemberantasan terorisme” di Yaman dan akan menarik seluruh pasukan yang masih tersisa dari negara tersebut. Keputusan ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang alasan sebenarnya di balik penarikan diri tersebut, hakikatnya, serta dampaknya terhadap masa depan Yaman dan proyek separatisme di wilayah selatan negara itu.
Pemboman Mukalla; Pemicu Krisis yang Selama Ini Tersembunyi
Serangan udara koalisi Saudi terhadap Pelabuhan Mukalla, yang menurut pernyataan resmi dilakukan untuk menghancurkan “dukungan militer asing” bagi pasukan Dewan Transisi Selatan, menjadi titik balik penting dalam dinamika Yaman. Untuk pertama kalinya, Arab Saudi secara terbuka menargetkan muatan persenjataan yang dikaitkan dengan Uni Emirat Arab; sebuah langkah yang menunjukkan bahwa perselisihan antara dua mitra utama perang Yaman telah melampaui tahap persaingan tersembunyi dan memasuki fase konfrontasi terbuka. Pentingnya Mukalla sebagai pelabuhan strategis di Hadramaut, ditambah laporan mengenai masuknya kapal-kapal dari Pelabuhan Fujairah Uni Emirat Arab tanpa izin resmi, membuat serangan ini tidak lagi dipandang sebagai tindakan militer semata, melainkan ditafsirkan sebagai pesan politik yang jelas kepada Abu Dhabi dan sekutu-sekutu lokalnya di Yaman.
Ultimatum Politik dan Tekanan Hukum
Menyusul perkembangan tersebut, Rashad al-Alimi, Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, dengan dukungan terbuka Arab Saudi, menetapkan ultimatum 24 jam bagi pasukan Uni Emirat Arab untuk meninggalkan wilayah Yaman, sekaligus mengumumkan pembatalan perjanjian pertahanan bersama dengan Abu Dhabi. Dari sudut pandang hukum internasional dan legitimasi domestik, langkah ini memberikan tekanan besar kepada Uni Emirat Arab. Untuk pertama kalinya, keberadaan militer Uni Emirat Arab dipertanyakan bukan hanya oleh kelompok masyarakat atau media, tetapi oleh otoritas resmi tertinggi di Yaman bagian selatan. Bersamaan dengan tekanan politik tersebut, isu pelanggaran Resolusi 2216 Dewan Keamanan PBB juga mencuat; resolusi yang mengatur bahwa setiap masuknya senjata ke Yaman harus dikoordinasikan dengan pemerintah sah dan koalisi pimpinan Riyadh.
Uni Emirat Arab Pasca-2019; Mundur Secara Resmi, Hadir Secara Tidak Langsung
Pada tahun 2019, Uni Emirat Arab telah mengumumkan berakhirnya kehadiran militernya di Yaman, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa penarikan tersebut lebih bersifat simbolis. Pada tahun-tahun berikutnya, Abu Dhabi tetap mempertahankan pengaruhnya melalui dukungan menyeluruh terhadap pasukan lokal yang sejalan dengannya, khususnya Dewan Transisi Selatan. Dukungan ini mencakup pelatihan, persenjataan, bantuan intelijen, bahkan pengelolaan tidak langsung sejumlah pangkalan dan pelabuhan strategis.
Manuver militer terbaru Dewan Transisi Selatan di Hadramaut dan al-Mahrah, yang berujung pada penguasaan dua provinsi tersebut, memperlihatkan bahwa proyek pengaruh Uni Emirat Arab masih aktif dan bahkan bersifat ofensif. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius di tingkat regional, terutama bagi Arab Saudi.
Dewan Transisi Selatan; Alat Pengaruh atau Aktor Mandiri?
Dewan Transisi Selatan, yang secara terbuka menyerukan pemisahan Yaman selatan, dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi instrumen utama pengaruh Uni Emirat Arab di negara tersebut. Penguasaan pelabuhan, bandara, dan pulau-pulau strategis seperti Socotra dan Mayun tidak mungkin terjadi tanpa dukungan eksternal. Namun, langkah-langkah terbaru dewan ini, khususnya perluasan kendali militer ke Hadramaut dan al-Mahrah, menurut banyak pengamat telah melampaui garis merah regional. Aksi-aksi tersebut tidak hanya mengancam keutuhan Yaman, tetapi juga secara langsung memengaruhi keamanan perbatasan selatan Arab Saudi. Oleh karena itu, tekanan Riyadh terhadap Abu Dhabi untuk mengendalikan atau menarik diri dari proyek ini dipandang sebagai faktor kunci di balik keputusan Uni Emirat Arab untuk mengumumkan penarikan pasukannya.
