BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin menaruh perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur jalan di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut tidak hanya penting dari sisi pemerataan pembangunan, tetapi juga menyangkut mobilitas warga serta keberlangsungan roda perekonomian daerah.
Sebab, sambungnya, wilayah ini dikenal sebagai kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi, baik dari sektor pertambangan maupun perkebunan.
Selama ini, kata Saleh, pembangunan infrastruktur jalan di kawasan tersebut masih cenderung bersifat tambal sulam sehingga kerusakan yang berulang sering kali terjadi.
Salah satu masalahnya adalah elevasi jalan yang kerap menimbulkan genangan saat musim hujan.
Karena itu, ia menekankan pembangunan jalan yang berkualitas tinggi serta dirancang untuk bisa dipakai dalam jangka panjang.
Biaya pembangunan yang besar sebaiknya beriringan dengan kualitas jalan yang baik agar infrastruktur bisa bertahan hingga lima sampai sepuluh tahun ke depan tanpa perlu perbaikan terus-menerus.
“Lebih baik kita bermahal-mahal dengan kualitas yang bagus, awet, tidak ada kerusakan dan segala macam. Itu lebih menunjang dan memastikan bahwa sarana prasarana itu untuk 5-10 tahun ke depan bisa dilaksanakan,” ucapnya kepada awak media Berita Alternatif pada Rabu (14/5/2025).
Saleh menyebut wilayah-wilayah seperti Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan merupakan titik strategis yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, mengingat tiga kecamatan tersebut memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan kondisi jalan yang baik, distribusi barang bisa lebih lancar sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Ia juga menyoroti peran Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mendukung pembangunan jalan di wilayah tersebut.
Meskipun kewenangan utama berada di tangan Pemerintah Kabupaten Kukar, menurutnya, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi harus diperkuat agar tidak terjadi kemandekan dalam pembangunan akibat keterbatasan anggaran.
Politisi Golkar ini menyatakan bahwa DPRD Kaltim selalu membuka ruang komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten yang mengalami keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kukar aktif melakukan koordinasi dengan dinas-dinas di Provinsi Kaltim, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum, agar program-program strategis tersebut bisa dijalankan secara terpadu.
Jika Pemerintah Kabupaten Kukar mampu mengelola wilayahnya dengan baik, kata Saleh, maka dampak positifnya akan dirasakan pula oleh masyarakat Kaltim.
“Karena kalau Kabupatennya bagus, seluruh perusahaannya bagus, saya pikir juga itu akan memberikan dampak positif juga terhadap pembangunan Provinsi,” tutupnya. (adv)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
