BERITAALTERNATIF – Strategi intervensi Uni Emirat Arab di Yaman yang dimulai sejak 2015, sejak awal menunjukkan penyimpangan yang jelas dari tujuan koalisi Arab. Fokus utama kebijakan Abu Dhabi bukan pada penguatan negara Yaman, melainkan pada penghancuran sistematis tentara nasional dan menggantikannya dengan kelompok-kelompok milisi. Dengan mempersenjatai Dewan Transisi Selatan, Uni Emirat Arab berupaya membangun sabuk keamanan guna menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis serta pulau-pulau penting, demi mengukuhkan hegemoninya di jalur vital Bab al-Mandab. Berdasarkan laporan berbagai sumber Yaman, pendekatan ini sama sekali tidak ditujukan untuk stabilitas, melainkan justru untuk meruntuhkan struktur negara dan mempermudah proyek-proyek separatis. Rencana tersebut berakar pada kebijakan luar negeri agresif Uni Emirat Arab dalam satu dekade terakhir, yang bertujuan menjadikan Yaman selatan sebagai basis pengaruhnya. Namun kini, strategi itu justru berubah menjadi titik lemah utama bagi Abu Dhabi. Meski demikian, dalam lanjutan tulisan ini akan dibahas faktor-faktor yang mendorong keluarnya Uni Emirat Arab dari Yaman di tengah langkah-langkah Arab Saudi.
Kemenangan Sementara Riyadh Atas Abu Dhabi
Pasukan yang berafiliasi dengan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi pada akhirnya berhasil, dengan dukungan militer dan politik dari Riyadh, memukul mundur pasukan Dewan Transisi Selatan di wilayah Hadramaut dan untuk sementara menguasai kawasan tersebut. Dalam satu bulan terakhir, Abu Dhabi selaras dengan kepentingan geopolitik rezim Zionis mendukung pergerakan pasukan separatis selatan menuju dua provinsi penting Hadramaut dan Al-Mahrah di Yaman timur.
Hanya beberapa jam setelah perkembangan tersebut, Arab Saudi terlebih dahulu membuka jalur perundingan dengan Pemerintahan Penyelamatan Nasional di Sana’a. Setelah tercapai kesepakatan dengan pihak utara, Riyadh kemudian melancarkan beberapa gelombang serangan udara yang menargetkan aset-aset militer Dewan Transisi Selatan di Pelabuhan Al-Mukalla. Puncak ketegangan ini terlihat ketika Arab Saudi mengeluarkan ultimatum 24 jam untuk mengakhiri misi militer Uni Emirat Arab di Yaman, yang kemudian diikuti dengan kepatuhan, setidaknya secara lahiriah, dari pihak Abu Dhabi. Situasi ini memunculkan pertanyaan utama di kalangan pengamat dan pakar hubungan internasional, apakah rivalitas antara Mohammed bin Salman dan Mohammed bin Zayed kembali memasuki fase konfrontatif, atau justru masih dapat dikelola dalam kerangka Dewan Kerja Sama Teluk.
Respons Arab Saudi terhadap aktivitas militer dan logistik Uni Emirat Arab di Yaman berlangsung keras, tegas, dan bersifat langsung secara militer. Setelah Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengumumkan berakhirnya misi tim kontra-terorisme mereka, serta terjadinya perubahan politik cepat seperti pembatalan perjanjian pertahanan bersama oleh Rashad Al-Alimi, koalisi Arab pimpinan Riyadh segera mengambil tindakan militer terbuka.
Koalisi tersebut mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan peralatan dan kendaraan militer yang dipindahkan dari Pelabuhan Fujairah di Uni Emirat Arab menuju Pelabuhan Al-Mukalla di Yaman. Langkah ini mencerminkan kedalaman retakan dan meningkatnya ketegangan antara dua sekutu lama. Secara paralel di jalur diplomatik, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan bahwa keamanan nasional negara itu merupakan garis merah, serta memperingatkan bahwa setiap ancaman di perbatasan selatan akan dijawab dengan langkah-langkah tegas. Riyadh juga menuduh Uni Emirat Arab menghasut pasukan Dewan Transisi Selatan untuk melakukan operasi militer di provinsi-provinsi timur Yaman, yakni Hadramaut dan Al-Mahrah. Tuduhan ini menunjukkan kekhawatiran serius Arab Saudi terhadap perluasan pengaruh Abu Dhabi di wilayah-wilayah strategis yang berbatasan langsung dengannya dan upaya mengubah keseimbangan kekuatan di Yaman selatan, meskipun Uni Emirat Arab membantah tuduhan tersebut.