Pengumuman Berakhirnya Misi Uni Emirat Arab
Di tengah puncak tekanan ini, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengumumkan berakhirnya misi pasukan pemberantasan terorisme di Yaman. Pernyataan tersebut berupaya menggambarkan keputusan itu sebagai hasil evaluasi internal dan koordinasi dengan para mitra, bukan sebagai respons terhadap tekanan politik dan militer. Namun, bertepatan dengan ultimatum Yaman, sikap tegas Arab Saudi, dan reaksi luas di tingkat regional, hampir tidak ada keraguan bahwa Uni Emirat Arab berada dalam posisi defensif. Meski Abu Dhabi menegaskan bahwa pasukan tersebut bersifat terbatas dan non-tempur, laporan lapangan menunjukkan keberadaan mereka di titik-titik sensitif seperti Shabwa, Aden, dan beberapa pulau strategis.
Apakah Penarikan Ini Nyata?
Salah satu pertanyaan terpenting setelah pengumuman keputusan Uni Emirat Arab adalah sejauh mana penarikan ini benar-benar nyata. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pengurangan kehadiran langsung tidak selalu berarti berakhirnya pengaruh. Banyak analis meyakini bahwa Uni Emirat Arab, dengan tetap mempertahankan jaringan pasukan lokal yang loyal, penasihat tidak resmi, dan dukungan intelijen, akan terus menjadi aktor berpengaruh dalam dinamika Yaman. Laporan tentang dimulainya pengumpulan peralatan komunikasi dan radar di sejumlah pangkalan telah beredar, namun pada saat yang sama, sejumlah sumber juga berbicara tentang keberlanjutan kehadiran tidak resmi di beberapa wilayah. Dengan kata lain, apa yang terjadi mungkin lebih merupakan penarikan taktis untuk mengurangi biaya politik, bukan sebuah keluar strategis yang menyeluruh.
Dampak terhadap Proyek Separatisme
Pengumuman penarikan Uni Emirat Arab membuat perhitungan proyek separatisme di Yaman selatan menjadi penuh ketidakpastian. Dewan Transisi Selatan, tanpa dukungan langsung dari luar, khususnya di provinsi-provinsi luas seperti Hadramaut dan al-Mahrah, akan menghadapi tantangan besar. Kedua provinsi ini bukan hanya penting secara geografis, tetapi juga memiliki peran menentukan dari sisi ekonomi dan demografi dalam setiap skenario pemisahan. Tekanan politik dan militer terbaru, termasuk manuver pasukan yang berafiliasi dengan Dewan Kepemimpinan Presiden dan dukungan terbuka Arab Saudi terhadap keutuhan Yaman, dapat secara signifikan membatasi ruang gerak Dewan Transisi. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan kembalinya dewan tersebut ke meja perundingan atau penarikan bertahap dari wilayah yang telah dikuasai semakin menguat.
Kesimpulan
Pengumuman berakhirnya partisipasi Uni Emirat Arab dalam misi yang diklaim sebagai “pemberantasan terorisme” di Yaman tidak dapat dipandang sekadar sebagai keputusan teknis atau administratif. Langkah ini merupakan hasil dari rangkaian tekanan politik, hukum, dan regional yang mencapai puncaknya setelah pemboman Pelabuhan Mukalla dan meningkatnya manuver Dewan Transisi Selatan. Meskipun keputusan ini dapat dianggap sebagai langkah positif menuju penurunan ketegangan dan dukungan terhadap keinginan rakyat Yaman untuk mempertahankan persatuan dan kedaulatan negaranya, keberlanjutan pengaruh tidak langsung dan instrumen lokal Uni Emirat Arab tetap menjadi tantangan serius. Masa depan Yaman bergantung pada apakah penarikan ini akan berujung pada perubahan nyata dalam perilaku para aktor eksternal dan memperkuat jalur penyelesaian politik, jauh dari proyek-proyek separatisme; sebuah jalan yang hanya mungkin ditempuh dengan bertumpu pada kehendak rakyat Yaman dan penghormatan terhadap kedaulatan nasional negara tersebut. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