Perubahan Peta Kekuasaan Di Semenanjung Arab
Dalam beberapa hari terakhir, pengumuman resmi berakhirnya misi Uni Emirat Arab di Yaman, meskipun secara lahiriah merupakan dampak langsung dari pengeboman muatan senjata di Pelabuhan Al-Mukalla serta ultimatum tegas pemerintah sah Yaman, pada hakikatnya mencerminkan perubahan mendasar dalam peta kekuasaan di Semenanjung Arab. Dengan menggunakan pendekatan teori studi kawasan, khususnya konsep kompleks keamanan regional, perilaku Abu Dhabi dapat dipahami bukan sekadar sebagai keputusan militer, melainkan sebagai respons tak terelakkan terhadap tekanan struktural sistem regional.
Perluasan pengaruh proksi Uni Emirat Arab ke kedalaman strategis Hadramaut dan Al-Mahrah telah mengganggu keseimbangan kekuatan sedemikian rupa sehingga Arab Saudi menilainya sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasionalnya. Respons keras Riyadh menunjukkan bahwa biaya mempertahankan pengaruh regional bagi Abu Dhabi telah melampaui manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, penarikan ini dapat dipahami sebagai bentuk penyeimbangan lunak guna mencegah kompetisi taktis berubah menjadi permusuhan strategis berskala regional. Peristiwa ini menempatkan Dewan Transisi Selatan dalam kondisi kekosongan kekuasaan dan kehilangan payung perlindungan, sekaligus menegaskan bahwa dalam subsistem keamanan Teluk, proyek yang bertentangan dengan kepentingan aktor hegemon cenderung tidak berkelanjutan dan pada akhirnya akan dipaksa untuk disesuaikan.
Perkembangan Terakhir Di Lapangan
Di sisi lain, laporan lapangan terbaru mengungkap besarnya biaya dari ambisi tersebut. Tercatat 232 korban tewas dan luka di kalangan pasukan yang berafiliasi dengan Uni Emirat Arab selama bentrokan di Hadramaut dan Al-Mahrah, yang menunjukkan runtuhnya garis pertahanan mereka di hadapan pasukan pendukung Arab Saudi. Hilangnya pangkalan-pangkalan penting seperti Al-Khasha’ah dan Seiyun, serta tingginya jumlah personel yang hilang, menegaskan kegagalan proyek milisiasi Abu Dhabi ketika berhadapan dengan perubahan strategi Riyadh. Korban manusia yang besar ini merupakan konsekuensi langsung dari doktrin Uni Emirat Arab yang mengira bahwa dominasi atas struktur sosial Yaman dapat dicapai hanya dengan aliran dana dan senjata. Kini, Abu Dhabi hanya dapat menyaksikan jatuhnya pasukan proksinya. Pada akhirnya, kerugian-kerugian tersebut memaksa terjadinya penyesuaian signifikan dalam kebijakan utama Uni Emirat Arab.
Penutup
Analisis akhir atas penarikan darurat dan mahal pasukan Uni Emirat Arab dari Yaman, dalam kerangka realisme struktural, menunjukkan terjadinya penataan ulang secara paksa hierarki kekuasaan di subsistem keamanan Semenanjung Arab. Peristiwa strategis ini memperlihatkan bagaimana upaya Abu Dhabi mengubah keseimbangan kekuatan melalui proksi dan penetrasi ke wilayah vital Hadramaut telah mengaktifkan dilema keamanan bagi Riyadh, sehingga memaksa aktor hegemon regional beralih secara cepat dari aliansi pragmatis menuju penyeimbangan keras.
Respons militer Arab Saudi dan pengeboman Pelabuhan Al-Mukalla menegaskan prinsip dasar bahwa dalam lingkungan internasional yang anarkis, aliansi bersifat rapuh, dan aktor hegemon akan memandang setiap perubahan status quo di perbatasan selatannya sebagai ancaman eksistensial yang harus dikoreksi dengan kekuatan koersif.
Runtuhnya Dewan Transisi Selatan secara cepat serta tingginya korban manusia menandai kegagalan total doktrin perang proksi Uni Emirat Arab, sekaligus membuktikan bahwa model keamanan berbasis milisi tanpa perlindungan langsung tidak memiliki daya tahan ketika berhadapan dengan tekanan struktural negara klasik. Pada akhirnya, penarikan Uni Emirat Arab bukanlah pilihan diplomatik sukarela, melainkan bentuk kepatuhan terpaksa berdasarkan logika pilihan rasional, ketika biaya keamanan dan militer untuk mempertahankan pengaruh di Bab al-Mandab melampaui keuntungan yang dapat diperoleh. Peristiwa ini sekali lagi menegaskan bahwa ambisi kekuatan menengah yang bertabrakan dengan kepentingan vital pusat kekuasaan utama pada akhirnya akan dipaksa untuk menyesuaikan diri atau mengalami kegagalan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
